Undang Ketum Parpol di Istana, Jokowi: Konstitusi Apa yang Dilanggar?
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengundang enam ketua umum partai politik (parpol) di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa (2/5/2023). Jokowi menegaskan tak ada konstitusi yang dilanggar dalam pertemuan itu.
"Kalau mereka mengundang saya, saya mengundang mereka, boleh-boleh saja. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Gak ada. Tolonglah mengerti kalau saya ini politisi sekaligus pejabat publik," ujar Jokowi di Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis (4/5/2023).
Jokowi juga menegaskan, pertemuan dengan enam ketua umum partai politik itu tidak hanya untuk santai.
"Bukan cawe-cawe. Itu diskusi kok cawe-cawe. Diskusi, saya ini kan pejabat poktiik. Saya bukan cawe-cawe," kata dia.
1. Ada pembahasan soal politik
Dalam kesempatan itu, Jokowi mengaku ada pembahasan mengenai politik. Menurutnya, Indonesia harus memiliki pemimpin yang dipercaya oleh semua pihak.
"Semuanya dibicarakan, utamanya terkait politik yang menyangkut negara ke depan akan seperti apa tantangannya. Itu semuanya butuh kepemimpinan nasional dengan leadership, yang kuat, yang dipercaya oleh rakayat, internasional, dan investor," ucap dia.
2. Jokowi akui tak undang NasDem
Enam ketua umum parpol yang diundang Jokowi ke Istana adalah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Plt Ketua Umum PPP Mardiono.
Hanya Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, yang tidak diundang. Jokowi pun mengakui kalau tak mengundang Surya Paloh.
"Ya memang (NasDem) tidak diundang," ujar Jokowi di Sarinah, Jakarta, Kamis (4/5/2023).
3. Jokowi ungkap alasan tak undang NasDem
Jokowi menjelaskan, pertemuan itu turut membahas mengenai strategi koalisi besar. NasDem tak diundang karena sudah memiliki calon presiden (capres) tersendiri, yakni Anies Baswedan.
Sementara, di koalisi Indonesia Bersatu (KIB) di dalamnya ada Golkar, PPP, PAN dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dengan Gerindra, PKB masih belum ada capresnya. Oleh karena itu, perlu dibahas mengenai strategi politik.
Bila NasDem diundang, tentu mengetahui strategi pemenangan yang akan dibicarakan. Sebab, sudah dipastikan bila sudah resmi Anies Baswedan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan menjadi lawan dari koalisi besar.
"NasDem itu ya, kita bicara apa adanya ya, kan sudah memiliki koalisi sendiri, dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul itu kan juga ingin membangun kerja sama politik yang baik. Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa, ya masa yang di sini (NasDem) tahu strateginya, dalam politik itu wajar-wajar saja, biasa," kata dia.
