Jakarta, IDN Times - Sekjen PDI Perjuangan 9PDIP0 Hasto Kristiyanto mengaku partainya mendapat banyak tekanan saat menggulirkan wacana hak angket Pemilu 2024 di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal itu diungkapkan dalam diskusi virtual pada Sabtu (30/3/2024).
"Tekanannya, tekanan hukumnya kan kuat sekali," ujar Hasto.
Hasto menilai hak angket di DPR menakutkan bagi pemerintah, khususnya Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Sehingga muncul tekanan pada PDIP agar membatalkan niat mengajukan hak angket.
Hasto mengungkapkan, salah satu tekanan didapatkan PDIP melalui Partai Golkar. Hasto menyebut partai pimpinan Airlangga Hartarto itu berupaya merebut kursi ketua DPR.
"Ini kan belum-belum PDI sudah ditekan oleh Golkar mau mengambil alih lewat MD3 (MPR, DPR, DPRD, dan DPD), mengambil jabatan ketua DPR RI," ujar Hasto.
Menurutnya, PDIP menggulirkan hak angket untuk memberikan pendidikan politik. Ia pun berharap dukungan masyarakat untuk menggulirkannya.
"Kita masih ada waktu untuk upaya kami nanti benar-benar mendapatkan dukungan dari civil society dan rakyat," ujarnya.
Wacana penggunaan hak angket untuk menyelidiki kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mulai disuarakan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (5/3/2024) lalu. Setidaknya tiga anggota DPR, yakni Fraksi PDIP, PKB, dan PKS kompak memberi interupsi menyuarakan hak angket supaya digunakan oleh DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu.
Rapat paripurna pada hari itu digelar tanpa kehadiran Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar. Alhasil, rapat diambil alih Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, diwakili Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel, dan Lodewijk Freidrich Paulus.
Namun, gempuran interupsi soal hak angket tak mendapat respons positif dari pimpinan rapat. Wacana untuk mengajukan hak angket mulanya berasal dari capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo. Kendati, ide itu tak lantas menjadi sikap resmi partai meskipun beberapa anggota PDIP telah menyampaikan sikapnya terkait keseriusan hak angket tersebut.