Pegawai BUMN Terima Bansos, Puan Imbau Pemerintah Verifikasi DTSN

Puan juga mengingatkan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran berbagai program pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan. Ia menegaskan, pemerintah harus memastikan agar seluruh bantuan dan program benar-benar diterima oleh rakyat yang berhak.

Ia pun mencontohkan sewaktu menjabat sebagi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), yang sangat memperhatikan data.

"Biasanya waktu saya menjadi Menko, Menko mengkoordinasikan semua kementerian tersebut berdasarkan data yang terbaru," kata Ketua DPP PDIP itu.

"Itu untuk apakah kemudian memutuskan program tersebut akan diubah, diganti atau diperbaiki atau dievaluasi," sambungnya.

Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan, ada anomali penerima bansos yang mana sebanyak 27 ribu penerima bansos adalah pegawai BUMN.

"Jadi dari profil yang kami temukan di satu bank saja, kami menemukan data yang anomali, contohnya terdapat 27.932 penerima bansos yang statusnya adalah pegawai BUMN," kata dia, di kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Kamis.

Ivan juga menjelaskan ada sekitar 7.479 sekian data penerima bansos yang statusnya adalah dokter. Lalu kemudian ada lebih dari 6.000 statusnya adalah eksekutif atau manajerial.

"Dan banyak lagi status-status yang menurut kami ini sebenarnya perlu didalami lebih lanjut oleh Kemensos dalam konteks ground checking, apakah yang bersangkutan memang masih layak menerima bansos atau tidak," kata dia.

Ivan juga mengatakan, dari 10 juta rekening yang dianalisis ada 1,7 juta tidak teridentifikasi menerima bansos. Maka hanya 8,3 juta yang tercatat menerima bansos.

"Jadi update terbaru, kami menemukan memang banyak anomali, ada beberapa anomali contohnya kalau bisa saya sebutkan dari 10 juta jumlah rekening yang dimohonkan kepada kami, 1,7 jutanya tidak teridentifikasi menerima bansos. Jadi hanya 8.389.624 yang diketahui menerima bansos," kata dia.

Sementara, Gus Ipul, sapaan karib Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, profesi itu diketahui saat pemilik membuka rekeningnya.

"Jadi tadi untuk BUMN dan profesi-profesi lain yang disinggung oleh Ketua PPATK tadi itu adalah pengakuan mereka ketika membuka rekening perbankan," kata Gus Ipul.