Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) ihwal masa jabatanan pimpinan KPK. Lembaga antirasuah menyebut itu sikap pribadi Ghufron.
"Bahwa itu sikap pribadi dari Bapak Nurul Ghufron," kata Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa (16/5/2023).
Ali memastikan gugatan itu tak akan mengganggu kerja komisi antirasuah. Sebab, gugatan itu merupakan sikap pribadi.
"Jadi harus dipisahkan dulu, apakah ini kebijakan kelembagaan KPK, atau pribadi," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Nurul Ghufron tengah mengajukan uji materi di MK mengenai masa jabatan pimpinan KPK. Ia ingin masa jabatan pimpinan KPK diubah dari empat menjadi lima tahun
"Saya meminta keadilan sesuai UUD 45 pasal 27 dan pasal 28 D, agar masa jabatan pimpinan KPK disamakan dengan 12 lembaga negara non Kementerian lainnya," ujar Ghufron dalam keterangannya, Selasa (16/5/2023).
Ada tiga alasan mengapa Nurul Ghufron ingin masa jabatan pimpinan KPK diubah jadi 5 tahun. Berikut alasannya:
Nurul Ghufron merujuk pada Pasal 7 UUD 1945. Pasal itu mengatur bahwa masa pemerintahan di Indonesia adalah 5 tahunan. "Sehingga semestinya seluruh periodisasi masa pemerintahan adalah 5 tahun," ujar Ghufron.
Ghufron menilai masa jabagtan pimpinan KPK yang cuma 4 tahun akan membuat ketidakadilan. Sebab, 12 lembaga nonkementerian punya periode jabatan 5 tahun. "Karenanya akan melanggar prinsip keadilan sebagai mana pasal 27 dan pasal 28D UUD 1945 (inskonstitusional) jika tidak diperbaiki/disamakan," ujarnya.
Terakhir, Ghufron menyebut masa jabatan pimpinan KPK selama 4 tahun akan membuat sulit melakukan pemantauan dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang lima tahunan.
"Jika program pemberantasan korupsi 4 tahunan akan sulit dan tidak singkron evaluasi hasil kinerja pemberantasan korupsiny," ujar Ghufron.