Panglima TNI Tunda Mutasi Letjen Kunto Jadi Stafsus KSAD, Kenapa?

02 Mei 2025, 22:48 WIB

Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto lantik 805 perwira prajurit karier di Stadion Tridek Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. (Dokumentasi Puspen TNI)

Intinya sih...

Letjen Kunto Arief Wibowo ditunda mutasinya oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto
Mutasi Letjen Kunto menjadi Staf Khusus KSAD ditangguhkan karena 7 perwira tinggi belum bisa digeser
Pembatalan mutasi disebabkan alasan profesional, bukan terkait pernyataan forum purnawirawan TNI yang menuntut agar Wakil Presiden diberhentikan

Jakarta, IDN Times - Di tengah sorotan mutasi dan rotasi terhadap Letnan Jenderal Kunto Arief Wibowo, tiba-tiba keputusan itu ditunda oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Jenderal bintang empat itu pada 30 April 2025 mengeluarkan suratn keputusan terbaru Nomor 554A/IV/2025 yang berisi perubahan tentang Skep Nomor 554/IV/2025.

Salah satu poinnya berisi penangguhan mutasi Letjen Kunto menjadi Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD). Ia kembali menempati jabatan lamanya yakni sebagai Pangkogabwilhan I. Hal itu dikonfirmasi oleh Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Brigjen TNI Kristomei Sianturi.

"Setelah Skep Nomor 554/IV/2025 dikeluarkan, ternyata dari rangkaian gerbong yang seharusnya berubah mengikuti alurnya Pak Kunto itu, ada beberapa perwira tinggi yang memang belum bisa bergeser saat ini, sehingga disebutkan lah untuk meralat atau menangguhkan rangkaian (mutasi) itu," ujar Kristomei dalam jumpa pers virtual, Jumat (2/5/2025) malam.

Ketika ditanya siapa saja perwira tinggi yang belum bisa dimutasi sehingga rangkaian rotasi dan mutasi sesuai Skep Nomor 554/IV/2025 belum dapat terwujud, Kristomei enggan menyebutkannya. Saat dikonfirmasi lagi apakah perwira tinggi yang belum bisa digeser itu adalah Letjen Kunto saja, Kristomei membantahnya.

"Tadi sudah saya tegaskan yang belum bisa digeser itu ada beberapa. Saat ini rangkaiannya ada tujuh perwira tinggi yang harusnya bergeser. Kan kalau Pak Kunto bergeser, kan harusnya ini menggantikan Pak Kunto, lalu di bawahnya mengikuti," tutur dia.

1. Tujuh perwira tinggi tidak bisa digeser lebih dulu karena masih ada penugasan

Pangkobwilhan I, Letjen TNI Kunto Arief Wibowo. (www.instagram.com/@kodamsiliwangi)

Lebih lanjut, tujuh perwira tinggi termasuk Letjen Kunto dan Laksamana Muda Hersan, belum bisa digeser lantaran ada permintaan dari organisasi sebelumnya yang masih membutuhkan keahlian mereka.

"Sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini, sehingga Panglima TNI dan Kepala Staf memutuskan untuk menangguhkan gerbong yang ini, dan digantikan oleh gerbong lain yang belum bergeser," kata Jenderal Bintang Satu itu.

Laksamana Muda Hersan ikut tidak bisa bergeser karena ia semula dipilih oleh Panglima TNI untuk menggantikan Letjen Kunto sebagai Pangkogabwilhan I. Sebelumnya, Laksda Hersan menjabat sebagai Pangkoarmada III.

Kristomei juga menyebut pergeseran yang terkesan mendadak itu juga sudah melalui proses sidang dewan jabatan dan kepangkatan tertinggi (Wanjakti). "Kan di bulan Mei dan Juni ada yang pensiun, Juli juga ada yang pensiun. Sehingga Wanjakti itu sudah merapatkan siapa-siapa saja yang harus pensiun," imbuhnya.

2. Mabes TNI bantah pembatalan mutasi Letjen Kunto terkait pernyataan di forum purnawirawan

Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Brigjen TNI Kristomei Sianturi ketika memberikan keterangan pers secara virtual. (Tangkapan layar zoom)

Ketika ditanya apakah pembatalan mutasi Letjen Kunto disebabkan peristiwa pernyataan dari forum purnawirawan TNI, yang salah satunya meminta agar Wakil Presiden diberhentikan, Kristomei menepisnya. Menurutnya, pembatalan mutasi dan rotasi tersebut didasari alasan profesional semata.

Bukan lantaran ayah Letjen Kunto turut serta membubuhkan tanda tangan di pernyataan bersama forum purnawirawan TNI. Letjen Kunto diketahui merupakan salah satu putra dari eks Wakil Presiden Try Sutrisno.

"Jadi sama sekali tidak terkait dengan hal-hal lain. Yang namanya surat keputusan diputuskan lewat sidang wanjakti. Di situ semua kepala staf angkatan ikut, asintel juga ikut, dan ada pertimbangan-pertimbangan kenapa orang ini harus bergeser atau diberhentikan. Termasuk kenapa ini bisa bergeser dan mengapa yang ini tidak," tutur dia.

3. Kristomei tak tutup kemungkinan bisa ada perubahan lagi

Kepala Pusat Penerangan di Mabes TNI, Brigjen Kristomei Sianturi. (IDN Times/Fauzan)

Saat ditanyakan apakah keputusan Panglima TNI ini hanya bersifat sementara atau sudah bisa dieksekusi, Kristomei meminta publik melihat perkembangan selanjutnya. Apalagi, katanya, Wanjakti bersidang untuk mengambil keputusan tiga bulan ke depan.

"Bila dinilai dan dibutuhkan, bisa ada perubahan lagi. Oh, ternyata si A lebih cocok di sini dibandingkan kemarin yang diusulkan. Itu hal yang biasa kok dinamika itu," kata Kristomei.

Letjen Kunto sendiri baru menempati posisi sebagai Pangkogabwilhan I selama empat bulan. Sebelumnya, karier Letjen Kunto sempat mandek.

Analis militer dari Universitas Nasional, Slamet Ginting mengatakan, karier Letjen Kunto sempat mandek karena mantan Presiden Joko "Jokowi" Widodo diduga membaca tulisan Kunto agar prajurit TNI bersikap netral di Pemilu 2024. Di dalam tulisan itu, kata Slamet, Kunto mengingatkan TNI memiliki sikap ksatria apabila menemukan kejanggalan atau kecurangan dalam pemilu, maka TNI harus bersikap.

"Karena kalau tidak bersikap, TNI dianggap masuk dalam wilayah politik praktis. Jadi, hal yang diingatkan Kunto itu bagus dan itu disambut baik para ilmuwan, pengamat," ujar Slamet pada Desember 2024 lalu.

Namun gara-gara tulisan itu, Kunto yang saat itu sudah menduduki posisi Pangdam Siliwangi malah dibuang menjadi Wakil Komandan Kodiklatad.