Patrialis Akbar Pernah Meminta Koruptor Dihukum Mati

28 Jan 2017, 07:35 WIB

Wahyu Putro A./ANTARA FOTO

Hakim Konstitusi Patrialis Akbar ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis, (26/1) karena diduga menerima suap. Patrialis diduga menerima suap sebesar US$ 20.000 dan 20 ribu dolar Singapura dari seorang pengusaha bernama Basuki Hariman. Basuki memberikan uang haram tersebut untuk memuluskan pembahasan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Sebelum akhirnya menjadi tersangka, Patrialis justru dikenal sebagai sosok yang menentang keras praktik korupsi. Menurut dia, koruptor yang terbukti bersalah harus dimiskinkan. Bahkan, dia menyebut bahwa pencuri uang rakyat layak dihukum mati. Kini, Patrialis harus menelan ludah sendiri. Jika terbukti bersalah, sang hakim harus menghabiskan masa senjanya di balik jeruji besi.

Jangan ada pihak yang menghalangi pemberantasan korupsi.

Saat masih menjadi anggota DPR, dia meminta agar jangan sampai ada pihak yang berusaha menghalangi kinerja KPK. Bahkan, saat itu dia meminta agar pemberantasan korupsi tidak pandang bulu.

Patrialis minta koruptor dimiskinkan.

Pernyataan keras Patrialis terhadap isu pemberantasan korupsi tidak hanya dilontarkan saat masih menjabat wakil rakyat. Ketika menjadi menteri, Patrialis kembali berkomentar tentang isu korupsi. Saat itu, dia menyampaikan pendapatnya tentang hukuman yang pantas bagi para koruptor. Menurut dia, koruptor perlu dimiskinkan untuk memberikan efek jera. Mereka, kata Patrialis, juga harus mengembalikan kerugian negara dengan besaran 10 kali lipat.

"Koruptor layak dihukum mati".

Tak hanya itu, Patrialis bahkan pernah menyebut bahwa koruptor layak dihukum mati. Saat itu dia mengutip Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi sebagai dasarnya. Menurut dia, hukuman mati bisa dijatuhkan kepada koruptor saat negara dalam keadaan krisis atau bencana alam.

Patrialis bukan yang pertama.

Patrialis bukan sosok hakim Mahkamah Konstitusi yang terlibat dalam kasus korupsi. Sebelumya, pada tahun 2013, KPK juga menangkap tangan Ketua MK, Akil Mochtar karena menerima suap dalam perkara sengketa pemilihan kepala daerah.