Mundur dari Jabatan Menko Polhukam, Mahfud Lebih Plong Berkampanye

02 Feb 2024, 09:34 WIB

Mahfud MD (ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko)

Jakarta, IDN Times - Mahfud MD mengaku kini merasa lebih lega usai menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan kepada Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Sebab, secara politis, ia sudah berseberangan dengan Jokowi.

"Sehingga, semula saya merencanakan (mundur dari kursi Menko Polhukam) pada 14 (Februari 2024) sore, setelah quick count. Apapun hasil (pemungutan suara) semula," ujar Mahfud ketika berbincang khusus dengan Rosi yang tayang di stasiun Kompas TV, Kamis (1/2/2024) malam.

Tetapi, rencana itu berubah ketika mendengar pernyataan capresnya, Ganjar Pranowo, yang mengatakan agar Mahfud sebaiknya mundur. Tujuannya, kata Ganjar, untuk menghindari konflik kepentingan dan pemanfaatan fasilitas negara untuk kampanye Pemilu 2024.

"Tentu, saya kan tidak bisa merespons itu tidak dengan positif. Kalau begitu, ini mungkin momentum yang tepat. Saya waktu itu menanggapi juga (pernyataan Ganjar) bahwa saya menunggu momentum. Apa momentumnya? Ketemu Pak Jokowi dulu karena dulu saya diangkat dengan penuh penghormatan, saya pergi juga dengan penuh penghormatan," tutur mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Lebih lanjut, Mahfud merasa tidak rugi dengan memilih meninggalkan kursi Menko Polhukam lebih awal. Meski ada dari pihaknya yang sempat menentang Mahfud untuk melepas jabatan.

Sebab, di kubu lain, peserta pemilu dan anggota tim sukses, tetap mempertahankan kursi di kabinet. Di sisi lain, tak sedikit pula yang mendukung Mahfud untuk mundur dari posisi Menko Polhukam.

"Akhirnya pertimbangan saya dan bagi Republik ini, lebih baik mundur. Agar sama-sama belajar memperbaiki negara ini," katanya lagi.

1. Mahfud merasa lebih plong usai serahkan surat pengunduran diri

Mahfud MD (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Mantan Menteri Pertahanan itu mengaku kini merasa lebih plong usai menyerahkan surat pengunduran diri secara langsung kepada Jokowi. Sebab, ia merasa lebih leluasa bergerak ketika melakukan kampanye.

"Karena selama ini saya selalu melirik, kalau mau kampanye, saya rutin minta surat cuti. Sebelum surat cuti dari Presiden datang (disetujui), saya gak pergi. Tapi, saya melihat orang lain kok kampanye tiap hari ya? Hari ini ada di sana, di sana, apakah dia cuti atau ndak tuh. Saya merasa kok sudah berlaku tertib sementara yang lain enggak," curhatnya.

"Sekarang saya merasa plong, seumpama juga melakukan itu, tidak nyolong-nyolong kesempatan," tutur dia lagi.

Di sisi lain, ia juga merasa sedih dan kehilangan kolega yang sehari-hari bekerja di Kemenko Polhukam. Bahkan, Mahfud pun juga mengaku kehilangan momen bersama para jurnalis.

"Dengan wartawan mungkin bicaranya lebih ke politik elektoral sekarang, ketimbang politik pemerintahan. Tapi, itu tidak ada masalah karena itu harus dilalui," katanya.

2. Mahfud mundur demi alasan etik dan kerja politik

Mahfud MD (ANTARA FOTO/Makna Zaezar)

Dalam acara itu, Mahfud menegaskan, alasan ia memilih mundur dari kabinet didorong alasan etik dan kerja politik. Ia pun mengaku tidak peduli apapun penilaian orang lain soal mengapa ia baru mundur 2 pekan sebelum pencoblosan.

"Saya (mundur) murni etik dan kerja politik. Biar saya enak kerja politiknya. Pasti 270 juta kepala (berpikir berbeda-beda), gak apa-apa. Tinggal nanti dilihat tren, negatif atau positifnya itu bisa dilihat sendiri. Tapi, saya tidak ingin mempertentangkan keperluan etik atau elektoral. Mungkin dua-duanya," kata Mahfud.

Ia mengatakan, paskamundur dari kabinet, ia bakal bekerja dan berbicara tanpa ada keraguan. "Tapi, ini bukan membocorkan rahasia negara, melainkan kampanye. Beda dong," ujarnya lagi.

3. Mahfud sudah berseberangan dengan calon yang didukung oleh Jokowi

Mahfud MD (ANTARA FOTO/Adeng Bustomi)

Sementara, dalam penyampaian jumpa persnya di Kemenko Polhukam, Mahfud merasa tidak pas tetap berada di kabinet, sedangkan posisinya sudah berseberangan dengan calon presiden yang didukung oleh Jokowi. Ia juga merasa sudah berseberangan dengan kebijakan mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Kan tidak mungkin saya against kebijakan (Jokowi) atau against calon yang didukung Pak Jokowi, lalu saya masih terus (ada di kabinet). Itu kan gak bagus. Sehingga, saya harus mundur. Cuma kan kapan harus mundur," kata Mahfud menjawab pertanyaan IDN Times pada Kamis sore kemarin.

Ia menitipkan tiga pekerjaan rumah untuk diteruskan oleh Menko Polhukam selanjutnya. Pertama, soal kelanjutan penagihan piutang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), kedua penyelesaian kasus-kasus HAM berat di masa lalu baik melalui jalur hukum maupun di luar jalur hukum. Ketiga, revisi UU Mahkamah Konstitusi (MK).

"Sedangkan, hal-hal rutin lain tetap berjalan dan tidak ada masalah," katanya.

Ia pun turut mengucapkan terima kasih atas bantuan jurnalis selama ini dalam kinerjanya sebagai Menko Polhukam. Mahfud mengaku menggunakan tangan-tangan jurnalis untuk memukul banyak pejabat nakal.

"Karena saya kesulitan menghadapi itu sendiri. Berkoordinasi ke sana macet, koordinasi ke sini macet. Begitu macet saya lempar ke atas biar rakyat keroyok lalu kembali ke saya, dan itu bisa diselesaikan. Itu yang saya lakukan dalam banyak kasus dengan menyelesaikan banyak masalah di Kemnko Polhukam ini," tutur dia lagi.