Mudahnya Mengetahui Data Pribadi Pejabat, Tak Heran NIK Jokowi Bocor

Berdasarkan penelusuran IDN Times, sudah sejak lama data NIK atas nama Joko Widodo terekspos ke publik. Pada 4 Januari 2021 lalu, sebuah media arus utama menggunakan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jokowi sebagai foto utama. Di foto tersebut terdapat NIK Jokowi. Foto di KTP menunjukkan data yang berlaku adalah informasi ketika ia masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. 

Informasi mengenai NIK Jokowi juga bisa diperoleh publik dari situs pusat Komisi Pemilihan Umum (KPU). Publik bisa mengaksesnya di bagian daftar pencalonan Pilpres 2019. Selain Jokowi, terdapat pula NIK atas nama Ma'ruf Amin, Prabowo Subianto, dan Sandiaga Uno. 

Dari sudut pandang pendiri Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi, data-data WNI sudah lama tercecer di ruang publik. Selain data yang bocor akibat diretas, data pribadi juga bisa dengan mudah ditemukan di mesin pencari Google. 

"Coba saja, Anda masukan nama Anda disertai NIK, maka sering kali muncul data entah dari pemkab atau pemkot wilayah tertentu. Isinya tabel. Tabel itu bisa berupa penerima bantuan sosial yang juga terdapat NIK. Begitu juga dengan pengumuman CPNS," kata Ismail ketika dihubungi oleh IDN Times melalui telepon, Jumat (3/9/2021). 

Menurut Ismail, belum semua warga Indonesia menyadari pentingnya melindungi data dan tak perlu mengekspos data pribadi ke ruang publik, termasuk NIK. "Orang-orang kita itu di pemerintahan, mereka belum mengerti," ujarnya lagi. 

Selain itu, data pribadi yang sebelumnya sudah bocor dan dijual di dark web, kata Ismail, sudah pasti diambil orang lain.

"Jadi, sudah ke mana-mana (data pribadi). Kita pun juga tidak tahu siapa saja para pembeli data pribadi dari dark web itu," tutur dia. 

Menurut Ismail, sulit bila ingin menghapus data pribadi yang sudah tersebar di dunia maya. Ia menjelaskan, bila data pribadi diketahui diunggah di situs tertentu, maka pemilik data harus menghubungi pengelola situs tersebut. 

"Misalnya data pribadi kita ada di situs Blogspot, kita gak tahu siapa yang punya. Itu gimana mau menghubunginya? Jadi, kalau mau ya kita hubungi websitenya satu-satu dan minta dihapus. Selama data kita masih ada di situs itu ya masih akan tetap diindeks oleh Google," kata Ismail. 

Menurut Ismail, peristiwa kebocoran data tak boleh dibiarkan berlarut-larut. Maka, ia kembali mendorong agar Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) segera disahkan. 

"Sebab, di dalam RUU itu akan diwajibkan untuk membentuk otoritas independen perlindungan data pribadi. Itu merupakan badan baru di luar pemerintah. Sehingga, pemerintah dan swasta sendiri juga diawasi," kata Ismail. 

Dengan begitu, otoritas ini akan ditakuti oleh para pembuat piranti lunak. Bila otoritas itu sudah terbentuk, maka mereka memiliki kewenangan terhadap pembuat piranti lunak yang lalai sehingga terjadi kebocoran data pribadi. 

"Itu yang harus didorong oleh masyarakat dan media yakni otoritas independen perlindungan data pribadi. Saya akan terus mengulangi ini. Kenapa ini terus diulang, karena pemerintah ingin otoritas ini berada di bawah Kemkominfo," tutur dia lagi. 

Menurutnya, tidak ideal bila terjadi suatu permasalahan menyangkut perlindungan data pribadi warga, kemudian ditindak oleh badan yang berada di bawah Kemkominfo sendiri.