Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

Gerindra Belum Bahas Pilkada Dipilih DPRD, Masih Fokus Bencana Sumatra

Ilustrasi Pilkada (IDN Times/Mardya Shakti)
Ilustrasi Pilkada (IDN Times/Mardya Shakti)
Intinya sih...
  • Gerindra belum bahas pilkada dipilih DPRD.
  • PKS masih kaji usulan pilkada dipilih DPRD.
  • Golkar usul pilkada dipilih oleh DPRD.
Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bahtra Banong menanggapi wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dipilih langsung oleh DPRD. Ia mengatakan, fraksi partai Gerindra belum membahas wacana tersebut. Menurut dia, wacana pilkada tidak langsung harus dikaji secara mendalam.

"Kami menghargai dan akan menampung berbagai usulan dan pendapat dan tentu harus dikaji lebih mendalam dulu yah," kata Bahtra kepada wartawan, Senin (22/12/2025).

Menurut Bahtra, pemerintah belum membahas secara serius wacana pilkada dipilih DPRD. Sebab, pemerintah saat ini sedang fokus untuk penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatra.

"Tapi untuk saat ini pemerintah sekarang di bawah pemerintah prabowo sedang fokos penanagan bencana di Sumatra," kata dia.

1. PKS masih kaji usulan pilkada dipilih DPRD

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS Muhammad Kholid. (Dok. Fraksi PKS)
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS Muhammad Kholid. (Dok. Fraksi PKS)

Terpisah, Sekjen PKS, Muhammad Kholid mengatakan, partainya masih mengkaji mana sistem yang terbaik bagi masa depan demokrasi Indonesia. Ia mengatakan, PKS masih mengkaji pelaksanaan pilkada langsung atau tidak langsung sebagai cara berdemokrasi bagi Indonesia.

"Terkait pemilihan kepala daerah, kami sedang mengkaji mana yang teebaik bagi masa demokrasi kita. Mana yang lebih baik, apakah langsung atau tidak langsung," kata Kholid kepada wartawan, Senin (22/12/2025).

Ia mengatakan, PKS masih menampung masukan dulu dari berbagai elemen masyatakat terkait wacana pilkada tidak langsung. Karena itu, PKS akan memberikan pernyataan resmi melalui Fraksi PKS di DPR RI.

"Kami menerima masukan dulu dari masyatakat, ormas, NGO, kampus, dan tentunya konstituen keluarga besar PKS. Ada waktunya nanti kami akan sampaikan secara resmi melalui Fraksi di DPR RI," kata Anggota Komisi XI DPR RI itu.

2. PKS enggan komentari wacana koalisi perempuan

Anggota komisi XI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid.  (Dokumentasi PKS)
Anggota komisi XI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid. (Dokumentasi PKS)

Lebih jauh, ia enggan menanggapi wacana koalisi permanen karena masih terlalu dini menuju pemilu 2029. Alih-alih mulai membicarakan koalisi pada pemilu mendatang, PKS mengajak semua pihak untuk mendukung penuh Presiden Prabowo Subianto sukses menjalankan roda pemerintahan hingga 2029.

Kholid menekankan pentingnya untuk mempercepat penanganan bencana Sumatra. Menurut dia, proses rehabilitasi, rekonstruksi dan pemulihan ekonomi Sumatra menjadi isu besar yang penting untuk diprioritaskan.

"Terkait koalisi di Pilpres 2029 masih terlalu jauh untuk dibahas. Sekarang ini baiknya kita fokus membantu dan mendukung agar Pemerintahan Presiden Prabowo sukses menjalankan roda pemerintahan hingga 2029 mendatang," kata dia.

3. Golkar usul pilkada dipilih oleh DPRD

20251220_110305.jpg
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia (IDN Times/Lia Hutasoit)

Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2025 Partai Golkar di Jakarta menghasilkan rekomendasi, salah satunya agar pilkada dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengatakan rekomendasi tersebut sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitik beratkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam pelaksanaannya.

"Partai Golkar mengusulkan pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah," kata Bahlil, dalam keterangan pers, Minggu (21/12/2025).

Golkar merekomendasikan perbaikan dan penyempurnaan sistem proporsional terbuka dengan memperbaiki aspek teknis penyelenggaraan, penyelenggara, dan tata kelola untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.

Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Anata Siregar
EditorAnata Siregar
Follow Us

Latest in News

See More

Wadirut Bulog Pastikan Kecukupan Stok Bantuan Bencana di Aceh

22 Des 2025, 20:32 WIBNews