Nestapa Korban Pelecehan Seksual: Dipersulit Birokrasi Polisi

Korban bersama keluarga didampingi sekuriti Stasiun Jakarta Kota memproses kejadian ini ke Polsek Taman Sari. Pihak Polsek Taman Sari menanggapi dengan baik, tetapi secara yuridiksi kasus ini tidak bisa diproses mengingat lokasi penangkapan pelaku berada di sekitar Stasiun Manggarai. Selanjutnya, Polsek Taman Sari menyarankan korban ke Polsek Menteng.

“Kembali saya dan keluarga bersama petugas KAI membawa pelaku ke Polsek Menteng menggunakan kereta for free,” kata QH.

Namun, Polsek Menteng menyatakan kasus ini tidak bisa ditangani karena lokasi kasus seharusnya di Polsek Tebet.

Setelah dua kali dialihkan, korban yang saat itu masih bersama pelaku menuju Polsek Tebet. Di sana akhirnya korban dimintai keterangan oleh petugas piket.

“Saat dimintai keterangan, saya hanya sendirian, tidak diperkenankan mendapat pendampingan dari keluarga. Di sinilah saya merasa aneh. Sebagai seorang korban yang masih dalam rasa trauma dan ketakutan, harus berhadapan dengan birokrasi pelaporan yang belibet,” kata QH.

Saat itu korban bertemu dengan seorang polisi namun diberi kesan bahwa laporannya ditolak dengan berbagai alasan.

"Mbak-nya divideoin karena cantik kali,” kata si polisi.

"Mungkin bapaknya fetish, terinspirasi dari video Jepang.”

"Bapaknya ngefans sama mbak-nya, mbak idol,” lanjutnya.

“Apa hubungannya? Lalu apa perlindungan dari aparat polisi terhadap saya perempuan yang menjadi korban pelecehan?” kata QH.

Di akhir pembicaraan, polisi itu menyatakan bahwa laporan QH tidak bisa diproses.

“Tidak ada yang bisa kami lakukan,” kata si polisi.

“Whaaat?! Bukti video begitu banyak tapi tidak bisa melakukan apa-apa,” kata QH.

Pihak Polsek Tebet pun menyarankan korban ke Polres Jakarta Selatan dengan alasan video tersebut belum diunggah.

“Karena memang kasus ini katanya belum ke transmisi atau belum disebarluaskan. Jadi Polsek Tebet belum bisa menerima laporan untuk diproses,” kata QH.

Atas jawaban tersebut, korban kemudian berpindah ke PPA Polres Jaksel pada pukul 00.10 WIB. Di sana, korban menjelaskan kronologi kejadian. Namun, Polres Jakarta Selatan tetap tidak bisa berbuat banyak.

“Mbak, kasus ini tidak bisa ditindak pidana karena memang harus sesuai dengan ketentuan, harus kelihatan alat vital atau sensitif, dan mbak-nya divideoin secara paksa,” kata seorang polwan.

“Dari bukti video di HP pelaku, kami tidak menemukan adanya tindakan pelecehan dan untuk tindakan tidak menyenangkan itu sudah tidak ada di Pasal 335. Adanya tindakan tidak menyenangkan itu karena ada paksaan dari pelaku,” imbuhnya.

Alhasil, korban pun tidak mendapatkan perlindungan hukum dari pihak kepolisian. Sementara pelaku hanya diminta menulis surat pernyataan dan video permintaan maaf.

Dalam peristiwa ini, korban mengapresiasi sikap KAI yang terus mengawal dan menemani dari polsek hingga ke polres.

“Meskipun kelelahan terlihat di wajah-wajah petugas keamanan KAI, saya juga melihat raut kecewa mereka terhadap hasil akhir,” kata QH.

KAI pun telah memberikan jaminan bahwa pelaku selamanya tidak bisa menggunakan KRL lagi karena wajahnya sudah masuk dalam blacklist sistem face recognition.

“Biarlah kali ini saya kalah dengan penolakan 3 Mapolsek dan 1 Mapolres untuk memproses kasus saya. Tetapi ke depan saya berharap agar para perempuan pengguna transportasi publik di Jabodetabek lebih berhati-hati menjaga dirinya sendiri dari intaian para predator seksual yang berkeliaran bebas di transportasi publik,” ujarnya.

Polsek Tebet membantah menolak laporan korban pelecehan seksual QH. Kapolsek Tebet, Kompol Murodih, mengatakan, pihaknya saat itu mengarahkan korban ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Jakarta.

“Bukan ditolak tapi diarahkan ke Polres Jaksel, di sana ada Unit PPA,” kata Murodih kepada IDN Times, Kamis (11/7/2024).

Murodih juga membantah bahwa pihaknya tidak memperkenankan korban untuk didampingi keluarga.

“Korban baru datang kemudian diterima, lalu ditanya, kemudian di arahkan. Kalau proses pendampingan kita gak melarang,” kata Murodih.

Terkait alasan polisi bahwa tidak bisa menerima laporan pelecehan seksual, Murodih menyebut karena video yang direkam pelaku belum ditransmisikan. Pihaknya pun tidak bisa menindak pelaku sehingga menyarankan korban ke Unit PPA Jaksel.

“Kalau video belum dipubikasikan, itu Undang-Undang ITE yang mengatur, apakah bisa dikenakan atau tidak,” kata Murodih.

Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) Bareskrim Polri, AKBP Ema Rahmawati, menjelaskan, kasus ini telah ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Jakarta Selatan.

“Pengaduan tersebut sudah diterima dan dikonsultasikan dengan Unit PPA Polres Jaksel dan sudah diberikan penjelasan oleh Petugas Unit PPA kepada pengadu,” kata Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) Bareskrim Polri, AKBP Ema Rahmawati kepada IDN Times, Kamis.

Ia pun menyebut, pengalihan kasus dari Polsek ke Polres dilakukan karena ketersediaan unit PPA.

“Pembentukan Unit PPA masih sampai dengan tingkat Polres sesuai dengan Perkap 10 Tahun 2007,” ujarnya.

VP Corporate Secretary KAI Commuter, Joni Martinus mengatakan, pihaknya tidak menoleransi atas kejadian tersebut. KAI Commuter juga akan memasukan data pelaku tindak pelecehan tersebut kedalam sistem CCTV Analytic.

“Identitas pelaku akan dimasukan ke data base CCTV Analytic untuk memblokir dan mencegah pelaku menggunakan Commuter Line kembali, ini merupakan komitmen KAI Commuter dalam mencegah tindak pelecehan di transportasi publik khususnya KRL dan menindak tegas pelaku,” kata Joni dalam keterangan tertulisnya.

Merujuk pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang disahkan pada 12 April 2022, tren kasus pelecehan dan kekerasan seksual saat ini mengarah ke Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dengan modus melalui media sosial.

Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani, dalam acara workshop 'Urgensi Pedoman Pemberitaan Kekerasan Seksual Bagi Jurnalis' yang digelar Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) bekerja sama dengan Kedutaan Besar Australia, di kantor IDN Times, Jakarta, Kamis (20/6/2024) lalu, yang juga dihadiri oleh Kepala Unit (Kanit) Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polri, AKBP Ema Harmawati, menyebutkan bahwa soal KBGO diatur dalam UU TPKS.

Dikutip dari data Komnas Perempuan yang dirilis di komnasperempuan.go.id, KBGO yang sebelumnya bernama Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG) Terhadap Perempuan merupakan tindakan kekerasan berbasis gender yang dilakukan, didukung atau diperburuk sebagian atau seluruhnya dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yang menyasar terhadap seorang perempuan sebagai korban karena ia seorang perempuan atau mempengaruhi secara tidak proporsional terhadap perempuan, yang mengakibatkan, atau mungkin berakibat terhadap kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk atas ancaman tindakan berupa pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik atau dalam kehidupan pribadi.

Bentuk-bentuk KBGO bermacam-macam antara lain cyber harassment (pelecehan online), malicious distribution (ancaman distribusi foto atau video pribadi), impersonation (penipuan profil), cyber hacking (peretasan), cyber grooming (pendekatan untuk memperdaya), online defamation (pencemaran nama baik), cyber stalking (penguntitan online), illegal content (konten ilegal), cyber recruitment (rekrutmen online), dan doxing, yakni menggali dan menyebarkan informasi pribadi seseorang di internet dengan maksud untuk menyebarluaskan atau intimidasi atau pelecehan.