Serakahnomics menyebabkan ekspansi industri tak terkendali yang merugikan lingkungan dan rakyat.
Curah hujan ekstrem hanya pemicu teknis, sementara penyebab utamanya adalah imperialisme, oligarki, dan birokrasi korupsi.
Pemerintah harus mengambil langkah struktural jangka panjang untuk mengatasi akar masalah sistemik yang disebabkan oleh Serakahnomics.
Jakarta, IDN Times – Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN-LMND) menilai, bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat merupakan konsekuensi dari praktik pembangunan yang mereka sebut sebagai “Serakahnomics”.
Wakil Ketua Umum Dalam Negeri EN-LMND, Agung Trianto menjelaskan, serakahnomics merupakan model ekonomi rakus yang digerakkan oleh imperialisme, oligarki, dan birokrat korupsi.
Menurut Agung, Serakahnomics bekerja melalui ekspansi industri ekstraktif tak terkendali yang mengutamakan keuntungan kelompok elite, dari korporasi besar hingga pejabat yang memfasilitasi. Pihak-pihak itu dianggap mengabaikan keselamatan ekologis dan ruang hidup rakyat.
"Pembukaan lahan sawit, operasi tambang, dan berbagai eksploitasi lain di kawasan hulu dinilai merusak penyangga lingkungan, menghilangkan resapan air, serta memperparah sedimentasi sungai," ucap Agung dalam keterangannya, Kamis (4/12/2025).
Agung menekankan, curah hujan ekstrem hanyalah pemicu teknis. Penyebab utamanya adalah kombinasi kekuatan imperialisme yang mendorong ekstraksi sumber daya, oligarki yang menguasai lahan dan investasi, serta birokrasi korupsi yang memberi izin tanpa pengawasan ketat.
“Banjir ini lahir dari kerakusan yang dilegalkan melalui praktik Serakahnomics yaitu imperialisme, oligarki, dan birokrat korup yang menghancurkan lingkungan. Selama model pembangunan ini dipertahankan, rakyat akan terus menjadi korban,” tutur dia.
Ia juga mengecam negara yang dinilai terlalu lemah menghadapi kepentingan korporasi.
“Negara tidak boleh terus menjadi penonton ketika ruang hidup rakyat dirampas oleh kaum Serakahnomics” ujarnya.
Lebih lanjut, EN-LMND mendesak pemerintah mengambil langkah struktural jangka panjang, bukan hanya merespons darurat. Mereka menegaskan, solidaritas kemanusiaan penting, tetapi akar masalah sistemik tidak boleh diabaikan.
Agung menyebut, EN-LMND menyampaikan sejumlah tuntutan terhadap pemerintah. Pertama, moratorium total izin baru industri ekstraktif dan perkebunan sawit skala besar di kawasan hulu dan wilayah rawan bencana.
Kedua, audit lingkungan menyeluruh dan penindakan tegas terhadap perusahaan pelanggar.
"Ketiga, restorasi ekologis segera pada DAS kritis dan pemulihan kawasan lindung. keempat, penataan ulang tata ruang berbasis kerentanan iklim," ucap Agung.
Lalu kelima, percepatan reforma agraria untuk mengurangi ketimpangan penguasaan lahan yang menjadi lahan basah oligarki.
"Keenam, transparansi penuh atas izin, AMDAL, dan kepatuhan perusahaan. Ketujuh, Penegakan hukum tanpa kompromi terhadap korporasi perusak lingkungan," tuturnya.
Tuntutan kedelapan, membangun persatuan nasional lawan kaum Serakahnomics dan menangkan Pancasila.
EN-LMND menegaskan, tanpa perubahan mendasar dalam arah kebijakan pembangunan, bencana serupa akan terus mengancam wilayah Sumatera dan daerah lain di Indonesia.