Dana hibah untuk pilkada terus naik drastis.
Ongkos politik cenderung mahal.
Pilkada melalui DPRD tak hilangkan esensi demokrasi.
Jakarta, IDN Times - DPP Partai Gerindra mendukung usulan kepala daerah level gubernur hingga bupati/wali kota dipilih dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Sekjen DPP Partai Gerindra, Sugiono mengatakan pilkada oleh DPRD patut dipertimbangkan untuk diterapkan.
“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” ucap Sugiono kepada wartawan, Senin (29/12/2025).
Sugiono mengatakan, Partai Gerindra melihat pilkada melalui DPRD bisa lebih efisien, mulai dari proses penjaringan kandidat, mekanisme, anggaran dan ongkos politik hingga pemilihan terlaksana.
Pada 2015 lalu, dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan pilkada hampir Rp7 triliun. Angkanya terus mengalami kenaikan dalam jumlah yang tidak sedikit. Pada 2024, dana hibah dari APBD untuk pilkada lebih dari Rp37 triliun.
“Itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan,” ucap Sugiono.
Lebih jauh, dia menambahkan, ongkos politik cenderung mahal, bahkan sering menjadi hambatan bagi calon-calon yang kompeten untuk menjadi kepala daerah. Karena itu, ia mengatakan mahalnya ongkos politik ini harus dievaluasi secara menyeluruh.
“Biaya kampanye untuk seorang calon kepala daerah, kita terbuka saja, itu angkanya prohibitif. Mahal," ujarnya.
“Dari sisi efisiensi, baik itu proses, mekanisme, dan juga anggarannya kami mendukung rencana untuk melaksanakan pilkada lewat DPRD,” sambungnya.
Sugiono menambahkan, pilkada melalui DPRD juga tidak menghilangkan esensi demokrasi, karena calon dipilih oleh anggota legislatif yang merupakan pilihan masyarakat dalam pemilihan umum. Menurutnya, pilkada melalui DPRD bisa diawasi langsung oleh masyarakat dengan lebih ketat.
“Kalau kita melihat akuntabilitinya itu cenderung lebih ketat. Kalau misalnya partai politik itu ingin bertahan atau tetap hadir di daerah-daerah tersebut, tentu saja mereka harus mengikuti apa yang menjadi kehendak konstituennya,” kata dia.
Pilkada melalui DPRD turut mengurangi potensi polarisasi yang kerap terjadi di masyarakat. Oleh sebab itu, Partai Gerindra mendukung rencana pemilihan melalui DPRD dibahas dan dikaji mendalam dengan melibatkan semua unsur dan elemen dalam menentukan mekanisme terbaik.
Masyarakat tetap harus mendapat akses untuk mengawal aspirasi yang disalurkan oleh perwakilannya di lembaga legislatif.
“Jangan sampai kemudian ini berkembang menjadi sesuatu yang sifatnya tertutup,” kata Menlu RI itu.
Sebelumnya, Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2025 Partai Golkar di Jakarta menghasilkan rekomendasi, salah satunya agar pilkada dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
"Partai Golkar mengusulkan pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah," kata Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dalam keterangan pers, Minggu (21/12/2025).