Pansel Bantah Siapkan Jatah Kursi untuk Capim KPK dari Polri

Sementara, anggota pansel lainnya, Hendardi mengatakan siapa pun selama memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan oleh panitia seleksi, maka dibolehkan untuk mendaftar. Periode pendaftaran dimulai pada 17 Juni hingga 4 Juli. 

"Tapi, kalau pembicaraan secara khusus semacam alokasi sih gak ada. Misalnya kami mengalokasikan penegak hukum, itu sih gak ada pembicaraan semacam itu. Berikutnya, kami juga gak mau lah yang begitu-gitu," kata Hendardi yang juga ditemui di kantor Kementerian Sekretariat Negara. 

Apabila merujuk ke komposisi periode kepemimpinan sebelumnya, maka selalu ada pimpinan yang memiliki latar belakang berasal dari unsur kepolisian atau kejaksaan. Di periode jilid IV, pimpinan dari unsur kepolisian diwakili oleh Basaria Panjaitan. Ia juga merupakan komisioner perempuan pertama yang pernah dimiliki oleh KPK. 

Sementara, di kepemimpinan periode sebelumnya, pimpinan dari unsur kejaksaan diwakili oleh Antasari Azhar. Koaliasi masyarakat sipil pernah menyampaikan memiliki pimpinan dari unsur penegak hukum lainnya bisa berpotensi adanya loyalitas ganda sehingga ada kekhawatiran tidak dapat memproses kasus korupsi di institusi penegak hukum itu. 

Terkait dengan banyaknya kritik yang dialamatkan ke pansel 2019, Seno melihatnya sebagai sesuatu yang wajar. Ia mengatakan bukan kali pertama dikritik oleh publik lantaran rekam jejaknya yang dinilai dekat dengan institusi Polri. 

"Mana ada sih orang Indonesia yang puas kalau dibentuk pansel. Dulu, 9 perempuan yang menjadi pansel KPK disebutnya kumpulan ibu-ibu arisan, sekarang apa lagi?," kata pria yang menjadi pengajar di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian itu. 

Namun, ia mengaku tidak ambil pusing terhadap semua kritikan yang ada. Menurutnya, kritik tersebut seharusnya dialamatkan ke Presiden, lantaran yang memilih anggota pansel capim KPK adalah RI 1. 

Ketua panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yenti Garnasih menegaskan tim seleksi nahkoda KPK periode 2019-2023 yang ia pimpin akan bersikap independen. Walaupun, di dalam tim itu ada beberapa anggota yang dituding dekat dengan institusi Polri sehingga diduga memiliki kepentingan sebagai anggota pansel. 

Dua individu yang dirujuk adalah Indrianto Seno Adji dan Hendardi. Seno diketahui menjadi pengajar di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan menjadi staf ahli Kapolri. Sedangkan, Hendardi saat ini menjadi bagian dari TPGF bentukan Polri untuk mengungkap pelaku teror terhadap penyidik Novel Baswedan. 

Lalu, apa komentar Yenti terhadap kritik bahwa tim yang ia pimpin rawan disusupi kepentingan? 

"Saya sebagai ketua, kami bersembilan Insya Allah, sama-sama menjamin bahwa kami independen. Kami menjamin bahwa kami independen, berintegritas dan bekerja dengan penuh amanah untuk mendapatkan calon komisioner yang lebih baik dari periode sebelumnya dan saat ini," kata Yenti ketika memberikan keterangan pers pada Senin (20/5) di kantor Kementerian Sekretariat Negara. 

Menurut Yenti, usai dilakukan proses seleksi secara administratif, maka tim pansel akan membuka pintu seluas-luasnya untuk menerima masukan dari publik. 

"Nantinya, kami akan buka situs dan di sana, siapa saja terbuka untuk memberikan masukan. Kami juga akan berkeliling ke daerah untuk menelusuri lebih jauh profil orang-orang yang sudah kami pilih," kata Yenti pada Senin sore kemarin. 

Selain dari publik, tim pansel juga meminta masukan penelusuran rekam jejak kepada beberapa instansi yakni kepolisian, kejaksaan, KPK, PPATK, MA, BIN hingga ke BNPT. Yenti menjamin apa yang dikhawatirkan oleh publik bahwa capim KPK yang terpilih pada periode nanti lebih buruk, tidak akan terjadi. 

"Insya Allah apa yang dikhawatirkan itu, tidak akan terjadi lah," tutur dia.