PDN Kena Ransomware, Layanan KIP Kuliah Kemendikbud Ikut Terganggu

28 Jun 2024, 16:23 WIB

Santi Dewi

Ilustrasi penerimaan KIP Kuliah 2024 bagi mahasiswa (pexels.com/Pixabay)

Intinya sih...

Kemendikbud terdampak serangan siber terhadap PDN, mengganggu layanan publik seperti beasiswa pendidikan dan KIP Kuliah.
Kepala Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi Kemendikbud membenarkan gangguan layanan dan akan memulihkan layanan secepatnya.
Direktur APTIKA Kemkominfo mengakui menerima permintaan back up data dari Kemendikbud dan Telkom sedang dalam proses pemulihan data.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Selain layanan imigrasi milik Kementerian Hukum dan HAM, layanan publik milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun turut terdampak dari serangan siber terhadap Pusat Data Nasional (PDN) Sementara. Hal itu sempat ditanyakan oleh Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid saat rapat kerja dengan Menkominfo, Kepala Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) dan perwakilan Telkom pada Kamis kemarin.

"Apakah betul ada permintaan back up dari Kementerian Pendidikan dan Budaya untuk data-data KIP atau beasiswa anak sekolah. Karena tiap ada (permintaan) back up kuasa anggarannya ada di Kemkominfo. Jadi, mereka harus minta izin ke Kemkominfo terlebih dahulu," ujar Meutya ketika memimpin rapat dan dikutip dari YouTube Komisi I DPR pada Jumat (28/6/2024).

Politikus perempuan dari Partai Golkar itu bahkan sempat mewanti-wanti Kemenkominfo bila pernyataannya berbeda, maka Komisi I DPR sangat mudah untuk meminta konfirmasi kepada Kemendikbud. Namun, yang terjadi Kemenkominfo tak bisa langsung memberikan jawaban dari pertanyaan Meutya.

Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kemkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan terlihat sibuk berdiskusi dengan stafnya untuk mencari respons. Sementara, berdasarkan informasi dari media sosial Unit Layanan Terpadu (ULT) Kemdikbud, ada 47 domain layanan atau aplikasi yang menggunakan PDN. Alhasil, 47 layanan itu kini mengalami gangguan.

"Sejumlah layanan di antaranya SPSE, beasiswa pendidikan, KIP Kuliah hingga pendaftaran layanan tatap muka daring (LTMD) melalui zoom ULT belum bisa diakses," demikian isi informasi dari ULT Kemendikbud pada hari ini.

1. Kemendikbud segera memulihkan layanan publik

Sumber: Website resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, diakses tahun 2024.

Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah adalah bantuan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Bantuan itu berlaku bagi mereka yang lolos masuk ke perguruan tinggi baik melalui jalur SNPB (Seleksi Nasional Berbasis Prestasi), SNBT (Seleksi Nasional Berbasis Tes), dan ujian mandiri.

Sementara, ketika dikonfirmasi kepada Kepala Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi Kemendikbud, Anton Rahmadi, ia membenarkan ada sejumlah layanan yang terganggu. Namun, sesuai dengan instruksi Mendikbud, maka pihaknya akan secepatnya memulihkan layanan publik yang terdampak.

"Tentunya tugas kami untuk memastikan integritas sistem clear semua. Kami secepat-cepatnya akan memastikan layanan publik pulih," ujar Anton kepada IDN Times melalui pesan pendek pada hari ini.

2. Telkom memastikan back up data untuk Kemendikbud tersedia

Direktur Network & IT Solution PT Telkom Indonesia, Herlan Wijanarko (mengenakan kemeja orange). (Tangkapan layar YouTube Komisi I DPR)

Sementara, Dirjen APTIKA Kemkominfo mengakui mereka menerima permintaan back up data dari Kemendikbud. Ia mengatakan ada enam kali permintaan dari Kemendikbud.

"Dari 17 Desember 2023 dan semuanya dipenuhi," ujar Semuel.

"Berarti (data KIP) ini ter-cover (bisa dipulihkan)? Ini benar ya Telkom? Bahwa data penerima beasiswa kita bisa Anda kembalikan?" tanya Meutya untuk memastikan.

"Telkom tidak akan tahu data yang terdampak apa," kata Semuel menimpali.

"Telkom tidak tahu datanya apa. Tapi, betul data dari Kemendikbud bisa dikembalikan? Ini kan tadi dikatakan ada beberapa yang bisa di-recover. Kami pengen tahu itu termasuk K/L yang bisa di-recover gak? Jangan nanti pemerintah bilang bisa, tapi Telkom mengatakan sebaliknya," imbuh Meutya.

Direktur Network dan IT Solution PT Telkom Indonesia, Herlan Wijanarko mengatakan bahwa terdapat data cadangan bagi Kemendikbud. "Saat ini dalam proses restore. Di catatan kami, untuk tenant Kemendikbud, ada (back up)," ujar Herlan di rapat yang sama.

Ia menambahkan dalam proses pemulihan itu, Telkom sekaligus akan mengecek apakah ada data yang terinfeksi virus.

3. BSSN akui hanya dua persen data di PDNS Surabaya yang bisa memiliki cadangan

Kepala Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), Hinsa Siburian saat rapat kerja dengan anggota komisi I DPR. (Tangkapan layar YouTube)

Sebelumnya, Kepala Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), Hinsa Siburian secara blak-blakan mengakui hanya 2 persen data di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Surabaya yang di-back up oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Itu sebabnya, proses pemulihan data usai kena serangan ransomware memakan waktu lebih dari satu minggu. Padahal, menurut Peraturan BSSN Nomor 4 tahun 2021, di pasal 35 ayat 2E tertulis, seluruh data dari perangkat lunak yang ada di PDNS harus dibuatkan back up secara berkala.

"Kami melihat secara umum, mohon maaf, Pak Menteri, permasalahan utama adalah tata kelola dan tidak adanya back up (data)," ujar Hinsa.

Ia mengatakan, data-data milik instansi yang ada di Batam tidak mencakup secara keseluruhan. Menurut Hinsa, sistem cadangan data seharusnya bersifat DRC (Disaster Recovery Centre). Artinya, data yang tersimpan di PDNS Surabaya seharusnya sama dengan yang terdapat di PDN Batam.

"Jadi, begitu misalnya, ada gangguan di (PDNS) Surabaya, maka ibarat analog mati listrik, hidupkan genset," katanya.

Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid kemudian bertanya kepada Hinsa berapa banyak cadangan data milik instansi yang ada di PDN di Batam.

"Hanya 2 persen dari data di PDNS di Surabaya. Makanya, itu tidak dikatakan sebagai DRC, hanya penyimpan data saja," ucapnya.