Pembahasan RUU DKJ Seharusnya Melibatkan Partisipasi Publik

Dia mengatakan, sistem hukum yang akan dibangun jangan membuat produk hukum yang ditetapkan dibiarkan. Hal itu harus terus diuji lagi di Mahkamah Konstitusi (MK). Apalagi jika tidak melibatkan publik secara masif dalam pembahasannya.

"Masyarakat secara luas harus terus menggunakan hak asasinya dalam Pasal 28F UUD 1945, 'Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.' Ini hak konstitusional yang melekat pada setiap warga negara," kata dia.

Menurut Harry, partisipasi tidak mungkin bisa diciptakan jika masyarakat terkejut dengan rencana dan perubahan seperti yang ada dalam RUU DKJ tersebut.

"Negara ini bukan milik sekelompok orang saja yang sedang menjabat itu adalah pelayan yang memfasilitasi agar semua UU berjalan baik, tapi para pejabat bukannya malah memonopoli semua kebijakan. Bangsa ini dikhawatirkan akan semakin mundur dengan kualitas serba instan dalam menentukan kebijakan yang diduga akan menguntungkan kelompok tertentu saja," ujarnya.

Dia mengatakan, warga negara Indonesia harus kembali diingatkan bahwa undang-undang keterbukaan informasi publik punya berbagai bertujuan. Hal ini menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik dan prosesnya.

Menurut dia, keterbukaan informasi juga punya tujuan agar masyarakat mengetahui alasan pengambilan suatu keputusan publik, meningkatkan peran aktif masyarakat hingga
mewujudkan penyelenggaraan negara yangtransparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

"Dengan demikian partisipasi publik dalam menentukan suatu kebijakan baru mutlak dibutuhkan jika tidak ingin warga negaranya menjadi zombi di sebuah negara republik yang katanya demokratis," kata Harry.