Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD. (Tangkapan layar YouTube)
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD. (Tangkapan layar YouTube)

Intinya sih...

  • Prabowo meminta Mahfud membantu reformasi kepolisian

  • Mahfud tidak bicarakan posisi di dalam komite

  • Mahfud tak khawatir dicap publik negatif karena bersedia bantu Prabowo

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengakui sempat dihubungi oleh Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya agar bersedia membantu di dalam Komite Reformasi Kepolisian. Komite tersebut merupakan ide langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk merespons tuntutan publik yang disampaikan dalam demo pada akhir Agustus 2025 lalu. Tawaran untuk bergabung ke dalam komite itu diawali telepon dari Teddy pada 15 September 2025 sekitar pukul 17.00 WIB.

Namun, ketika Teddy meminta waktu untuk bertemu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengaku sedang berada di Yogyakarta. Pertemuan keduanya baru terjadi keesokan harinya. Mahfud menghubungi Teddy dan menginformasikan ia sudah tiba di Jakarta.

"Pak Teddy, saya sudah di Jakarta. Anda mau saya ke kantor Anda, ke sebuah kafe atau Anda ke kantor saya? Teddy menjawab, 'saya ke kantor Prof aja.' Teddy tiba di kantor di sini di Kramat pukul 16.30 WIB," ujar Mahfud mengenang kembali momen itu yang dikutip dari akun YouTube Official, Rabu (24/9/2025).

Relasi Teddy dan Mahfud tergolong dekat. Sebab, ia kerap meneruskan pesan dari Prabowo ke Mahfud saat masih sama-sama duduk jadi menteri di Kabinet Jokowi. Usia Teddy pun mirip seperti putra kedua Mahfud.

"Dia bagi saya sudah seperti adik saja, dan sering berhubungan sejak zaman saya masih Menko Polhukam dan Pak Prabowo menjabat Menhan," tutur dia.

1. Prabowo minta langsung Mahfud membantu reformasi kepolisian

Presiden Prabowo Subianto menjenguk belasan anggota polisi yang terluka saat menjaga demo berujung ricuh di RS Polri, Jakarta pada Senin (1/8/2025). (IDN Times/ Ilman Nafian)

Di dalam pertemuan itu, Teddy meneruskan pesan dari Presiden Prabowo Subianto bagi Mahfud. "Presiden mau minta bantuan. Mau gak Prof Mahfud membantu Presiden? Karena Presiden akan mengadakan reformasi kepolisian. Saya jawab kalau saya sudah tahu bahwa Pak Prabowo sudah punya tugas untuk menyiapkan reformasi politik, UU Pemilu, sudah ada treshold, susunan DPR-MPR, UU Kepartaian, banyak," kata Mahfud.

Ia pun menyambut positif tawaran untuk membantu di reformasi Polri. Dalam pandangannya, Mahfud mengaku tidak boleh bersikap sombong dan sebaiknya tetap berkontribusi bagi negara.

Mantan Ketua Kompolnas itu menyambut tawaran dari Prabowo karena ia bukan seorang individu yang berpandangan nihilis. Artinya, ia tetap mengakui ada sisi positif dari pemerintahan Prabowo.

"Saya juga bukan seorang fatalis yang menjauhkan diri dari apapun kebijakan pemerintah. Saya ingin hidup aman dan nyaman. Kan tidak boleh begitu juga. Negara ini sudah banyak memberi bagi saya," tutur dia.

Maka ia menjawab pesan yang disampaikan oleh Teddy bahwa dirinya siap membantu Prabowo untuk melakukan reformasi kepolisian. "Malah janjinya saya semula akan dipanggil oleh Presiden Jumat pekan lalu. Tapi, gak jadi karena Presiden mau berangkat ke New York," katanya.

2. Mahfud tidak bicarakan posisi di dalam komite

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD. (Tangkapan layar YouTube Mahfud MD Official)

Di forum itu, Mahfud menggarisbawahi belum ada pembicaraan posisinya di dalam komite reformasi kepolisian tersebut. Sebab, membantu di dalam komite kepolisian bisa juga diwujudkan dengan menyerahkan sejumlah dokumentasi tertulis kepada pemerintah.

"Saya kan punya bahan (untuk mereformasi kepolisian) ketika masih di Kementerian Polhukam," ujarnya.

3. Mahfud tak khawatir dicap publik negatif karena bersedia bantu Prabowo

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD. (Tangkapan layar YouTube Mahfud MD)

Mantan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengaku tidak mempermasalahkan bila nantinya keterlibatan di dalam Komite Reformasi Kepolisian akan dipandang negatif oleh publik. Sebab, selama ini Mahfud dipandang sebagai sosok yang lantang menyuarakan kritik terhadap pemerintahan Prabowo.

"Itu (cap negatif) biasa saja. Tim reformasi polisi kan sifatnya ad hoc. Paling lama 2 bulan. Dalam pandangan saya paling 1 bulan sudah selesai," kata Mahfud.

Ia pun memastikan ketika nantinya resmi bergabung di dalam Komite Reformasi Kepolisian, bukan berarti dirinya akan diam saja. Mahfud menjamin bila ada yang tidak sesuai kata hatinya selama pembahasan di dalam komite, ia tetap bakal bersuara. Sehingga keberadaannya di situ tidak sekedar dijadikan label oleh pemerintahan Prabowo sebagai representasi dari masyarakat sipil.

"Ketidaksetujuan itu akan saya sampaikan di dalam (komite). Karena kalau ke luar tidak etis. Tapi, tentu saya akan berbicara mengenai perbaikan-perbaikan di kepolisian mengenai poin ini dan ini," tutur dia.

Salah satu poin reformasi kepolisian yang tidak ia sepakati yakni adanya pembongkaran total di dalam institusi kepolisian.

Editorial Team