Pandu Riono: Harusnya Presiden yang Pimpin Penanggulangan COVID-19

20 Jun 2020, 18:03 WIB

Ilustrasi. IDN Times/Siti Umaiyah

Jakarta, IDN Times - Staf Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia
dr. Pandu Riono, mengatakan bahwa pendekatan pentahelix yang kerap digaungkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 kurang membuahkan hasil.

Dia merasa, contohnya saja pelibatan tokoh agama dalam dialog COVID-19, belum tentu bisa mewakili masyarakat secara keseluruhan. Karena menurut dia, role model atau panutan tiap masyarakat tidak bisa digeneralisir.

"Karena masyarakat Itu banyak sekali. Dia percaya pada pemimpin agama yang ini, itu, variasi leader di masyarakat itu bisa salah, jadi biasanya sudah ada bias seleksi," kata Pandu dalam program "Ngobrol Seru" by IDN Times, Sabtu (20/6).

Selain itu, Pandu Riono juga berpendapat bahwa peran Presiden Joko "Jokowi" Widodo harusnya lebih masif lagi dalam masa pandemik ini.

1. Pertanyakan definisi masyarakat dalam komunikasi kemasyarakatan

Pakar Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Dr. Pandu Riono, MPH, Ph.D dalam Ngobrol Seru: 100 Hari Pandemik Global (Tangkap Layar YouTube IDN Times)

Dia merasa, komunikasi dengan pemilihan tokoh agama dirasa tidak melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Dia mempertanyakan definisi masyarakat yang dimaksud pemerintah untuk memberikan komunikasi kemasyarakatan.

"Sekarang yang paling gampang apakah ada komunikasi yang masif kepada masyarakat," kata dia.

2. Komunikasi berbasis komunitas bisa dimulai dari struktur terendah masyarakat

Suasana di sebuah bar di East Village, New York City, Amerika Serikat, saat pandemik COVID-19 pada 12 Juni 2020. Foto diambil tanggal 12 Juni 2020. ANTARA FOTO/REUTERS/Jeenah Moon

Dia menyarankan, komunikasi masyarakat bisa dilakukan dari sel-sel terendah yang bisa langsung merangkul semua lapisan masyarakat dan tidak membeda-bedakan orientasi kepercayaan pada pemimpin yang ada di masing-masing masyarakat.

"Lingkungan RW, desa, itu salah satu lingkungan masyarakat," kata dia.

Jadi menurut dia, yang bisa disebut masyarakat itu bisa berdasarkan tempat tinggal, secara spasial atau bonding, karena kekerabatan hingga komunitas.

Itulah yang menurut Pandu harus dijadikan acuan pemerintah saat menyasar komunikasi masyarakat.

3. Komunikasi tentang COVID-19 harusnya disampaikan oleh Presiden

Ilustrasi kegiatan di Posyandu. ANTARA FOTO/Irwansyah Putra

Hal ini juga, kata Pandu, didasari karena pemerintah sejak awal tidak melibatkan satuan masyarakat untuk melawan COVID-19. Apalagi, kurangnya komunikasi antar-kementerian sejak awal COVID-19 masuk ke Indonesia, semakin memperparah situasi.

"Saya minta kepada Pak Presiden pimpin penanggulangan in. Ini tidak bisa diserahkan ke Gugus Tugas, karena dia yang bisa menyatukan menteri-menteri yang lain, karena di mana-mana yang memimpin itu Presiden," kata dia.

4. Belum ada komunikasi yang masif pada masyarakat

Suasana restoran di Palembang terapkan SOP COVID-19 (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Jadi, komunikasi untuk mengajak masyarakat, kata Pandu, gak bisa kalau hanya sebatas slogan. Komunikasi harus melibatkan semua orang.

"Presiden harusnya setiap hari mengajak itu (komunikasi), itu yang menurut saya tidak dilakukan," ujarnya.

Hingga saat ini, menurut dia, memang tidak ada komunikasi yang masif terhadap masyarakat. Dia membandingkan dengan bagaimana pimpinan WHO tak pernah diwakilkan ketika berbicara kepada publik.