Pakar Imbau DPR Hindari Pemilu E-voting, Negara Maju Saja Menyesal

03 Feb 2026, 16:33 WIB

Ilustrasi pemilu (IDN Times/Agung Sedana)

Jakarta, IDN Times - Pakar sekaligus Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, George Towar Ikbal Tawakkal mengusulkan agar penyelenggaraan pemilu berikutnya tidak menggunakan sistem pemungutan suara elektronik alias electronic voting (e-voting).

"Kemudian hindari penerapan e-voting. Ini saya cenderung tidak sepakat dengan penggunaan e-voting. Apapun itu baik yang DRE (Direct-Recording Electronic), e-voting ataupun hybrid, ada beberapa model sebenarnya e-voting," kata dalam Rapat Komisi II DPR dengan pakar terkait desain dan permasalahan pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/2/2026).

1. Negara maju menyesal pakai e-voting

Ilustrasi pemilu/kampanye (IDN Times/Agung Sedana)

Terlebih, kata George, banyak negara maju menyesal menggunakan sistem pemilu dengan e-voting. Mereka awalnya memakai sistem tersebut, tetapi dibatalkan. Sebab kepercayaan masyarakat masih terbilang minim.

"Negara-negara maju seperti Jerman, Belanda itu memang menggunakan e-voting, Pak. Tetapi kemudian dibatalkan, sekarang nggak mau lagi. Rawan, negara-negara maju sudah nggak mau memakai e-voting, pernah tetapi nggak jadi, berhenti mereka. Karena isu, masalah isu kepercayaannya diragukan terus," katanya.

2. Indonesia belum siap, keamanan sistem pemilu e-voting rawan

Ilustrasi pemilu (IDN Times/Esti Suryani)

Di samping itu, keamanan pemilu dengan sistem e-voting juga masih belum bisa siap. Menurut George, bukan tidak mungkin ada upaya peretasan yang dilakukan lawan politik.

"Saya masih melihat kita belum siap, karena rawan untuk terkena hack, keamanan siber itu ngeri ya, kejahatan siber itu. Entah dari lawan politik atau dari lawan iseng, kan enggak tahu. Isu kepercayaan publik ini penelitian Riera dan Brown di Amerika Latin itu memang yang parah orang nggak percaya dengan hasil e voting, kemudian kesiapan instrumen digital juga tidak siap," tutur dia.

3. DPR kaji usulan PDIP soal penerapan e-voting di pemilu

ilustrasi pemilu (IDN Times/Mardya Shakti)

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, akan mengkaji mekanisme pemilihan umum (pemilu) melalui mekanisme e-voting yang diusulkan PDIP. Ia mengakui, e-voting menghemat pelaksanaan pemilu.

Hal ini disampaikan Sufmi Dasco Ahmad seusai menggelar rapat terbatas (ratas) bersama pimpinan Komisi II DPR dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Dasco mengatakan, pelaksanaan pemilu melalui mekanisme e-voting telah banyak diaplikasikan di banyak negara. Bahkan pelaksanaan e-voting di banyak negara sudah semakin maju karena hasil rekapitulasi suara bisa keluar dalam waktu cepat.

Di sisi lain, dia mengatakan, kapasitas teknologi yang digunakan dalam sistem e-voting tersebut juga harus menjadi perhatian serius oleh penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, usulan PDIP terkait pelaksanaan pemilu melalui e-voting tersebut harus dikaji secara komprehensif.

"Ya, pertama segala sesuatu yang baik untuk Pemilu kan tentunya pasti akan dibicarakan. Nah, termasuk kita menuju ke arah teknologi yang lebih maju, kalau itu pakai e-voting kan sebenarnya banyak penghematan," kata Ketua Harian Partai Gerindra tersebut.