Pelunasan Biaya Haji Tembus 102 Persen, DPR: Layanan Harus Siap

22 Jan 2026, 15:55 WIB

Syarikah telah mempersiapkan maktab atau tenda untuk jemaah haji di Arafah, Arab Saudi, Senin, 26 Mei 2025. (Media Center Haji)

Intinya sih...

DPR menyoroti titik-titik krusial haji, meminta kepastian layanan di fase puncak haji.
Menteri Haji dan Umrah RI komitmen menjadikan keselamatan jemaah sebagai prioritas utama.
Menhaj berjanji membuka data teknis secara transparan kepada publik dan DPR.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) melaporkan bahwa realisasi pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) reguler telah melampaui target, mencapai angka 102,57 persen. Hal ini mencerminkan tingginya antusiasme masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M.

Capaian positif ini mendapat apresiasi langsung dari Komisi VIII DPR RI dalam Rapat Kerja bersama Kemenhaj di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menilai tingginya angka pelunasan ini sebagai sinyal kepercayaan publik yang harus dijawab dengan kinerja maksimal. Ia mengingatkan pemerintah agar kesuksesan administratif ini berbanding lurus dengan kualitas pelayanan di Tanah Suci.

“Komisi VIII DPR RI mengapresiasi capaian pelunasan Bipih yang melampaui target. Namun, capaian ini harus dibarengi dengan kesiapan menyeluruh di lapangan,” tegas Marwan.

1. DPR menyoroti Armuzna dan aspek kesehatan

Jemaah haji mulai lempar jumrah Aqabah usai bermalam di Muzdalifah, Jumat (6/6/2025). (Media Center Haji 2025/Rochmanudin)

Marwan secara spesifik menyoroti titik-titik krusial yang kerap menjadi masalah setiap tahunnya. Ia meminta kepastian layanan di fase puncak haji Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina), ketersediaan akomodasi yang layak, transportasi yang lancar, hingga pelayanan kesehatan yang responsif.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan komitmennya untuk menjadikan keselamatan dan kenyamanan jemaah sebagai prioritas utama.

“Kami memastikan seluruh aspek layanan, mulai dari pemberangkatan, Armuzna, akomodasi, transportasi, hingga layanan kesehatan, dipersiapkan secara matang,” ujar Menhaj Irfan.

2. Janji transparansi data

Gus Irfan (Mentri Haji dan Umrah RI) melakukan inspeksi mendadak ke asrama-asrama tempat peserta Diklat PPIH Arab Saudi 2026 menginap (14/01/2026) (IDN Times/Yogie Fadila)

Sebagai bentuk keseriusan, Menhaj berjanji akan segera membuka data teknis secara transparan kepada publik dan DPR. Data tersebut mencakup jadwal pemberangkatan per embarkasi, jenis pesawat, hingga detail penempatan jemaah selama di Arab Saudi.

“Kami akan memastikan transparansi data penempatan jemaah di Arafah dan Mina, jalur Muzdalifah, serta jadwal keberangkatan dan kepulangan,” tambahnya.

Selain itu, Kemenhaj juga tengah mematangkan komposisi penempatan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) agar terdistribusi merata di Makkah dan Madinah.

3. Kemenhaj siapkan 40 klinik kesehatan

Jemaah haji saat melaksanakan lontar jumrah di lantai 3 Jamarat, Minggu (8/6/2025). (Media Center Haji 2025)

Di sektor kesehatan, Kemenhaj telah menyiapkan langkah mitigasi risiko untuk mengantisipasi kondisi darurat. Menhaj menyebutkan dukungan sarana prasarana medis yang masif telah disiapkan.

“Kami mempersiapkan tenaga kesehatan yang profesional, didukung kesiapan 40 klinik layanan kesehatan di Makkah dan Madinah,” jelas Menhaj.

Irfan memastikan seluruh rekomendasi dari Komisi VIII DPR RI akan dijadikan pedoman kerja kementeriannya demi mewujudkan haji yang tepat waktu, berkualitas, dan berorientasi pada pelindungan jemaah.