Pemerintah Tak Bisa Minta LSM Diaudit Gegara Tak Suka Dikritik

15 Nov 2021, 21:22 WIB

Ilustrasi logo Green Peace, LSM internasional yang fokus mengenai lingkungan hidup (www.greenpeace.org)

Jakarta, IDN Times - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia (AII), Usman Hamid menilai pemerintah tidak bisa tiba-tiba meminta audit dilakukan terhadap semua LSM di Tanah Air dipicu rasa tidak suka usai dikritik. Inisiatif ini dimunculkan oleh Menteri Koordinator bidang kemaritiman dan investasi, Luhut Pandjaitan sebagai respons terhadap data deforestasi yang disampaikan oleh organisasi Green Peace Indonesia.

LSM internasional yang bermarkas di Belanda itu menyanggah pidato Presiden Joko "Jokowi" Widodo di KTT Perubahan Iklim (COP26) di Glasgow, Inggris. Menurut data yang dimiliki oleh Greenpeace Indonesia, pembabatan hutan di Tanah Air justru semakin bertambah di era kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

"Pemerintah melihat (kritik) jangan reaktif. Jangan seolah-olah karena Pak Luhut tidak suka atas kritik-kritik yang disampaikan oleh organisasi non pemerintah lalu audit dilakukan. Kan, tidak bisa (audit) dilakukan insidental begitu," ujar Usman kepada media pada Senin (15/11/2021).

Ia menilai selama ini tanpa diminta beberapa LSM yang kredibel sudah rutin melakukan audit baik yang bersifat keuangan dan organisasi. Bahkan, kata Usman hasil audit itu bisa ikut diminta dengan cara melayangkan surat lebih dulu.

"Jadi, misalnya pemerintah merasa perlu meminta hasil audit terhadap Greenpeace Indonesia atau Amnesty International Indonesia (AII) ya bisa saja. Tetapi, mungkin sebaiknya Pak Luhut melakukannya tidak dalam kapasitas sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi, karena itu bukan kapasitsnya," kata dia lagi.

Usman menyarankan yang meminta hasil audit adalah Menkum HAM dalam kerangka UU Yayasan atau regulasi perkumpulan. Di sisi lain, Usman mengatakan gagasan untuk melakukan audit terhadap LSM sudah dimulai sejak lama.

Apakah audit terhadap LSM ini termasuk salah satu bentuk upaya untuk membatasi kebebasan menyampaikan kritik ke pemerintah?

1. Pemerintah harus jelaskan LSM mana yang hendak diaudit

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (ANTARA/HO-Kemenko Kemaritiman dan Investasi)

Sementara, dalam sudut pandang mantan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN), Azyumardi Azra, pemerintah harus menjelaskan ke publik LSM mana yang hendak diaudit. Lalu, audit jenis apa yang bakal dilakukan.

"Apakah ini audit keuangan atau organisasi," ujar Azyumardi ketika diwawancarai oleh stasiun Kompas TV pada hari ini.

Ia pun menegaskan bila yang dimaksud sumber pendanaan atau keuangan dari pihak asing maka akan mereka cantumkan di laporan keuangannya. "Biasanya pihak asing sangat ketat (dalam memberikan pendanaan) dibandingkan organisasi lainnya. Misalnya saya ikut LSM tertentu, untuk pencairan honornya, prosedurnya cukup rumit," kata dia.

Namun, Azyumardi tak menampik ada pula LSM yang memiliki pengelolaan keuangan yang buruk. Sebagai contoh, ia pernah menerima honor dari LSM tertentu tetapi tak disertai tanda bukti. Ia juga menilai bila audit dilakukan oleh pemerintah lantaran LSM tertentu mengkritik kebijakan pemerintah maka akan dilihat kontraproduktif oleh publik.

Di sisi lain, Azyumardi juga ragu bila pemerintah mampu melakukan audit terhadap semua LSM yang beroperasi di Tanah Air. Sebab, ada pula LSM yang didanai dari dana milik pengurusnya.

"Kalau menurut saya sih sebaiknya tak perlu dilakukan, karena hanya menambah kegaduhan saja," kata dia lagi.

2. Pemerintah baru bisa audit Greenpeace Indonesia bila ada surat perintah pengadilan

Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak ketika memaparkan hasil kesepakatan COP26 di Glasgow (Tangkapan layar Zoom)

Sementara, Kepala Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak menilai Luhut bersikap emosi ketika menyampaikan hendak melakukan audit terhadap LSM yang ada di Indonesia, termasuk Greenpeace Indonesia. Ia mengatakan sejak Greenpeace Indonesia berdiri pada 1969 lalu, mereka mengaku sudah diaudit secara rutin oleh kantor auditor independen. Leonard juga menyebut hasil audit rutin disampaikan ke publik.

Ia turut menyebut pemerintah tidak bisa semena-mena ingin melakukan audit terhadap lembaga tertentu. "Dalam pengetahuan kami untuk mengaudit sebuah lembaga, maka dibutuhkan surat perintah pengadilan. Bukan hanya dari kekuasaan eksekutif (menteri)," ujar Leonard dalam diskusi virtual pada Senin (15/11/2021).

Sedangkan, Kepala Kampanye Global Greenpeace Indonesia, Kiki Taufik menjelaskan data yang mereka gunakan untuk menyanggah pidato Jokowi di COP26 berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Tetapi, yang menyebabkan perbedaan adalah cara menganalisa data tersebut.

"Sebenarnya data yang kami pakai sama. Maka, kami mengapresiasi pernyataan Dirjen Planalogi Kehutanan dan Lingkungan KLHK yang mengajak untuk membuka data dan mengajak debat secara terbuka. Bagi kami kesempatan seperti itu yang kami tunggu-tunggu, karena kami memiliki banyak pertanyaan," kata Kiki di diskusi virtual yang sama.

3. Luhut nilai Greenpeace Indonesia menyebarkan berita tak benar soal deforestasi

Menko Marves Luhut B. Pandjaitan melakukan kunjungan ke Amerika Serikat untuk menemui beberapa pihak. (dok. Kemenko Marves)

Sementara, ketika diwawancara oleh stasiun CNN TV dan diunggah di YouTube pada 12 November 2021 lalu, Luhut menuding Greenpeace Indonesia telah menyampaikan berita tak benar soal deforestasi hutan. Lantaran hal tersebut maka ia ingin melakukan audit ke sejumlah LSM.

"Saya sudah katakan bahwa kami mau audit. Kan gak benar dong kalau kamu memberikan berita yang tak benar," ujar Luhut.

"John Kerry aja sendiri mengakui (ada kemajuan dari pemerintah untuk mengurangi deforestasi). Amerika Serikat mengakui bahwa selama empat tahun terakhir deforestasi menurun drastis," kata dia lagi.

Bahkan, ia menyebut siap adu data dengan beberapa LSM di bidang lingkungan. Di sisi lain, Luhut menantang negara-negara dengan perekonomian maju untuk ikut membantu Indonesia mengurangi deforestasi dan menghasilkan energi bersih. Mantan Kepala Staf Presiden itu menyebut sejak Presiden Jokowi memberikan instruksi untuk mengurangi penggunaan energi fosil batu bara, maka langsung dibuatkan rencana.

"Saya katakan kepada mereka (pemimpin negara maju) bahwa kami tidak butuh dikuliahi Anda, karena saya juga membuat kebijakan yang akan dirasakan oleh anak dan cucu kami," ungkap Luhut.