Pelapor Ketua Bawaslu Serahkan Bukti Laporan Dugaan Korupsi ke KPK

Guntur mengatakan, pihaknya menghargai langkah KPK yang sedang memproses laporannya, sebagaimana disampaikan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. Dia memahami, proses laporan itu masih ada di tahap awal, yaitu verifikasi kevalidan informasi dan memastikan unsur tindak pidana korupsi yang memenuhi syarat untuk proses lebih lanjut.

Namun, Gabdem mengkritisi pernyataan Bagja yang menyebutkan, masalah teknis proyek telah diselesaikan sesuai peraturan yang berlaku.

"(Pernyataan Ketua Bawaslu) justru memperlihatkan adanya potensi persoalan serius dalam pengelolaan anggaran di Bawaslu RI. Pernyataan tersebut tidak dapat menutupi fakta bahwa laporan kami menunjukkan adanya potensi kerugian negara yang signifikan," kata dia.

Guntur mendesak KPK melanjutkan proses telaah ini dengan cermat, transparan, dan profesional.

"Kami mendesak agar KPK tidak hanya fokus pada aspek pencegahan, pendidikan, atau koordinasi dan supervisi, tetapi juga melakukan penindakan," kata dia.

Dia mengatakan, penanganan kasus ini tidak hanya penting untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk menjaga integritas lembaga-lembaga publik yang berfungsi mengawasi jalannya pemerintahan, termasuk Bawaslu.

"Gabdem berharap KPK dapat bertindak tegas, transparan, dan tanpa pandang bulu, demi kepentingan bangsa dan negara yang lebih bersih dari praktik korupsi," kata Guntur.

Sebelumnya, KPK menyebut akan menindaklanjuti dugaan korupsi proyek command center di Bawaslu. Kasus ini diduga menyeret nama Ketua Bawaslu Rahmat Bagja.

"Terkait adanya informasi awal adanya dugaan tindak pidana korupsi dari informasi awal tersebut tentu nanti KPK akan melakukan telaah," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo pada Kamis (23/10/2025).

"Apakah informasi itu valid kemudian apakah informasi itu betul ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak," lanjutnya.

Setelah itu, KPK akan menganalisis untuk menentukan apakah laporan tersebut bisa ditindaklanjuti KPK atau tidak. Namun, proses ini berlangsung tertutup dari publik.

"Namun demikian sebagai bentuk akuntabilitas KPK, maka setiap progres dan hasilnya pasti kami sampaikan, kami update kepada pelapor," ujar dia.

Terpisah, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja membantah tuduhan dugaan korupsi tersebut. Menurut dia, data yang disampaikan pelapor tidak benar.

"Hal-hal yang berkaitan dengan yang dilaporkan mengenai dugaan tindak pidana tersebut adalah tidak benar, data yang disampaikan juga tidak benar dan masalah mengenai temuan sudah diselesaikan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Badan Pemeriksa Keuangan," ujar dia.

Sebelumnya, Rahmat Bagja dilaporkan ke KPK terkait korupsi proyek command center serta renovasi Gedung Bawaslu Tahun Anggaran 2024. Kasus ini berpotensi menimbulkan kerugian negara Rp12,14 miliar.