Pemerintah melakukan pendataan korban bencana banjir dan longsor di Sumatra untuk hunian sementara.
Warga yang terdampak ditempatkan di pengungsian sambil menunggu proses pembangunan hunian sementara.
Prosedur penanganan bencana sudah dilakukan berskala nasional meskipun belum ditetapkan sebagai bencana nasional.
Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, pemerintah akan menyiapkan hunian sementara bagi korban yang rumahnya hancur akibat banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Hal tersebut disampaikan Tito dalam jumpa pers usai menggelar rapat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan kepala daerah di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (1/12/2025).
Tito menyebut, hunian sementara itu hingga hari ini memang belum dibangun. Sebab pemerintah masih melakukan pendataan, warga mana saja yang rumahnya runtuh akibat bencana banjir dan longsor di Sumatra.
"Jadi sedang ada pendataan siapa-siapa saja yang rumahnya betul-betul roboh, gak bisa dibangun lagi, untuk dibuatkan hunian sementara," ujarnya.
Sambil menunggu proses pembangunan hunian sementara, Tito memastikan warga yang terdampak ditempatkan di pengungsian yang disediakan pemerintah.
"Di tempat pengungsian ada yang di masjid, ada yang di gedung, ada di kantor pemerintah, ada yang di tenda, dan kemudian ada juga yang mulai memberes-bereskan rumahnya untuk bisa dipakai kembali. Yang gak terlalu banyak lumpurnya," ucap dia.
Dalam kesempatan itu, Tito juga bicara soal bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang belum ditetapkan sebagai bencana nasional.
Tito menegaskan, meski belum ditetapkan sebagai bencana nasional, tetapi prosedur penanganannya sudah dilakukan berskala nasional dengan melibatkan seluruh unsur pemerintah pusat.
"Kalau untuk penetapan bencana nasional, sementara belum setahu saya, setahu saya mohon maaf, kalau salah saya nanti mohon dikoreksi. Tapi perlakuannya adalah perlakuan nasional. Dari hari pertama, pemerintah pusat menilai sendiri bahwa harus turun. Kemudian dari hari pertama sudah dilakukan dengan prosedur nasional," kata dia.
"Jadi semua sudah all out bahkan Presiden sendiri ke sana. Banyak sekali sudah, Menteri, Panglima TNI, Menhan, banyak sekali yang sudah ke Sumatra Barat, ke Sumatra Utara, ke Aceh, dengan mengerahkan semua kekuatan nasional. Ada yang langsung Jakarta," sambungnya.
Tito tak memungkiri status skala bencana merupakan salah satu komponen yang penting. Namun menurutnya, yang tidak kalah penting ialah bagaimana tindakan pemerintah hadir menangani bencana.
"Jadi, masalah status itu pendapat saya penting. Tapi yang paling utama itu kan perlakuan. Tindakannya itu yang penting. Tindakan nasional, dan Pak Presiden sendiri memimpin rapat dari hari pertama. Hari ini Beliau meninjau langsung," tegasnya.