NasDem: Anies Tak Akan Batalkan Pembangunan IKN meski Jadi Presiden

06 Feb 2023, 16:47 WIB

Bakal calon presiden dari Partai NasDem, Anies Baswedan saat berbicara di Bandung. (www.instagram.com/@aniesbaswedan)

Jakarta, IDN Times - Ketua DPP Partai Nasional Demokrat, Sugeng Suparwoto menilai banyak publik yang keliru memaknai arti Koalisi Perubahan. Menurutnya, tidak benar koalisi perubahan lalu dimaknai sebagai antitesis Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

Ia menyadari bakal kerap dipojokan dengan pertanyaan apakah pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) terus dilanjutkan seandainya Anies Baswedan yang terpilih jadi presiden.

"IKN itu sudah jelas menjadi undang-undang kok. Pak Anies tidak akan mengeluarkan Perppu untuk membatalkan IKN," ungkap Sugeng di kantor DPP NasDem, Jakarta Pusat pada Senin, (6/2/2023).

Pernyataan Sugeng diamini oleh Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Advokasi Hukum, Hermawi Taslim. Menurutnya, ketika Ketua Umum Surya Paloh mendeklarasikan Anies, mogul media itu sudah tegas bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan melanjutkan program-program Jokowi yang sama-sama disusun bersama NasDem.

"Yang mau dilanjutkan itu misalnya kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibangun di DPR. Misalnya saya ditanya, ada organisasi yang sudah terlarang, kalau presiden Anda naik dan terpilih, apakah akan tetap dilarang? Ya, itu tetap dilarang karena itu kan produk kita bersama," kata Hermawi di Jakarta pada 1 Februari 2023 lalu.

"Gak bisa dimaknai seolah-olah karena namanya Koalisi Perubahan lalu bakal diganti semua. Kita juga ngerti lah," tutur dia lagi.

Lalu, program Jokowi apa saja yang bakal dilanjutkan oleh koalisi Anies? Apa pula pendapat PDIP terkait pernyataan NasDem tersebut?

1. Koalisi sebut Anies bakal lanjutkan program infrastruktur Jokowi

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. (IDN Times/Gregorius Aryodamar)

Sementara, perwakilan dari tim kecil, Sudirman Said menyampaikan pernyataan serupa. Perubahan, kata Sudirman, tak bisa disederhanakan bahwa semua program di era Jokowi bakal dibatalkan semua. Di dalam sejarah, perubahan itu bermakna kata benda konotatif.

"Konotasinya positif, artinya berisi perbaikan dan perubahan. Kami juga menyusun metrik, mana kebijakan-kebijakan dan program-program yang betul-betul harus dilanjutkan. Mana program-program yang harus disempurnakan. Tetapi, ada kelompok-kelompok (program) mana yang perlu dibuatkan kebijakan baru," tutur Sudirman di Jakarta pada 1 Februari 2023 lalu.

Ia mengatakan pihak Anies tidak ada niat untuk membubarkan begitu saja kebijakan Jokowi. Apalagi kebijakan itu membawa manfaat bagi publik.

"Misalnya infrastruktur, itu sesuatu yang sangat terpuji. Pak Jokowi sangat agresif. Jadi, tak mungkin kita batalkan semua," ujar mantan Menteri ESDM itu.

Ia turut memberikan contoh lain kebijakan Jokowi yang tak bakal dibubarkan yakni menyangkut konektivitas dan pembangunan SDM. "Jadi, masih banyak hal baik yang bisa diteruskan tapi sebagai pemerintahan baru. Semua kan berkewajiban menghasilkan kebijakan untuk kebaikan mendatang," katanya.

2. NasDem tak akan tinggalkan Jokowi hingga di akhir kepemimpinannya

Presiden Joko "Jokowi" Widodo (kiri) ketika berdialog dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Istana Negara pada 22 November 2021. (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

Lebih lanjut, Sugeng juga menegaskan kembali bahwa NasDem akan tetap mendampingi Jokowi hingga di akhir periode kepemimpinannya. Hal itu, kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi VII tersebut sudah disampaikan Paloh ke Jokowi.

Itu sebabnya, seandainya menteri-menteri dari NasDem tetap jadi sasaran kocok ulang, partai dengan nuansa biru tersebut mengaku ikhlas. Sebab, yang berhak menilai kinerja menteri-menteri di kabinetnya adalah mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

"Sekali lagi NasDem itu politik tanpa mahar tanpa syarat dalam konteks pendelegasian kekuasaan politik kepada eksekutif, dalam hal ini kepada Pak Jokowi. Kalau memang dianggap perlu untuk di-reshuffle karena kebutuhan-kebutuhan teknokratis dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depan, maka dengan ikhlas (terkait kebijakan itu). Bagi kami tidak ada masalah," kata Sugeng.

Ia menegaskan seandainya menteri-menterinya diganti, NasDem berjanji akan tetap loyal kepada Jokowi hingga 2024 mendatang. Wacana reshuffle semakin kencang berembus usai NasDem mendeklarasikan Anies sebagai capres pada pemilu 2024.

"Moral politik kami yakni bahwa kami tidak akan berhenti di tengah-tengah jalan gara-gara misalnya ada kepentingan kami, NasDem misalnya atau karena ada sesuatu hal lainnya," kata dia.

Ia kembali menegaskan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai presiden. Di sisi lain, Sugeng menyebut bahwa situasi di Tanah Air masih lebih baik dibandingkan negara lain pada awal 2023.

"Kami bersyukur ekonomi masih tumbuh 5,2 persen (pada 2022), inflasi masih bisa ditekan di bawah 4 persen, terjadi surplus antara ekspor dan impor. Bahkan, surplus terbesar kita sampai menyentuh angka 54 miliar dolar AS baru hari ini," ujarnya.

Dengan kondisi itu, menurut analisa Sugeng, tidak ada hal yang mendesak bagi Jokowi melakukan reshuffle menteri di kabinetnya.

3. PDIP tak percaya Anies bakal teruskan program Jokowi seandainya jadi presiden

Anies Baswedan jalani pemeriksaan di KPK pada Selasa (21/9/2021). (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

Sementara, Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Syaiful Hidayat, mengaku tak yakin Anies bakal melanjutkan program yang telah ditinggalkan oleh Jokowi. Pernyataan itu, didasari Djarot saat melihat Anies menjabat Gubernur DKI Jakarta. Ada sejumlah kebijakan yang dibatalkan oleh Anies ketika dimulai Jokowi saat duduk sebagai DKI-1.

"Pengalaman sudah menunjukkan dan teruji, ketika Beliau memimpin, kebijakan yang sudah diletakan dan dianggap baik, tidak dilanjutkan. Contoh, program normalisasi. Karena kami lihat, silakan pilihan berbeda, kami tidak begitu percaya. Karena track record-nya seperti itu," ungkap Djarot pada 1 Februari 2023 lalu.

Lebih lanjut, Djarot juga menilai kecil peluangnya PDIP akan bergabung dengan Koalisi Perubahan. Hal itu, kata dia, lantaran Anies tak bakal melanjutkan program Jokowi.

"Syarat bagi PDIP (untuk) bekerja sama yang pokok, platform-nya harus sama. Apa itu ideologis. Itu satu. Serta bagaimana kami menerjemahkan, menurunkan ideologi itu menjadi kebijakan. Ini kepentingannya ke situ, bukan masalah orang per orang, kata pria yang pernah menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.