Nama Cak Imin Kembali Muncul dalam Kasus Korupsi di Kemenaker

Menurut keterangan Boyamin yang mengutip pemberitaan mengenai sidang kasus suap itu, ada seorang saksi bernama Sudarso yang menyebut Dirjen Djamaluddien Malik menyiapkan uang untuk kode 'Gatsu 1'. Istilah itu merujuk kepada Muhaimin Iskandar yang ketika itu menjabat sebagai Menaker Trans yang berkantor di Jalan Gatot Soebroto. 

"Dalam kesaksiannya dia menulis bahwa Pak Djamaluddien Malik menyiapkan uang itu karena Pak Menteri (Cak Imin) belum dapat bagian. Katanya begitu. Nah, apakah (uang) itu nyampe atau gak, itu kan perlu pembuktian dari KPK," kata Boyamin. 

Sementara, pada 2016, Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati mengatakan lembaga anti korupsi akan menelusuri dugaan aliran dana yang mengalir kepada Cak Imin.

"Yang menyebutkan ada Rp 400 juta pada Muhaimin Iskandar, tentu akan didalami oleh penyidik," ujar Yuyuk ketika itu. 

Kepada IDN Times, Boyamin membantah kalau pengiriman surat desakan tersebut karena terkait dengan momentum Pilpres 2019. Apalagi Cak Imin sudah kepalang tanggung percaya diri akan disandingkan sebagai calon wakil presiden bersama Presiden Joko 'Jokowi' Widodo. 

Menurut Boyamin, dengan mendesak lembaga anti rasuah untuk tetap mengusut kasus tersebut, malah akan memberikan kepastian hukum bagi Cak Imin. Kalau memang KPK tidak memiliki bukti yang cukup, ia menyarankan agar kasus tersebut dihentikan saja. 

"Nah, sampai sekarang kan kasus itu belum ditutup dan masih berjalan. Ini supaya kalau memang bersih ya Pak Muhaimin bisa lenggang kangkung untuk masalah pencalonan sebagai wakil presiden nya. Kalau tidak berjalan (pengusutan) ya distop di sini saja. Supaya tahu juga," kata dia. 

Menurut Boyamin, selama ini kasus tersebut terkesan digantung oleh KPK. "Justru aku membantu Cak Imin untuk mendapatkan kepastian status (hukumnya) agar tidak disandera seperti sekarang," dia melanjutkan. 

Boyamin mengancam akan kembali mengajukan gugatan praperadilan melawan KPK, kalau lembaga anti rasuah itu tidak segera merespons dalam kurun 30 hari untuk mengusut kasus Cak Imin. 

"Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, kami mendesak KPK segera dilakukan proses hukum secara profesional sesuai dengan aturan yang berlaku dan mengatur untuk itu. Apabila memang ditemukan minimal dua alat bukti, maka ditingkatkan ke tahap penyidikan, sekaligus menetapkan pihak-pihak yang diduga terlibat menjadi tersangka," kata dia. 

KPK pernah memeriksa Cak Imin pada 2015 lalu sebagai saksi dugaan tindak pemerasan di Dirjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KTrans). Penyidik memeriksa Cak Imin selama delapan jam dan menanyakan beberapa hal, di antaranya soal sistem penganggaran di Kemenakertrans. 

"Mulai dari bagaimana hubungan dengan DPR, bagaimana hubungan saya dengan Pak Jamal (mantan Dirjen). Semua sudah saya jelaskan," kata Cak Imin ketika itu. 

Saat itu, Cak Imin mengaku tidak tahu apa yang dimaksud oleh mantan anak buahnya itu soal adanya pemberian uang Rp 400 juta. Bahkan, kuasa hukum Djamal tiba-tiba berubah pikiran dengan menyebut kliennya tidak pernah menyampaikan keterangan kepada penyidik soal adanya suap senilai Rp 400 juta tersebut. 

Namun, saat pembacaan surat tuntutan, Jaksa Abdul Basyir menyebut memang ada pemberian uang Rp 400 juta dari Djamluddien. Uang itu, kata Basyir, diperoleh dari pemotongan anggaran 2013 dan meminta uang kepada penyedia barang serta jasa senilai Rp 2,3 miliar. Uang diminta kepada seseorang bernama Sudarso. 

"Diberikan kepada Abdul Muhaimin Iskandar sebesar Rp 400 juta," ujar Jaksa Basyir pada persidangan 2016 lalu. 

Sementara, ketika dikonfirmasi semalam di kediaman politikus senior Partai Golkar Akbar Tandjung, Cak Imin membantah pernah menerima uang tersebut. Ia menyebut munculnya lagi kasus dugaan penerimaan suap itu sebagai aksi kampanye hitam. Apalagi, kini ia tengah gencar mengenalkan diri ke publik sebagai cawapres Jokowi. 

"Itu sudah dibantah oleh yang bersangkutan di pengadilan. Yang bersangkutan mengaku tidak pernah memberikan sesuatu kepada saya. Kalau hari-hari ini muncul, maka itu tidak lebih dari black campaign saja," kata Cak Imin. 

Cak Imin pun siap menghadapi black campaign tersebut. Sebab, vonis bagi Djamaluddien pada 2016 lalu sudah berkekuatan hukum tetap.