PBB Tegaskan Tolak Ambang Batas Tinggi Pemilu

Dalam kesempatan itu, Gugum mencontohkan berbagai ketidakadilan yang masih dirasakan rakyat. Kelompok yang sering diperlakukan tidak adil di antaranya perempuan, anak-anak, hingga pengemudi ojek online (ojol).

Ia menilai, suara kelompok masyarakat marjinal lebih nyaman diwakili oleh partai kecil.

“Ketidakadilan kaum perempuan dan anak-anak. Ketidakadilan akibat hubungan kerja yang tidak berimbang. Ketidakadilan bagi para pengemudi ojek online. Termasuk ketidakadilan elektoral dalam sistem Pemilu kita,” jelasnya.

“Masyarakat kecil dan kelompok minoritas yang tidak punya relasi kuasa lebih nyaman mengadu kepada partai-partai minoritas yang konsisten memperjuangkan hak mereka,” sambung dia.

Gugum lantas menyatakan dukungan penuh terhadap pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka.

“Partai Bulan Bintang sepenuhnya mendukung pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran dalam setiap program-programnya yang berpihak kepada rakyat untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045,” ujarnya.

Gugum menambahkan, PBB siap menjadi mitra yang kritis dan konstruktif.

“Partai Bulan Bintang juga akan terus menjadi teman berpikir dan berdiskusi yang baik. Teman yang baik adalah sebagaimana difirmankan Allah dalam Surat Al-‘Asr ayat 3, yakni teman yang tulus dan selalu hadir untuk saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran,” katanya.

Sebelumnya, Seluruh partai politik nonparlemen sepakat membentuk Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat untuk mendorong agar ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) di Pileg 2029 diturunkan menjadi 0 persen.

Partai politik nonparlemen itu terdiri dari PSI, PKN, Partai Ummat, Partai Gelora, PBB, Hanura, PPP, Perindo, Partai Garuda, dan Partai Buruh. Ada pula yang gabung dalam gerakan ini partai yang gagal lolos sebagai peserta Pemilu 2024, yakni Partai Berkarya dan Prima.

Gerakan ini disepakati di rumah pribadi Ketua Umum Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu (24/9/2025) malam.

OSO menjelaskan gerakan ini dibuat untuk mengawal Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 116/PUU-XXI/2023 yang menyatakan ambang batas parlemen inkonstitusional. Sehingga DPR sebagai pembentuk UU perlu mengubah aturan yang berlaku dalam UU Pemilu mengenai parliamentary threshold sebesar empat persen.

Dengan dibentuknya sekber diharapkan DPR sebagai pembentuk UU mengakomodir Putusan MK 116/2023 dalam revisi UU Pemilu. OSO menegaskan, gerakan ini untuk mengawal gelaran Pemilu 2029 bisa terlaksana dengan baik. DPR diharapkan mampu bersikap adil dan profesional, dengan tidak mengubah aturan di waktu yang mepet.

"Kenapa sekarang kita sudah siap dari awal, karena supaya jangan terjadi lagi last minute aturan itu dirubah-rubah gitu, sehingga merugikan perjuangan dari partai-partai yang hadir di sini, yang nonparlemen," kata dia dalam jumpa pers di lokasi.

OSO menegaskan, parpol nonparlemen berharap, parliamentary threshold bisa diubah oleh DPR menjadi 0 persen.

"Dan PT 0 persen itu merupakan sesuatu demokrasi dan ahlak yang juga harus dihayati oleh semua anak bangsa. Jangan nanti akal-akalannya MK sudah memutuskan nanti diserahkan kepada pembentuk undang-undang DPR lagi. Nah ini jangan lakukan lagi," tegasnya.

OSO lantas menjelaskan, sebanyak 17,3 juta lebih suara rakyat terbuang sia-sia pada Pileg 2024 lalu. Angka ini merupakan total suara yang didapat parpol nonparlemen sebagai peserta Pileg 2024 lalu. Mereka menyayangkan, suara rakyat yang telah memilih itu tidak bisa dikonversi menjadi kursi di DPR karena terganjal aturan ambang batas parlemen 4 persen.

"Penghilangan 17.304.303 itu suara rakyat karena PT bukan sekadar statistik elektoral tetapi kejahatan representasi pelanggaran atas azas kedaulatan rakyat dan penyimpangan teori prinsip demokrasi. Tidak terwakilinya 17 juta tersebut suara rakyat di DPR RI bertentangan dengan prinsip political equality yang menjadi dasar demokrasi modern. Jika PT 4 persen masih diberlakukan maka demokrasi dikerdilkan menjadi masalah angka bukan lagi prinsip kedaulatan rakyat," imbuh OSO.