Pemerintah Didesak Minta Maaf karena COVID Naik, KSP: Apa Urgensinya?

07 Jul 2021, 18:41 WIB

IDN Times/Denisa Tristianty

Jakarta, IDN Times - Pemerintah didorong untuk meminta maaf dan mengakui bahwa tidak bisa mengendalikan pandemik COVID-19 di Indonesia. Dorongan tersebut muncul lantaran melihat gelombang kasus yang semakin tinggi, angka kematian yang semakin meningkat, hingga keterpakaian tempat tidur rumah sakit yang sudah melebihi kapasitas.

Menanggapi hal itu, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan menilai dorongan agar pemerintah meminta maaf tidak ada urgensinya. Menurut dia, yang terpenting saat ini adalah saling bekerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi pandemik COVID-19 ini.

"Minta maaf itu apa urgensinya? Makanya harus dilihat dari bagaimana? Jangan dilihat dari segi emosional dan perspektif personal. Kan harus ada keseimbangan antara pemerintah dan masyarakat juga," kata Irfan saat dihubungi IDN Times, Rabu (7/7/2021).

1. KSP minta masyarakat disiplin protokol kesehatan untuk bantu tangani pandemik

Pasien COVID-19 bersiap memasuki bus sekolah untuk menuju Rumah Sakit Darurat Covid (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran di Puskesmas Menteng, Jakarta, Minggu (20/6/2021). ANTARA FOTO/Galih Pradipta.

Irfan menjelaskan, dalam menangani pandemik COVID-19 ini memang membutuhkan kerja sama masyarakat dan pemerintah. Jika membandingkan dengan negara lain, Irfan menilai kasus di negara lain bisa cepat terkendali karena masyarakatnya juga disiplin protokol kesehatan.

"Sekarang itu kan cara-cara bagaimana mengendalikan, itu kan tidak bisa sepihak. Pemerintah punya infrastrukturnya, pemerintah punya regulasinya, pemerintah punya pedomannya, caranya, tapi kalau masyarakat kita, rakyat tidak mendukung cara itu ya percuma juga, gak ada keseimbangan. Masyarakat kita tidak disiplin, tidak taat, patuh dan tidak merasa wabah ini menjadi sebuah hal yang serius, ya susah," ujar Irfan.

Dia lalu membandingkan dengan negara-negara lain, di mana masyarakatnya patuh dan disiplin pada regulasi yang ditetap pemerintah.

"Kalau membandingkan dengan negara lain, ya karena kesadaran disiplin masyarakatnya tinggi dengan cara pemerintahnya, negaranya. Salah satu contoh mereka diminta untuk vaksin, mereka vaksin. Di kita kan gak, masih saja ada yang ngeyel, ada yang tidak percaya, masih saja ada yang berbagai macam alasan," ucapnya.

2. KSP: Pemerintah sempat ingatkan masyarakat untuk tidak mudik

Warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 dibawa ke rumah karantina di Hotel Rosenda, Baturraden, Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (22/6/2021). ANTARA FOTO/Idhad Zakaria.

Irfan juga mengingatkan bahwa pemerintah sempat melarang masyarakat mudik pada Idul Fitri Mei lalu agar tidak terjadi lonjakan kasus. Namun, ia menilai masyarakat tidak disiplin dan tidak menaati aturan pemerintah tersebut.

"Lalu ada juga yang lolos berapa juta itu. Ada juga sebagian pemangku kepentingan kita yang bepergian, ada juga. Itu tak bisa dipungkiri. Tapi ya itulah keanekaragaman kultur pemikiran di kita. Indonesia ini terdiri dari beraneka ragam etnik budaya. Memang pola pikir masing-masing di kita ini beda ya," tutur Irfan.

"Ini kerja sama yang gak bisa kalau hanya instruksi presiden, kita keluarkan ini dan sudah ada arahan dari pemerintah begini begitu, tetapi masyarakat tetap ngeyel ya susah," dia menambahkan.

3. KSP minta masyarakat saling bekerja sama dengan pemerintah untuk atasi COVID-19

Warga berjaga di salah satu jalan akses menuju kawasan RW 04 Kampung Sambongpari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (21/6/2021). ANTARA FOTO/Adeng Bustomi.

Oleh karena itu, Irfan meminta masyarakat untuk ikut menyukseskan kebijakan PPKM Darurat yang ditetapkan pemerintah ini. Sehingga kasus COVID bisa semakin ditekan.

"Tapi namanya kita semua harus saling bahu-membahu, harus saling bekerja sama. Ya saya pikir semangat gotong royong inilah yang sudah hilang di kita, pemerintah ingin melakukan ini kalau masyarakat tidak melakukan respons yang positif, ya susah," jelas dia.

4. LaporCovid19 minta pemerintah minta maaf

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan pemantauan di TPU Rorotan, Jakarta Utara. (dok. Humas Pemprov DKI Jakarta)

Sebelumnya, inisiator LaporCovid19, Irma Hidayana, mendesak pemerintah untuk meminta maaf kepada rakyat lantaran tidak berusaha secara maksimal menangani pandemik. Bila kilas balik ke belakang, pemerintah sempat menyangkal dan meremehkan bahaya COVID-19. Kini, 16 bulan berlalu sikap tak berbeda juga masih ditunjukkan.

"Kami mohon diakui bahwa di lapangan memang terjadi (fasilitas kesehatan sudah kolaps). Bila pemerintah terus membantah dengan menjawab bahwa kami sudah mengkonversi beberapa rumah sakit umum menjadi rumah sakit COVID-19, sementara di lapangan keluarga berjuang luar biasa untuk mendapatkan bantuan agar bisa dirawat di rumah sakit," kata Irma dalam diskusi virtual yang digelar oleh LP3ES Jakarta yang tayang di YouTube pada Senin, 5 Juli 2021 lalu.

Pernyataan Irma tersebut untuk merespons komentar yang disampaikan oleh Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, yang mengatakan fasilitas kesehatan di Indonesia belum kolaps akibat lonjakan pasien COVID-19.

Menurut Irma, pemerintah terkesan tidak berempati kepada keluarga korban yang meninggal karena kesulitan memperoleh fasilitas kesehatan.

Seharusnya, kata Irma, pemerintah tak lagi berpatokan kepada data keterisian tempat tidur (BOR) milik Kemenkes yang perbaruan datanya tidak real time. "Ketika kami melihat data Sistem Informasi Rawat Inap (Siranap) dan data di Dinkes terlihat ada bed yang kosong, tapi ketika dihubungi ternyata penuh," tutur dia.

Sehingga, data yang ada di sistem pemerintah tidak nyambung dengan kondisi di lapangan. Sebab, kini ruang perawatan di rumah sakit rujukan COVID-19 memang penuh.

"Pemerintah malah menggunakan data ini (yang tidak update). Data yang hanya berupa angka statistik dan bukan refleksi situasi di lapangan," ujarnya lagi.