Nilai Vonis Sertu Riza Tak Adil, Kemen PPPA Lapor ke Panglima TNI

Dia mengatakan, proses koordinasi saat ini masih berlangsung. Pihaknya juga akan menginformasikan hasil dari advokasi antara Kementerian PPPA dengan TNI tentang kasus ini.

"Kami pasti akan menginformasikan hasil advokasi kami. Jadi ini lagi proses dengan Bapak Panglima," kata Arifah.

Direktur LBH Medan, Irvan Syahputr, mengatakan, ada sejumlah kejanggalan atas meninggalnya MHS. Keluarga korban juga menilai ada kejanggalan dalam putusan a quo ketika majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan tidak ditemukan jejak atau bekas luka pada tubuh korban.

"Padahal sebelumnya korban mengalami rasa sakit luar biasa di bagian perut sehingga mengakibatkan tidak bisa duduk dan terus menerus muntah. Hal tersebut sebagaimana yang telah disampaikan saksi bernama Det Malem Haloho dalam persidangan," kata Irvan.

Selain itu, kata dia, kejanggalan putusan semakin jelas saat pertimbangan hukum lainnya menyatakan Sertu Riza tidak melakukan penyerangan kepada korban. Hal ini disebut Irvan sangat berbeda dengan keterangan saksi Ismail Syahputra Tampubolon yang melihat langsung korban diserang sehingga terjatuh di sela rel TKP.

"Begitu juga dengan keterangan saksi Naura Panjaitan mengatakan terjadi pemukulan yang mengakibatkan seorang anak terjatuh di bawah rel. Namun dikarenakan Naura Panjaitan meninggal sehingga tidak dapat hadir dalam persidangan. Secara hukum kejanggalan kasus MHS terlihat ketika Sertu Riza Pahlevi tidak ditahan, padahal telah menyebabkan kematian anak dibawah umur," kata Irvan.

Kasus ini bermula pada 24 Mei 2024, saat MHS bersama temannya berada di lokasi tawuran di Jalan Pelican, Deli Serdang. Dalam upaya pembubaran tawuran, MHS diduga ditangkap dan dianiaya Bintara Pembina Desa (Babinsa) hingga mengalami luka berat dan meninggal dunia, meskipun dia tidak terlibat tawuran. Ibu MHS kemudian melapor ke Detasemen Polisi Militer I/5 dengan nomor laporan TBLP-58/V/2024.

Setelah lebih dari satu tahun proses hukum berjalan, Pengadilan Militer menjatuhkan vonis pada pelaku pada 20 Oktober 2025 dengan hukuman pidana penjara 10 bulan dan pembayaran restitusi Rp12.777.100 (Rp12,7 juta). Hukuman pidana ini lebih ringan dari ancaman hukuman yang diatur dalam Pasal 76C Jo Pasal 80 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu 15 tahun penjara.

Riza dijerat Pasal 359 KUHP Jo Pasal 190 Ayat 1 UU No 31 tahun 1997, Pasal 7 Jo Pasal 8 Ayat 1 Jo Pasal 30 Ayat 2 Perma 1 Tahun 2022 atas kealpaannya menyebabkan orang lain mati.