Muhammadiyah Dorong Elite Bangsa Jadi Teladan soal Perbedaan 1 Syawal

Haedar juga mengajak para tokoh agama dan elite bangsa untuk menghindari pernyataan atau ujaran yang dapat memperkeruh suasana di tengah masyarakat. Idul Fitri harus dijalani dengan khusyuk dan kejernihan jiwa serta pikiran.

“Jalani Idul Fitri dengan khusyuk, baik yang merayakan pada 20 maupun 21 Maret, bahkan yang lebih dahulu, agar kita tidak terjebak dalam hasrat perbedaan yang justru meretakkan persatuan,” kata dia.

Haedar menyampaikan keyakinannya, bangsa Indonesia memiliki kedewasaan dalam menyikapi perbedaan. Ia juga berharap ke depan dunia Islam dapat memiliki kalender global tunggal untuk meminimalisasi perbedaan penetapan hari besar keagamaan.

“Ke depan, insyaallah perbedaan itu dapat diminimalisasi, jika ada keterbukaan hati dan pikiran, serta didasarkan pada ilmu pengetahuan yang tinggi,” katanya.

Haedar juga menyerukan pentingnya keteladanan dari para elite bangsa dalam menjaga persatuan, perdamaian, dan toleransi, sekaligus mendorong kemajuan umat dan bangsa.

“Berikan teladan bagi rakyat bahwa para elite mampu menjadi uswah hasanah dalam menciptakan persatuan, perdamaian, toleransi, dan kemajuan. Kita masih memiliki berbagai ketertinggalan yang memerlukan kerja keras bersama dari seluruh komponen bangsa,” kata dia.

Diketahui, pemerintah melalui Kementerian Agama resmi menetapkan 1 Syawal 1447 H atau Hari Raya Idul Fitri jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026. Keputusan ini diambil dalam sidang isbat yang digelar pada Kamis, 19 Maret 2026 setelah pemantauan hilal menunjukkan posisi bulan belum memenuhi kriteria visibilitas MABIMS, sehingga Ramadan tahun ini digenapkan 30 hari.

Ketua PP Muhammadiyah, Muhadjir Effendy buka suara terkait perbedaan penetapan 1 Syawal 1447 H antara Muhammadiyah dan pemerintah pada tahun ini.

Menurut Muhadjir, baik pemerintah maupun Muhammadiyah sama-sama memiliki argumen kuat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Perbedaannya, hanya terletak pada metode yang digunakan oleh kedua pihak.

Dia menjelaskan, Muhammadiyah menggunakan tajdid baru atau hasil kajian pembaharuan, yaitu menggunakan Kalender Hijriah Global Tunggal. Artinya, keberadaan hilal tidak hanya diukur di wilayah tertentu tetapi berlaku seluruh dunia. Muhammadiyah meyakini, ketika tanggal satu muncul di Alaska, maka juga berlaku di seluruh dunia.

"Jadi ini kan kita sudah biasa berbeda gitu dan jangan diinterpretasikan yang penting, yang dimaksud taat kepada pemerintah itu bukan berarti lebarannya sama gitu ya. Jadi baik yang lebaran hari ini maupun besok itu ya sama-sama taat kepada pemerintah, ini yang harus kita tekankan," kata Muhadjir di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Jumat (20/3/2026).

Muhadjir menjelaskan Kalender Hijriah Global juga telah diratifikasi oleh 10 negara. Muhammadiyah secara resmi memberlakukan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) pada Juni 2025. Kalender ini menerapkan prinsip satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia dan memandang seluruh permukaan bumi sebagai satu matlak.

"Itulah perbedaannya antara wujudul hilal yang lama yang itu terbatas untuk Indonesia, sekarang wujudul hilal itu berlaku untuk seluruh dunia dan sekarang sudah diratifikasi lebih dari 10 negara ya untuk kalender Hijriah Global Tunggal itu," kata Penasehat Khusus Presiden Bidang Urusan Haji itu.