Pemerintah Siapkan Protokol Kesehatan Berbagai Sektor untuk New Normal
Jakarta, IDN Times - Sebelum menerapkan kebijakan new normal atau normal baru, pemerintah akan menyiapkan berbagai protokol kesehatan untuk berbagai sektor perekonomian. Mulai dari sektor industri, pariwisata, perhubungan, perdagangan dan manufaktur.
"Terkait dengan protokol-protokol yang sudah ada itu adalah secara umum Kemenkes sudah menyiapkan protokol yang secara umum mengatur aturan tempat kerja, aturan bagi pekerja, kemudian koordinasi tempat kerja dan pemda," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers usai rapat terbatas, Rabu (27/5).
1. Pengaturan protokol kesehatan di pasar tradisional menjadi titik rawan
Beberapa protokol kesehatan untuk sektor-sektor tersebut antara lain aturan seperti social distancing, pembatasan kapasitas di restoran, aturan di pasar tradisional dan lainnya.
"Kemudian aturan ke konsumen dan waktu untuk operasional. Memang dari hasil pembicaraan dari para gubernur yang menjadi titik rawan adalah terkait dengan pengaturan pasar tradisional," ujar Airlangga.
2. Sektor perkebunan, pertambangan, dan pertanian masih menunggu koordinasi dengan BNPB
Sementara untuk beberapa sektor yang masih beroperasi sejak pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) seperti perkebunan, pertambangan, dan pertanian masih menunggu koordinasi dengan BNPB.
"Sektor pertambangan itu memang jauh dari masyarakat. Kemudian sektor pertanian. Harapan keluar dari resesi ekonomi dan mengurangi PHK yang sedang melakukan panen sampai saat sekarang. Nah ini adalah sektor-sektor yang masih bisa beraktivitas," ucap eks Menteri Perindustrian ini.
3. Harapan keluar dari resesi ekonomi dan mengurangi PHK
Pertimbangan ekonomi menjadi alasan pemberlakuan normal baru ini. Airlangga berharap dengan normal baru dapat menekan angka PHK dan memulihkan perekonomian nasional.
"Bagaimana memperkuat dari segi kesehatan dan juga mulai penyesuaian kegiatan ekonomi agar kita bisa menekan korban daripada COVID-19. Di samping itu juga menekan korban dari PHK dan me-restart sosial ekonomi," kata Airlangga.
"Setelah kurva melandai dan melakukan kegiatan berbasis dorongan fiskal dan moneter sehingga diharapkan keluar dari resesi ekonomi," imbuhnya.