PAN: Tak Ada Pelanggaran Hukum Jokowi Ketemu Elite Parpol di Istana

09 Mei 2023, 20:31 WIB

Potret Jokowi makan bersama Ketum Parpol Koalisi (dok. Sekretariat Presiden)

Jakarta, IDN Times - Partai Amanat Nasional (PAN) angkat bicara soal sikap Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang mengumpulkan enam ketua umum parpol di Istana Kepresidenan pada 2 Mei 2023.

Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, menilai tidak ada pelanggaran hukum dan undang-undang yang dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta itu, yang mengundang ketua umum parpol untuk bertukar pikiran.

"Tidak ada pelanggaran hukum dan undang-undang jika presiden sering bertemu, berdiskusi, bertukar-pikiran dengan pimpinan partai koalisi pemerintah. Bahkan, hal tersebut harus dilakukan agar jalannya pemerintahan bisa baik, kuat, dan mewujudkan clean government and good governance," ungkap Viva dalam keterangan tertulis, Selasa (9/5/2023).

Viva menyebut presiden adalah jabatan politik dan publik. Maka, kata dia, bila berbicara soal politik atau ikut ke dalam proses politik adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari.

"Ini merupakan keniscayaan atau taken for granted," kata dia.

"Lagi pula, kalau partai koalisi pemerintah diundang dan berdiskusi soal masa depan bangsa, serta mendengarkan aspirasi (dari ketua umum parpol) masak gak boleh?" tutur Viva.

Diketahui, langkah Presiden Jokowi yang mengumpulkan enam ketua umum parpol koalisi pemerintah dikritisi sejumlah pihak. Mereka menilai Jokowi menyalahgunakan kewenangan dan fasilitas negara demi kepentingan politik.

Di antaranya Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf "JK" Kalla, yang menyebut bila membahas mengenai pemerintahan hingga 2024, Presiden Jokowi seharusnya turut mengundang Partai Nasional Demokrat (NasDem). Namun, Jokowi malah mengakui sengaja tidak mengundang NasDem.

1. Jokowi dinilai PAN tak melanggar etika apapun dengan undang ketua umum parpol ke Istana

Presiden Jokowi bersama dengan Istrinya Ibu Iriana (Dok. IDN Times/Biro Pers Kepresidenan)

Lebih lanjut, Viva menyebut Jokowi juga tidak melanggar etika politik apapun dengan mengundang para ketum parpol ke Istana Kepresidenan. Sebab, kata dia, sebagai seorang presiden, Jokowi harus berkomunikasi dan berjalan dengan siapa saja.

"Apalagi relasi Presiden dengan Pak Prabowo, Pak Airlangga terbilang dekat. Apalagi dengan Bang Zulkifli Hasan karena mereka kan membantu di kabinet," tutur dia.

Di sisi lain, relasi Jokowi dengan kepala daerah juga dekat. Apalagi dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

"Kan pemerintahan provinsi adalah perpanjangan tangan pemerintahan pusat yang memiliki fungsi desentralisasi dan dekonsentrasi dari kebijakan pemerintah pusat," ujarnya.

Viva juga menyebut Jokowi tidak pernah melarang siapapun warga bangsa untuk ikut maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Tetapi, kata dia, yang sering kali terjadi Jokowi malah jadi korban playing victim.

"Narasi yang dibangun bahwa pemerintah melakukan penjegalan, pembegalan terhadap figur dan parpol tertentu," katanya.

Viva memang tidak menyebut sosok yang kerap memainkan skenario seolah-olah menjadi korban. Tetapi, kata dia, publik menduga sosok yang dimaksud adalah capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan.

2. PAN nilai Jokowi tak keliru seandainya endorse sosok capres tertentu

Presiden Jokowi tinjau panen raya padi di Kebumen, Jawa Tengah bareng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Kamis (9/3/2023) (dok. Sekretariat Presiden)

Viva juga menyebut tidak ada yang keliru seandainya Jokowi meng-endorse atau condong kepada figur tertentu. Apalagi bila sosok itu dapat melanjutkan perubahan untuk bangsa dan negara.

"Memang masalahnya di mana bila Presiden Jokowi condong ke figur tertentu?" tanya dia.

Menurut Viva, setiap langkah dan kebijakan presiden dilindungi oleh undang-undang. Selama presiden tidak melakukan abuse of power atau penyimpangan kekuasaan dengan menggunakan fasilitas negara, maka tidak ada masalah.

"Kan Pak Presiden telah memberikan ruang yang luas dan bebas kepada siapapun untuk maju. Tidak ada larangan dari presiden kepada siapapun untuk ikut berkontestasi," tutur dia.

3. PAN sebut Jokowi harus aktif memonitor agar pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan luber dan jurdil

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)

Viva menilai, Jokowi tidak boleh bersikap netral di Pemilu 2024. Ia harus aktif memonitor pelaksanaan pemilu agar dapat berjalan langsung, umum, bebas, rahasia (luber) dan jujur adil (jurdil). Selain itu, Pemilu 2024 nanti diharapkan juga bisa berkualitas, berintegritas, aman, dan damai.

"Presiden mesti bertanggung jawab agar pemilu sebagai jalan demokrasi yang konstitusional akan membawa kemajuan dan kebaikan bagi bangsa serta negara," tutur dia.

Kritik soal cawe-cawe Jokowi dalam Pemilu 2024 turut disampaikan JK usai disambangi Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar. Ia meminta Jokowi agar meniru Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Presiden seharusnya seperti Ibu Mega, SBY. Itu (ketika jabatan) akan berakhir, maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan. Supaya lebih demokratis lah," ujar JK, di kediamannya, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Minggu, 6 Mei 2023.

JK menduga pertemuan itu tak hanya membahas soal berbagai program pembangunan. "Kalau (pertemuan) ini di Istana membicarakan tentang urusan pembangunan ya wajar saja," katanya.

"Tapi, kalau bicara pembangunan saja mestinya NasDem ikut diundang. (Kalau tidak) berarti ada pembicaraan politik," sambung JK.

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.