Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy'ari menanggapi soal munculnya berbagai seruan untuk menolak hasil Pemilu 2024.
Dia menilai, seruan semacam itu merupakan bagian dari dinamika politik. Hasyim menganggap sebagai sesuatu yang wajar.
"Kalau dinamika politik dalam kepemiluan, saya kira wajar ya," kata Hasyim saat ditemui awak media di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2024) malam.
Hasyim menekankan, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu bertugas untuk memastikan agar kontestasi demokrasi bisa berjalan dengan baik.
Sehingga terkait dinamika politik yang belakangan terjadi, bukan ranah KPU.
"Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa tugas KPU ini mengurusi urusan kepemiluan. Yang di luar itu tentu saja tidak semuanya menjadi ranah KPU," tuturnya.
Sebelumnya, sebuah coretan dengan narasi yang meminta agar Presiden Joko "Jokowi" Widodo ditangkap dan diadili terpampang jelang penetapan hasil Pemilu 2024.
Coretan itu berada di barisan beton blokade di depan jalan Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2024) siang.
"Tangkap dan adili Jokowi," bunyi narasi dalam coretan tersebut.
KPU sendiri masih punya batas waktu untuk melakukan rekapitulasi tingkat nasional hingga Rabu, 20 Maret 2024. Setelahnya, KPU baru akan menetapkan hasil Pemilu 2024.
Sejak awal rekapitulasi dimulai pada 28 Februari 2024 lalu, sejumlah gelombang aksi penolakan terhadap Pemilu 2024 berdatangan. Masyarakat sipil hingga pendukung paslon tertentu menduga kontestasi pemilu penuh dengan kecurangan.
Terbaru, mantan Danjen Kopassus, Mayjen (Purn) Soenarko pun turut menggelar aksi di depan Kantor KPU pada Senin (18/3/2024).
Soenarko mengatakan, dugaan kecurangan pemilu yang terjadi disebabkan karena Presiden Jokowi.
"Sutradara kecurangan ini adalah Jokowi, KPU itu hanya operator," kata dia saat ditemui di di tengah-tengah massa.
Pihaknya mengingatkan kepada KPU agar menghentikan penghitungan suara. Untuk kemudian dilakukan audit forensik.
Soenarko memastikan, kedatangannya dalam aksi itu merupakan keinginan pribadinya dan tak ada dorongan dari pihak mana pun.
"Mengingatkan kepada KPU agar menghentikan perhitungan suara curang. Untuk itu mereka harus mau diaudit forensik," ungkapnya.
"Karena kita sudah tahu kecurangan dari Sabang sampai Merauke sudah terbuka," lanjut Soenarko.
Sebagaimana diketahui, hanya selang beberapa hari setelah pencoblosan Pemilu 2024, bergulir wacana untuk mengajukan hak angket di DPR. Usulan hak angket ini awalnya disuarakan oleh Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo karena menilai telah terjadi kecurangan dalam pemilu, sehingga perlu diusut.
Gayung bersambut, usulan mengajukan hak angket ini diterima oleh capres-cawapres nomor urut satu, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan partai-partai pengusung capres-cawapres nomor urut 1 dan 3. Ganjar memastikan, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, juga sudah menyampaikan ke Fraksi PDIP di DPR RI terkait hak angket.