Pemerintah Kebut Penanganan Dampak Bencana di Sumatra

28 Nov 2025, 11:26 WIB

Pemerintah gelar Rapat Tingkat Menteri (RTM) dalam merespons rangkaian bencana hidrometeorologi di tiga Provinsi Sumatera pada Kamis (27/11/25). (Dok. BNPB)

Intinya sih...

Pemerintah pusat gelar rapat tingkat menteri untuk percepatan penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Badai Siklon Tropis Senyar memicu hujan ekstrem, angin kencang, banjir besar, tanah longsor, serta meluasnya kerusakan infrastruktur.
Seluruh daerah terdampak resmi menetapkan status darurat bencana untuk mobilisasi logistik, tenaga SAR, dukungan lintas instansi, dan distribusi bantuan ke wilayah terdampak.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah pusat menggelar rapat tingkat menteri untuk membahas percepatan penanganan bencana banjir dan tanah longsor, dampak dari badai Siklon Tropis Senyar yang memukul tiga provinsi: Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Rapat dipimpin Menteri Koordinator PMK Pratikno, diikuti kementerian/lembaga, serta seluruh kepala daerah terdampak melalui telekonferensi. Pertemuan berlangsung di Graha BNPB, Jakarta Timur, Kamis (27/11/2025).

Fokus pembahasan mencakup kondisi terkini di lapangan, kebutuhan fase tanggap darurat, hingga percepatan pemulihan infrastruktur dan layanan dasar.

"Pemerintah pusat dan daerah terus bekerja keras untuk penanganan darurat. Kami belum dapat menyampaikan angka pasti korban jiwa karena proses pendataan masih berlangsung dan terus diperbarui,” ujar Pratikno dalam keterangan tertulis, Jumat (28/11/2025).

1. Penanganan bencana akan dilakukan secara serius dan terkoordinasi

Pemerintah gelar Rapat Tingkat Menteri (RTM) dalam merespons rangkaian bencana hidrometeorologi di tiga Provinsi Sumatera pada Kamis (27/11/25). (Dok. BNPB)

BMKG melaporkan, badai Siklon Tropis Senyar memicu hujan ekstrem, angin kencang, banjir besar, tanah longsor, hingga terganggunya transportasi laut di tiga provinsi.

Sementara itu, laporan BNPB, Basarnas, dan pemerintah daerah menunjukkan bertambahnya korban jiwa serta meluasnya kerusakan infrastruktur, termasuk jembatan putus, jalan tertimbun longsor, dan akses darat yang terisolasi.

"Bapak Presiden Prabowo telah memerintahkan kami untuk menangani fase tanggap darurat ini secara serius dan cepat. Pada saat yang sama, pemerintah mulai menyiapkan pemulihan agar infrastruktur yang terdampak dapat segera kembali berfungsi,” kata Pratikno.

2. Status darurat bencana jadi dasar hukum penanganan cepat

Menko PMK Pratikno tinjau proses penanganan darurat bencana tanah longsor di Dusun Situkung, Desa Pandanarum, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, pada Selasa (18/11/25). (Dok. Kemenko PMK)

Seluruh daerah terdampak resmi menetapkan status darurat bencana, yang menjadi dasar hukum bagi pemerintah pusat mengerahkan sumber daya secara penuh, sesuai Undang-Undang Penanggulangan Bencana.

"Dengan adanya penetapan status darurat, tidak ada hambatan administratif bagi pemerintah pusat untuk memberikan dukungan penuh, termasuk penggunaan Dana Siap Pakai. Pemerintah daerah juga diberikan fleksibilitas dalam pergeseran dan realokasi anggaran,” ujar Menko PMK ini.

Penetapan ini memungkinkan percepatan mobilisasi logistik, alat berat, tenaga SAR, serta dukungan lintas instansi.

3. Cuaca ekstrem hambat distribusi bantuan

Petugas dibantu warga melakukan pencarian korban hilang akibat banjir di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan pada Sabtu (1/11/25). (Dok. BNPB)

Dalam rapat tersebut, Kementerian PUPR, BNPB, dan lembaga terkait melaporkan, cuaca ekstrem masih menjadi tantangan utama dalam distribusi bantuan ke wilayah terdampak. Akses darat banyak terputus dan beberapa wilayah benar-benar terisolasi.

Pemerintah menyiapkan opsi pengiriman bantuan melalui jalur udara untuk memastikan bantuan segera menjangkau masyarakat.

Selain penanganan darurat, pemerintah menegaskan pentingnya strategi jangka panjang, mulai dari penataan penggunaan lahan, pemulihan kawasan hutan, hingga optimalisasi fungsi waduk retensi, situ, dan aliran sungai, seperti penanganan banjir yang sebelumnya diterapkan di Jabodetabek.

"Ini adalah persoalan nyawa dan keselamatan manusia. Pemerintah bergerak cepat, terkoordinasi, dan masif untuk memastikan seluruh masyarakat terdampak dapat tertangani dengan baik,” tutur Pratikno.