Ormas Dilarang Ambil Alih Tugas Aparat, Kemendagri Minta Pemda Awasi

Aang Witarsa mengatakan, tugas-tugas tersebut hanya bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan.

Dia menegaskan, ormas tidak dibenarkan untuk mengambil alih atau menggantikan peran lembaga tersebut. Hal itu menjadi acuan penting bagi para kepala daerah agar tidak ragu untuk mengambil langkah terhadap ormas yang terbukti melanggar ketentuan.

Pemerintah daerah (pemda) diminta untuk memperkuat monitoring dan pembinaan terhadap ormas di wilayah masing-masing agar tetap berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. 

Kemendagri mengingatkan seluruh ormas di Indonesia agar melaksanakan peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukan masing-masing.

Ormas diminta untuk tidak melakukan tindakan yang mengganggu atau menggantikan fungsi aparat penegak hukum. Pemerintah juga mengajak masyarakat luas untuk ikut menjaga ketertiban umum dengan tetap menghormati kewenangan aparat yang berwenang secara hukum.

“Kami berharap seluruh elemen masyarakat, termasuk ormas, dapat menjadi mitra strategis pemerintah, bukan dengan mengambil alih peran penegak hukum, melainkan melalui kegiatan yang bersifat edukatif, partisipatif, dan konstruktif,” kata dia.

Kemendagri menambahkan, ormas berperan penting dalam kehidupan masyarakat, seperti mendorong partisipasi publik, memberikan pelayanan, serta menjaga nilai-nilai agama dan budaya.

Selain itu, ormas pun berperan dalam menjaga ketertiban, memperkuat persatuan bangsa, dan berkontribusi dalam pembangunan negara. Dengan menjalankan fungsi secara tepat, kehadiran ormas diharapkan membawa manfaat dan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.