Jakarta, IDN Times - Masifnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan era Presiden Joko “Jokowi” Widodo di Papua dan Papua Barat, tidak lantas membuat masyarakat di sana menaruh simpati berlebih kepada pemerintah.
Insiden kerusuhan yang terjadi di Bumi Cenderawasih beberapa waktu lalu, membuktikan ketidakberdayaan pemerintah mengendalikan kemarahan masyarakat Papua, yang diduga berawal dari masalah rasialisme.
Maximus Tipagau, pembantu staf Lenis Kogoya (Staf Khusus Presiden untuk Papua) mengatakan, pendekatan yang dilakukan pemerintah saat ini belum bisa membuat hati masyarakat Papua tersentuh. Pemerintah perlu melakukan pendekatan secara individu, agar lebih saling mengenal, bukan malah memperbanyak pasukan TNI atau Polri di sana.
Menurut Maximus bukan tanpa sebab Papua terus bergejolak. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Bumi Cendrawasih telah lama dilupakan pemerintah dan menjadi daerah paling tertinggal di wilayah timur Indonesia.
“Jangan kita kalah sama orang bule. Orang bule bisa tidur di kandang babi, (tidur) sama masyarakat. Tapi Pemerintah tidur dengan masyarakat, dengan saudara sendiri (tidak bisa), kenapa kita tidak bisa bersama-sama (tinggal) dengan masyarakat di pedalaman-pedalaman?” kata Maximus di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Selasa (3/9).
“Ini menjadi gap antara langit dan bumi. Ini menjadi kekecewaan, berarti saya bukan bangsa Indonesia. Saya ini orang lain, orang Papua. Ini akar masalahnya,” lanjut dia.
Oleh sebab itu, kata Maximus, masyarakat Papua lebih menaruh simpati kepada pihak asing meskipun mereka juga mengambil untung dari kekayaan alam Papua yang tidak terhingga tersebut.
“Tapi hari ini orang Papua masih percaya dengan bule kenapa? Karena pendekatannya. Dia (masyarakat Papua) tidak butuh uang, pendekatan masuknya, pendekatan sosialnya, pendekatan persaudaraannya lebih gampang daripada orang kita sendiri,” tutur dia.
Insiden rasialisme yang dialami masyarakat Papua, kata Maximus, bukan satu-satunya yang melatarbelakangi kerusuhan yang terjadi di Bumi Cendrawasih. Kerusuhan dipicu lantaran pemerintah belum maksimal mensejahterakan nasib mereka.
Maximus menjelaskan, ekonomi masyarakat bisa terbantu jika pemerintah mau membuka destinasi wisata dan memperkenalkan budaya Papua di tingkat nasional dan internasional.
“Tolong bicara dengan menteri pariwisata. Kenapa Papua yang begitu kaya raya dengan jutaan taman nasional dari laut, sampai gunung tidak bisa komitmen bangun wisata di sana. Kita butuh sentuhan budaya, ekonomi rakyat di sana. Itu lah pendekatannya. Kenapa monyet ini jadi masalah? Itu bahasa biasa, tapi karena kesakitan (masyarakat) luar biasa (karena masalah ekonomi),” kata dia.
Oleh sebab itu, Maximus berharap, ke depan pemerintah bersedia berdialog mengenai apa yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat Papua. Bukan hanya membangun infrastruktur, tapi pemerataan ekonomi melalui destinasi wisata dan budaya ke daerah-daerah terpencil di sana juga perlu diperhatikan lagi.
“Karena pemerintah belum ada di sana. Kita merdeka 74 tahun, sebelum itu sudah ada budayanya. Alam itu adalah pemberian Tuhan. Nah, kenapa kita sekarang gak bisa dapatkan (untung) itu. Itu saya kira menjawab persoalan satu soal yang ada di Papua. Itulah salah satu obat untuk bisa berteman,” kata dia.