Surya Paloh Instruksikan Fraksi NasDem Tolak RUU DKJ
Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memerintahkan fraksinya di DPR menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Salah satu klausul di dalam beleid tersebut mengatur gubernur dan wakil gubernur Jakarta akan ditunjuk dan diberhentikan presiden dengan memperhatikan usulan DPRD.
"Memerintahkan Fraksi Partai NasDem untuk menolak RUU DKJ sepanjang klausul mekanisme pemilihan Gubernur DKJ diserahkan langsung kepada pejabat Presiden," kata Surya Paloh melalui keterangan tertulis, Kamis, (7/12/2023).
1. Amanat reformasi jangan diubah semena-mena
Surya Paloh mengatakan NasDem berpandangan bahwa pemilihan langsung Gubernur Jakarta sudah tepat. Pemilihan kepala daerah merupakan manifestasi demokrasi dalam kehidupan politik nasional.
Oleh karena itu, praktik politik yang telah menjadi amanat Reformasi 1998 tidak boleh diganti semena-mena.
"Maka tidak sepatutnya praktik politik yang menjadi amanat Reformasi 1998 ini diubah dengan semena-mena," ujarnya.
2. Pemilihan Gubernur dan DPRD Jakarta selama ini dilaksanakan sesuai mekanisme demokrasi
Sejatinya menurut Paloh setiap daerah memiliki keistimewaan dan kekhususannya masing-masing. Selama ini pun posisi Gubernur dan DPRD Jakarta dilaksanakan melalui mekanisme demokrasi.
Adapun posisi wali kota dan bupati, dipilih dan ditetapkan oleh gubernur terpilih. Semua hal tersebut dinilai Paloh sebagai bentuk keistimewaan.
"Inilah kekhasan yang dimiliki oleh Kota Jakarta selama ini merujuk pada kenyataan wilayah, politik, dan kebutuhan faktualnya sebagai kota terbesar di Tanah Air," ucapnya.
3. Paloh ajak semua pihak yang prodemokrasi gugat RUU DKJ
Paloh mengajak segenap kekuatan yang mendukung demokrasi untuk menggugat RUU DKJ karena muatan di dalamnya sudah mencederai semangat demokrasi yang sudah berjalan selama ini.
"Selama rumusan pemilihan pemimpin daerahnya mencederai semangat demokrasi dan otonomi daerah sebagai amanat dari Reformasi 1998," kata dia.
