Panglima TNI: 15 Provinsi di Indonesia Sangat Rawan pada Pilkada 2024
Jakarta, IDN Times - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengungkap, pihaknya telah melakukan pemetaan serta analisis kerawanan-kerawanan yang berpotensi akan timbul pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang akan datang. Pilkada Serentak akan digelar pada November 2024.
Dia memaparkan, berdasarkan informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pilkada Serentak 2024 akan digelar di 545 daerah di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 37 provinsi, 415 kabupeten dan 93 kota.
Panglima TNI menekankan, pelaksanaan pilkada secara serentak memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan Pilpres maupun Pileg 2024.
Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dalam rapat bersama Komisi I DPR RI, di Jakarta, Kamis (21/3/2024).
"Pelaksanaan pilkada secara serentak memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan Pilpres maupun Pileg," kata Agus.
Agus menjelaskan, potensi-potensi itu bisa berupa adanya kemungkinan terjadi kerusuhan antarkelompok pendukung yang lebih besar bila dihadapkan dengan jumlah alat keamanan yang terbatas.
Selain itu di beberapa daerah dimungkinkan juga terjadi konflik sara apabila politik identitas digaungkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Hal tersebut memicu perpecahan pada skala nasional apabila berbagai kemungkinan kerawanan tadi dimanfaatkan oleh pihak ketiga.
"Bais TNI secara khusus telah membuat indeks kerawanan pada Pilkada Serentak Tahun 2024," ujarnya.
Berdasarkan perkembangan situasi yang terjadi akhir-akhir ini, Agus menjelaskan terdapat 15 provinsi yang memiliki tingkat kerawanan tinggi pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang perlu diantisipasi.
Adapun ke-15 provinsi tersebut adalah provinsi Nangroe Aceh Darussalam, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku dan Maluku Utara dan 6 provinsi di Papua.
"Masing-masing provinsi tersebut memiliki jenis dan macam kerawanan yang berbeda-beda, mulai dari konflik sara, konflik di antara Paslon, bentrok antar pendukung fanatik, konflik elite politik, konflik di daerah basis parpol tertentu sampai dengan konflik bersenjata yang terjadi di Papua," ucapnya.