Negara Tak Boleh Bisnis ke Rakyat, Ribka PDIP Malah Terseret PT Harsen

Diketahui, Ribka sebelumnya menyatakan negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Pandemik COVID-19, kata Ribka, memunculkan maraknya penjual obat dan vaksin.

Mengenai hal itu, Ujang menjelaskan, jarang sekali ada pejabat yang 'bersih'. Dia mengatakan, ucapan-ucapan yang disampaikan pejabat publik hanyalah narasi politik semata.

"Iya itu hampir, mohon maaf, hampir di semua politisi seperti itu (jarang ada yang bersih). Makanya konstruksi politik itu selalu diwarnai oleh perbedaan ucapan dengan kenyataan. Di situlah narasi-narasi politik kita yang dibangun politisi," kata dia.

Ujang mengapresiasi temuan-temuan ICW. Agar masalah ini selesai, Ujang menyarankan agar melaporkan hal tersebut ke aparat penegak hukum.

"ICW melaporkan itu ke penegak hukum agar tidak ada dugaan-dugaan atau tidak ada hal-hal yang dianggap subjektif," ucapnya.

"Makanya dugaan-dugaan yang dikemukakan ICW itu kan pasti bersumber data yang kuat sehingga Moeldoko dan Ribka ini kebakaran jenggot, kan gitu. Saya melihatnya semua orang boleh berbisnis. Tetapi ketika dia pejabat negara, maka tidak boleh gitu, penyelenggara negara melakukan bisnis yang terkait KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) itu," katanya.

Politikus PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, membantah kenal dengan petinggi PT Harsen Laboratories, produsen obat cacing Ivermectin dengan merek dagang IvermaX12. Ia pun turut membantah temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mengindikasikan berbisnis dengan PT Harsen.

"Aku kenal aja enggak (dengan PT Harsen). Tapi, mungkin anakku kenal," ujar Ribka ketika dihubungi pada Jumat (23/7/2021).

Anak Ribka adalah Riyo Kristian Utomo yang sempat mengaku bekerja sebagai Direktur Pemasaran di PT Harsen Laboratories. Riyo sempat mengirimkan kartu namanya kepada IDN Times dan tertulis jabatannya di sana sebagai salah satu petinggi PT Harsen. Namun, belakangan PT Harsen justru menyangkal memiliki pegawai bernama Riyo.

Ribka juga membantah organisasi sayap PDIP, Baguna, mendapatkan bantuan alat kesehatan dari PT Harsen. Ia mengklarifikasi bantuan alat kesehatan seperti face shield dan hand sanitizer diperoleh dari putranya tersebut.

Anggota DPR yang kini duduk di Komisi VII itu juga menjelaskan, pada 2020 banyak memperoleh sumbangan untuk mengatasi pandemik dari kolega atau Kementerian Kesehatan. Tapi, tak ada dari PT Harsen.

"Tahun lalu, memang pernah terima face shield dan hand sanitizer, tapi itu yang kasih anakku. Aku mana tahu kalau PT Harsen yang kasih, karena yang nyumbang kan juga banyak seperti dari Kementerian Kesehatan," tutur dia lagi.

Sementara, ketika IDN Times ingin mengonfirmasi kepada Riyo, nomor ponselnya tidak aktif sejak kemarin. Pesan pendek dari IDN Times pun tidak direspons.

Bagaimana jejaring PT Harsen dengan Ribka menurut temuan ICW?

Peneliti ICW, Egi Primayogha, melakukan riset terkait dugaan keterlibatan PT Harsen Laboratories dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) dan politikus PDI Perjuangan pada rentang Juni hingga Juli 2021. Ia mengumpulkan data dari akte perusahaan, pemberitaan media, hingga ke media sosial.

Egi menduga, ada pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari kehadiran Ivermectin. Itu sebabnya, pemerintah diduga hingga kini masih ngotot untuk menggunakan Ivermectin sebagai obat terapi COVID-19.

Egi menilai bantahan dari PT Harsen soal status kepegawaian Riyo terkesan janggal. Sebab, saat gudang obat milik PT Harsen disidak selama tiga hari oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Riyo lantang mengaku ia merupakan bagian dari petinggi perusahaan farmasi tersebut.

"Ini kan menjadi pertanyaan, mengapa PT Harsen harus repot-repot mengklarifikasi Riyo bukan bagian dari perusahaan mereka," ujar Egi dalam diskusi virtual yang digelar pada Kamis, 22 Juli 2021.

Belakangan, setelah ditelusuri, Riyo juga merupakan kader PDI Perjuangan di DPC Tangerang Selatan. Egi mengatakan, Riyo duduk sebagai Wakil Ketua Bidang Komunikasi dan Budaya PDIP wilayah Tangsel.

Lantaran temuan itu, Egi pun mempertanyakan apakah Ribka bergerak atas nama pribadi atau turut melibatkan partai berlambang banteng moncong putih itu. Temuan menarik lainnya, rupanya Riyo dulu juga sempat mencalonkan diri menjadi caleg dari PDI Perjuangan pada 2014. Ia maju dari daerah pemilihan Banten 7 namun tak terpilih.

Selain, diduga membangun jejaring lewat politikus partai, PT Harsen juga diduga melakukan lobi-lobi ke lingkar Istana. Egi menilai, jaringan itu dibina melalui Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.

Sofia Koswara adalah individu yang disebut oleh ICW kerap berkomunikasi dengan KSP. Di media, Sofia mengenalkan diri sebagai Wakil Presiden PT Harsen Laboratories. Tetapi, di dalam akta perusahaan, kata Egi, nama Sofia tidak tercantum di dalam jajaran direksi.

Sofia diketahui memiliki peranan sentral dalam proses lobi dan distrbusi Ivermectin. Ia terkait dengan organisasi nirlaba bernama Front Line Covid Critical Care (FLCCC) yang berbasis di Amerika Serikat. Di sana, Sofia disebut duduk sebagai chairwoman.

Organisasi ini pernah mengirimkan surat pada 22 Juni 2021 yang ditujukan kepada Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Dalam surat itu, FLCCC meminta agar Ivermectin dipertimbangkan sebagai obat COVID-19.

"Ivermectin adalah solusi yang dapat menghilangkan COVID-19 dari negara ini," ujar Chief Medical Officer FLCCC, Pierre Kory, secara daring pada 28 Juni 2021.

Egi menjelaskan, salah satu anggota FLCCC adalah Budhy Antariksa, anggota tim dokter kepresidenan yang juga terlibat dalam proses uji klinis Ivermectin.

Simpul lain yang menghubungkan PT Harsen dengan KSP melalui perusahaan bernama PT Noorpay Nusantara Perkasa. Di sana, Sofia duduk sebagai direktur dan pemilik saham.

Egi menemukan putri Moeldoko, Joanina Rachman, tercatat terkait dengan PT Noorpay Nusantara Perkasa. "Joanina adalah salah satu pemilik saham perusahaan tersebut. Dia pemegang saham mayoritas," kata Egi.

Joanina pun diketahui juga merupakan tenaga ahli yang bekerja di kantor ayahnya di KSP. Kontak antara Moeldoko dengan Sofia juga terjalin, karena PT Noorpay Nusantara Perkasa beberapa kali bekerja sama dengan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), organisasi di mana Moeldoko duduk sebagai ketuanya.

"Misalnya dalam hal ekspor beras," tutur dia lagi.

Usai mengetahui pemaparan ICW, Moeldoko langsung membantahnya dengan tegas. Ia menepis temuan ICW yang menyebut ada kedekatan dan kerja sama antara dirinya dengan PT Harsen Laboratories.

Menurut mantan Panglima TNI itu, tuduhan tersebut ngawur dan menyesatkan.

"Tidak ada urusan dan kerja sama antara anak saya Jo dengan PT Harsen Lab," ujar Moeldoko melalui keterangan tertulis pada 22 Juli 2021 lalu.

Moeldoko juga membantah organisasi yang ia pimpin yakni Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menjalin kerja sama dengan PT Noorpay Nusantara Perkasa, di mana Sofia Koswara duduk sebagai direktur. Menurut data ICW, antara HKTI dan PT Noorpay Nusantara Perkasa pernah menjalin kerja sama terkait ekspor beras.

Moeldoko pun tersinggung dan menilai tuduhan tersebut tak bisa dimaafkan. “Ini menodai kehormatan saya sebagai ketua HKTI,” kata dia.

Ia menegaskan, justru melalui HKTI, para petani berusaha untuk mandiri dan bisa mengekspor beras. Tak terima, Moeldoko pun tengah mempertimbangkan untuk melaporkan ICW ke jalur hukum.

"Saya mempertimbangkan melakukan langkah hukum terhadap ICW," ujar Moeldoko.