Ombudsman Kritisi Tes Wajib Bagi Pasien Non-COVID-19 Sebelum Berobat

Teguh mengatakan, walau tes tersebut sesuai standar penanganan COVID-19, tetapi menimbulkan sejumlah polemik bagi pasien non-COVID-19 yang akan menjalani perawatan.

Pasalnya, tidak sedikit dari mereka yang mengundurkan diri untuk dirawat karena tes COVID-19 tidak masuk dalam daftar penanggungan asuransi atau BPJS.

"Pasien mengundurkan diri dan tidak melakukan rawat inap," ujar dia.

Kekhawatiran lain juga timbul bagi pasien yang ingin menjalani perawatan cuci darah rutin. Mereka harus menunggu hasil tes keluar, baru bisa melakukan cuci darah.

Walaupun hal ini telah sesuai dengan prosedur COVID-19, namun waktu menunggu hasil yang terbilang lama menurut Teguh, bisa membahayakan pasien yang harus secara rutin melakukan cuci darah.

"Padahal cuci darah ini dilakukannya secara rutin, harus dilakukan sesuai dengan tanpa menunggu terlebih dahulu hasil tes COVID-19, apalagi tes PCR yang cukup lama," kata dia.

Teguh khawatir jika hal ini terus terjadi angka kematian akibat penanganan yang terlambat pada pasien penyakit berat akan meningkat di DKI Jakarta. Pihaknya meminta Dinas Kesehatan DKI Jakarta melakukan pengawasan kepada rumah sakit-rumah sakit di Jakarta.

Diharapkan rumah sakit bisa menerapkan tes COVID-19 berbasis rapid test, karena hasilnya lebih cepat keluar yakni hanya sekitar 10-15 menit. Sedangkan PCR membutuhkan waktu beberapa jam hingga beberapa hari.

"Nanti jumlah warga yang menderita penyakit-penyakit berat justru tidak tertangani, karena harus melewati tes COVID-19, itu yang akan kami pastikan supaya Dinkes melakukan pengawasan ke rumah sakit, tidak melakukan pendekatan PCR tetapi pendekatan rapid test," katanya.