MKD Pastikan Pemilihan Adies Kadir Sebagai Hakim MK Tak Langgar Etik

18 Feb 2026, 15:36 WIB

Adies Kadir mengucap sumpah jabatan sebagai hakim konstitusi di hadapan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Negara pada Kamis (5/2/2026) (dok. Humas MK)

Intinya sih...

Pencalonan Adies dilakukan setelah Innosentius mendapatkan penugasan lain, disetujui secara aklamasi dan dikuatkan melalui rapat paripurna DPR
Seluruh tahapan pemilihan berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku, Adies memenuhi syarat materiil untuk menjadi hakim konstitusi
21 akademisi melaporkan Adies ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, menilai pencalonannya bermasalah secara etik dan hukum. Namun, DPR tetap mengusulkan Adies sebagai pengganti Arief Hidayat, dan kini ia telah resmi dilantik sebagai hakim MK.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI (MKD) menegaskan tidak ada pelanggaran kode etik dalam proses uji kelayakan dan kepatutan hingga pemilihan Adies Kadir sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Adies merupakan hakim konstitusi yang berasal dari usulan DPR RI.

Ketua MKD DPR, Nazaruddin Dek Gam menyampaikan keputusan tersebut diambil setelah pihaknya melakukan pemeriksaan melalui perkara tanpa aduan. Langkah itu dilakukan untuk memastikan keabsahan proses pemilihan yang sempat menuai sorotan publik.

"Tidak ditemukannya pelanggaran etik dalam proses uji kepatuhan dan kelayakan serta pemilihan Adies Kadir sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi dari unsur DPR oleh Komisi III DPR RI yang dikuatkan di rapat paripurna DPR RI," kata Dek Gam di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

1. Proses penggantian Hakim MK dari Innosentius Samsul menjadi Adies Kadir

Hakim Konstitusi Adies Kadir tiba di gedung KPK, Jakarta, Kamis (5/2/2026). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu)

Dek Gam menjelaskan, pencalonan Adies Kadir dilakukan setelah Innosentius Samsul, yang sebelumnya dipilih dalam rapat paripurna pada 21 Agustus 2025, mendapatkan penugasan lain. Kondisi itu membuat DPR harus kembali mengisi posisi hakim MK untuk menggantikan Arief Hidayat yang memasuki masa pensiun.

Komisi III DPR RI kemudian menggelar uji kepatutan dan kelayakan terhadap Adies pada 26 Januari 2026. Dari proses tersebut, Adies disetujui secara aklamasi dan hasilnya dikuatkan melalui rapat paripurna DPR pada 27 Januari 2026.

2. Dinilai sesuai aturan perundang-undangan

Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam (IDN Times/Amir Faisol)

Berdasarkan kajian dan penelusuran data, MKD menilai seluruh tahapan pemilihan telah berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku.

"Proses pemilihan Adies Kadir sebagai calon Hakim Konstitusi usulan lembaga DPR RI sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan, yakni Pasal 185 Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD," ujar Dek Gam.

Selain itu, MKD juga memastikan Adies memenuhi syarat materiil untuk menjadi hakim konstitusi.

"Adies Kadir memenuhi syarat sebagai Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi," tegasnya.

3. Sempat dilaporkan akademisi

Puluhan guru besar dan akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALS) melaporkan Adies Kadir ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). (ANTARA FOTO/Fath Putra Mulya)

Sebelumnya, sebanyak 21 akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALS) melaporkan Adies ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Mereka mendesak agar Adies diberi sanksi berat berupa pemberhentian.

Kelompok akademisi tersebut menilai pencalonan mantan Wakil Ketua DPR itu bermasalah secara etik dan hukum. Namun, DPR tetap mengusulkan Adies sebagai pengganti Arief Hidayat, dan kini ia telah resmi dilantik sebagai hakim MK.

Topics

mkd Adies Kadir Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi update me

Editorial Team

EditorDwifantya Aquina

Google News

Whatsapp Channel