Muhadjir: Data Kemenko PMK Aman karena Belum Pindah ke PDN

03 Jul 2024, 18:52 WIB

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendi ketika memberikan keterangan pers. (IDN Times/Santi Dewi)

Intinya sih...

Muhadjir bersyukur karena data Kemenko PMK tidak terdampak serangan ransomware di PDNS 2 Surabaya.
800 ribu mahasiswa diminta unggah ulang data KIP kuliah akibat peretasan ransomware yang melanda server di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Hadi Tjahjanto memerintahkan semua instansi di PDNS 2 wajib memiliki back up data, dan targetkan PDNS pulih pada Juli 2024.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendi, bersyukur karena layanan publik yang dimiliki oleh kementeriannya tidak terdampak serangan ransomware di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya. Sebab, data-data vital milik Kemenko PMK belum dipindah ke Pusat Data Nasional (PDN).

"Alhamdulillah tidak (terdampak), terutama data vital milik kami, termasuk data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) belum kami koneksi ke PDN," ujar Muhadjir ketika menjawab pertanyaan IDN Times di kantor PMK, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2024).

"Untung saja kita belum terkoneksi (ke PDN), sehingga kita tidak ikut menjadi korban (peretasan ransomware)," imbuhnya.

Namun, ia mengakui server di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di PDNS 2 Surabaya ikut terdampak. Salah satu yang terkena dampaknya adalah beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi mahasiswa. Sebanyak 800 ribu mahasiswa terpaksa diminta daftar ulang KIP kuliah.

1. Muhadjir minta mahasiswa bersabar dan unggah ulang data untuk KIP

Data dari Kemkominfo soal instansi yang terdampak ransomware. (Tangkapan layar YouTube Komisi I DPR)

Sementara, Muhadjir mengakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ikut terpengaruh dari peretasan ransomware yang dilakukan brain chiper. Data-data penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) tidak bisa diakses. Alhasil sebanyak 853.393 mahasiswa penerima KIP diminta untuk mengunggah ulang data-data tersebut.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu pun meminta mahasiswa bersabar dan mengikuti instruksi yang ada. "Beberapa pejabat tinggi dan menterinya mengatakan harus mengawal (data di PDN), termasuk penerima KIP. Saya mohon kesabarannya bagi mereka-mereka yang harus menginput lagi data-datanya secara manual," kata Muhadjir.

Menurutnya, proses menginput ulang data mereka demi tetap meraih KIP dinilai tidak terlalu berat. "Yang penting dijelaskan dengan lapang dada, bahwa ini bukan kejadian yang menyenangkan untuk kita. Kami juga sedang mencari solusi," imbuhnya.

Sementara, Direktur Jenderal Diktiristek Abdul Haris mengatakan, lebih dari 800 ribu data mahasiswa yang terkunci tidak otomatis gagal menerima KIP. Ia hanya memastikan semua pasti ditangani.

"Semua sudah ditangani oleh pemerintah. Kerja sama antara Kemendikbud dan Kominfo," ujar Haris di Bali pada Selasa kemarin.

2. Menko Polhukam kini wajibkan semua lembaga dan kementerian buat back up data

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Hadi Tjahjanto ketika berkunjung ke kantor BSSN. (Dokumentasi Polhukam)

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Hadi Tjahjanto memerintahkan semua instansi dan kementerian yang menyimpan server datanya di Pusat Data Nasional Sementara 2 (PDNS 2), wajib memiliki data cadangan (back up).

Instruksi itu dikeluarkan buntut peretasan PDNS 2 yang berlokasi di Surabaya akibat serangan ransomware, yang mengunci data-data milik 239 instansi. Peretas meminta uang tebusan kepada pemerintah senilai 8 juta Dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp131 miliar.

"Jadi, sekarang setiap tenant atau kementerian juga harus memiliki back up. Ini (bersifat) mandatory, tidak lagi opsional," ujar Hadi ketika memberikan keterangan pers di kantor Kemenko Polhukam pada 1 Juli 2024 lalu.

Dengan begitu, bila kembali terjadi gangguan terhadap operasional di PDNS 2, maka masih tersedia back up data di DRC (Disasster Recovery Center) atau hot site yang ada di Batam. Hadi juga memerintahkan agar pembuatan data cadangan tidak hanya satu lapis, melainkan hingga empat lapis.

"Kemudian kami juga akan back up dengan cloud cadangan. Cloud cadangan akan digunakan dengan sistem zonasi. Jadi nanti data-data yang sifatnya umum dan statistik akan disimpan di cloud, sehingga tidak memenuhi data yang ada di PDN," kata mantan Panglima TNI itu.

3. Data yang terkunci di PDNS 2 Surabaya diusahakan pulih pada Juli

Pusat Data Nasional. (ANTARA FOTO)

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto juga mengatakan, data yang sempat dikunci di Pusat Data Nasional Sementara 2 (PDNS 2) di Surabaya ditargetkan pulih pada Juli 2024. Hal itu sesuai dengan instruksi yang disampaikan Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

Poin tersebut merupakan salah satu hasil rapat koordinasi di antara sejumlah instansi. Beberapa pejabat yang turut hadir di antaranya Menkominfo, Budi Arie Setiadi; Kepala Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), Hinsa Siburian; Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Letjen TNI Bambang Ismawan; Wakil Menteri badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kartika Wirjoatmodjo, serta pejabat tinggi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) hingga pejabat tinggi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Rapat koordinasi hari ini untuk membahas terkait tindak lanjut perintah dari Bapak Presiden, agar seluruh layanan publik dapat kembali normal pada Juli 2024," ujar Hadi di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat pada Senin kemarin.

Hadi menyebut, instansi atau kementerian yang menyimpan datanya di PDNS 2 Surabaya bisa kembali memberikan layanan kepada publik pada Juli. Data cadangan dari server-server di PDNS 2 Surabaya akan berada sepenuhnya di Pusat Data Nasional (PDN) yang berlokasi di Batam.

"Situs dingin yang ada di Batam akan mem-back up dengan meningkatkan kemampuannya menjadi hot site khusus untuk pelayanan yang bersifat strategis," kata mantan Panglima TNI itu.