Jakarta, IDN Times - MPR RI mewacanakan pemilihan gubernur (pilgub) kembali dipilih DPRD seperti sebelumnya. Hal itu, karena banyaknya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, akibat pemilihan langsung.
Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko, merespons wacana tersebut. Menurutnya, pelaksanaan Pilgub harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku saat ini.
"Ya dilihat regulasinya," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/10/2022).
Sementara, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Wiranto, mendukung wacana MPR. Namun, dia enggan menjelaskan secara rinci poin apa saja yang disepakatinya.
"Sama ya (dengan MPR)," ucap dia.
Di lokasi yang sama, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menanggapi singkat terkait wacana MPR tersebut.
"Itu kan baru usulan," kata Menko Perekonomian itu.
Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, mengatakan pihaknya mewacanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada). Sebab, menurutnya, pilkada berdampak maraknya praktik korupsi.
"Kita sudah mulai evaluasi, masih banyak yang korupsi, masih banyak kepala daerah yang ditangkap karena korupsi,” kata pria yang akrab disapa Bamsoet itu di Gedung MPR, Jakarta, Senin (10/10/2022).
Bamsoet menegaskan pembahasan evaluasi ini hanya untuk penyelenggaraan pilkada, tak termasuk Pileg dan Pilpres. Dia juga menegaskan usulan itu baru diskusi di MPR saat bertemu dengan Ketua Wantimpres Wiranto.
“Bukan Pilpres atau Pilegnya, tapi kita lebih ke Pilkada,” ucapnya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini juga mengatakan akan mengidentifikasi masalah dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak. Setelah menemukan urgensi dari Pilkada itu, baru pihaknya akan mengusulkan untuk dievaluasi.
Wacana mengevaluasi penyelenggaraan Pilkada juga tak terbatas karena banyaknya kepala daerah yang tersandung kasus korupsi, tapi juga banyaknya kepala daerah yang meminta sumbangan kepada pengusaha.
“Banyak pengusaha yang mengeluh dengan sistem pemilihan langsung di daerah, ini rata-rata dia harus menyumbang tidak hanya satu calon, tapi dua, tiga calon, di daerah yang sama,” ucap Bamsoet.
Sementara, Wakil Ketua MPR Yandri Susanto mengatakan, pemilihan gubernur sebaiknya dikembalikan ke DPRD. "Disertasi Pak Gamawan (mantan Menteri Dalam Negeri), tentang perlunya kembali ke sistem pemilihan DPRD kabupaten/kota dan provinsi. Jadi, menurut kami ini yang perlu dikaji, jangan sampai membuat UUD berdasarkan kepentingan, itu gak boleh," ujar politikus PAN itu.