Novel Baswedan: Tak Ada Capres yang Janji Tuntaskan Kasus Saya

08 Apr 2019, 18:07 WIB

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak

Jakarta, IDN Times - Peringatan dua tahun teror yang menimpa penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan akan digelar pekan ini. Momentumnya memang dekat dengan pemilu yang digelar 17 April mendatang.

Tak heran apabila isu teror air keras terhadap Novel turut dipolitisasi. Alih-alih mencari solusi, salah satu kubu malah menggunakan isu tersebut untuk menyerang kubu lainnya. Novel pun memantau selama periode kampanye, tidak ada satu pun calon presiden yang berjanji untuk menuntaskan kasusnya, termasuk capres petahana Joko "Jokowi" Widodo. Beban di pundak mantan Gubernur DKI Jakarta itu sesungguhnya lebih berat.

Sebab, penyidik yang kini berusia 41 tahun itu disiram air keras ketika Jokowi berkuasa. Jokowi pula yang berjanji di akun media sosial dan di hadapan publik akan menuntaskan kasus tersebut. Namun kenyataannya, isu mengenai Novel menjadi materi janji di kampanye pun tidak.

"Padahal, ini sebenarnya momentum yang tepat dan merupakan kesempatan yang bagus. Mengapa? Karena kalau di masa pemilu, biasanya para calon akan berjanji dan menunjukkan komitmen yang sungguh-sungguh untuk menuntaskan kasus saya. Tapi, ternyata mereka tidak melakukan itu. Kalau sekarang saja, mereka tidak melakukan itu, lalu bagaimana setelah kampanye?" kata Novel ketika menjawab pertanyaan IDN Times di sebuah pusat perbelanjaan di area Sudirman, Jakarta Pusat, Sabtu (6/4) lalu.

Lantas, apakah selama ini ada perwakilan dari kedua kubu capres-cawapres yang datang dan menjanjikan kepada Novel Baswedan untuk menyelesaikan kasusnya?

1. Novel Baswedan mengaku tidak pernah dihampiri oleh perwakilan dua kubu capres

ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Kepada media terbatas yang menemuinya di sebuah pusat perbelanjaan di area Sudirman, Novel mengaku belum pernah dihampiri atau didekati oleh perwakilan kedua kubu.

"Kalau kawan atau kolega yang berpihak ke salah satu kubu capres memang pernah bercerita kepada saya, bahwa Beliau (calon presiden) pasti akan bersikap. Dari masing-masing ada yang bersikap (untuk mengungkap kasus teror air keras)," kata Novel yang mengenakan kemeja berwarna hitam.

Namun, penyidik senior itu mengaku tetap ragu apabila sikap dan janji itu hanya dipendam di kalangan internal. Hal itu akan berbeda jika janji tersebut disampaikan ke forum publik.

"Kalau diomonginnya bukan di forum publik kan itu sama saja seperti janji yang tidak bisa ditagih," tutur dia lagi.

2. Novel menilai masa kampanye momentum pas untuk sampaikan janji penuntasan kasusnya

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Novel memahami momentum peringatan dua tahun penyiraman air keras pada 2019 berdekatan dengan penyelenggaraan pemilu. Tak pelak kasusnya ikut dijadikan komoditas politik oleh kedua kubu.

Namun, Novel melihat ada peluang dari kedekatan peringatan teror air keras dengan pemilu. Sebab, seharusnya momentum itu dijadikan kesempatan oleh para capres untuk berjanji menuntaskan kasus terornya. Novel pun bisa melihat kubu mana yang sungguh-sungguh dan berkomitmen ingin mengungkap siapa aktor intelektual di balik penyiraman air keras tersebut.

"Tapi, ternyata selama masa kampanye tidak ada yang melakukan itu (menjanjikan untuk mengungkap kasus teror air keras). Lalu, bagaimana setelah masa kampanye berlalu?" tanya Novel.

Dalam kesempatan itu, Novel kembali melempar kesalahan kepada Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Sebab, janji untuk menuntaskan kasusnya hingga kini masih belum dipenuhi. Kasus Novel malah dijadikan komoditas politik.

"Kalau saja Presiden langsung membentuk TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) independen sejak awal, maka selesai. Isu saya ini gak akan dibawa ke mana-mana termasuk ditarik ke ranah politik," katanya lagi.

3. Novel Baswedan desak Presiden Jokowi evaluasi kinerja Kapolri

IDN Times/Galih Persiana

Sejak awal, Novel sudah memprediksi kasusnya tidak akan diungkap. Memasuki dua tahun peringatan teror kekerasan yang dialaminya, dugaan itu semakin menguat. Bahkan, dalam pandangan mantan Kasatreskrim di Polres Bengkulu itu, Presiden Joko "Jokowi" Widodo mulai menghindar untuk membicarakan penyerangan yang ia alami.

Padahal, menurut Novel, Jokowi tidak perlu menghindar. Justru, kata dia, Jokowi seharusnya secara tegas memberikan tenggat waktu kepada Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, apabila tidak berhasil mengungkap kasusnya maka harus dicopot.

"Saya pikir, Pak Jokowi gak perlu harus menghindar untuk menjawab ini. Karena kalau seumpama Pak Jokowi memberi waktu pada Kapolri: 'Pak Kapolri Anda saya kasih waktu satu bulan. Kalau gak bisa ungkap, Anda saya copot ya.' Itu kan masa yang bagus nih untuk Presiden berjanji, saya juga mengharapkan janji-janji seperti itu, untuk memaksa penegak hukum mau bekerja, jangan bersembunyi di kepura-puraan," kata Novel.

4. Novel berharap dua capres tidak tabu membicarakan isu penyerangan dirinya

---

Mumpung masa kampanye masih terus berjalan, Novel justru mendorong agar kedua kubu membicarakan isu teror penyiraman air keras secara terbuka. Sebab, dengan begitu, Novel bisa menagih secara terbuka janji untuk menuntaskan kasusnya ke kedua kubu.

"Makanya saya juga mengimbau kepada Beliau-Beliau yang saat ini menjadi calon presiden dan calon wakil presiden untuk tidak melihat ini sebagai hal yang tabu. Dibahas dong (isu teror air keras). Karena ketika pemberantasan korupsi itu berlangsung dengan kuat, saya yakin pasti ada saja orang-orang yang merasa terganggu," kata Novel.

Selain itu, dengan berjanji untuk mengungkap kasus Novel, maka mereka berarti memiliki komitmen terhadap isu pemberantasan korupsi. Apabila penyerangan terhadap pegawai lembaga antirasuah dibiarkan, maka hal tersebut sama saja dengan membiarkan korupsi meraja lela.