Pemilu 2024 Terindikasi Mulai Curang, Mahfud Wanti-wanti Polri dan TNI

14 Nov 2023, 07:01 WIB

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD. (Tangkapan layar YouTube)

Jakarta, IDN Times - Dugaan berbagai praktik kecurangan jelang Pemilu 2024 sudah mulai bermunculan. Dua di antaranya baliho dari paslon tertentu tiba-tiba terpasang secara masif dalam waktu singkat. Sebaliknya, poster dan baliho dari paslon lain terekam kamera justru dicopot.

Laporan dugaan praktik kecurangan itu terdengar oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD. Bahkan, salah satu poster yang dicopot miliknya dan Ganjar Pranowo.

"Laporan yang saya terima antara lain ada dugaan pemasangan baliho parpol oleh oknum tertentu. Sebaliknya terjadi juga penurunan baliho dari parpol tertentu yang diduga dilakukan oleh aparat," ujar Mahfud seperti dikutip dari YouTube Kemenko Polhukam pada Senin (13/11/2023).

"Alat peraga capres atau cawapres tertentu diturunkan oleh oknum satpol PP. Ada juga laporan sejumlah oknum polisi yang mendatangi kantor parpol tertentu yang diduga sebagai tindakan intimidasi. Kemudian, aktivis dan masyarakat sipil juga melaporkan dugaan intimidasi yang diduga dilakukan oleh aparat sehingga menyebabkan keterbatasan berekspresi," tutur dia lagi.

Ia menambahkan laporan yang diterimanya itu berlangsung di Jakarta, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sumatera Utara. Menurut Mahfud, bisa saja ada peristiwa serupa di daerah lain namun belum terekspos ke publik.

1. Mahfud ingatkan agar pemilu digelar dengan cara jujur

Menko Polhukam, Mahfud MD (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Mahfud mengajak semua pihak agar menggelar pemilu dengan cara-cara jujur dan prinsip demokrasi yang beradab. "Tidak boleh ada kecurangan, tidak boleh ada tekanan-tekanan terhadap kelompok tertentu dan tidak boleh ada pemihakan kepada kelompok tertentu lainnya," ujar pria yang juga menjadi peserta pilpres di Pemilu 2024 itu.

Ia berharap lewat pemilu terlahir pemimpin yang baik dan membawa berkah bagi Indonesia. "Sesuatu yang diperoleh dengan cara tidak baik, tidak akan memberi berkah dan kebaikan. Jadi, pemilu ini harus berjalan baik, bermartabat dan berkeadaban," tutur dia lagi.

2. Personel TNI dan Polri diwanti-wanti agar bersikap netral

Baliho Ganjar-Mahfud Dicopot Jelang Kedatangan Jokowi ke Bali (x.com/narkosun/Miduk17)

Mahfud juga mewanti-wanti personel TNI, Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN), agar serius menjaga sikap netral menjelang Pemilu 2024. Peringatan yang sama juga ditujukan Mahfud bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu.

"Supaya pesta demokrasi ini berlangsung sehat, damai dan bermartabat. Harap diingat, netralitas aparatur negara, khususnya TNI, Polri dan aparat sipil negara telah diatur kewajibannya di dalam undang-undang yaitu UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum," kata Mahfud.

Ia turut meminta masyarakat yang terafiliasi kepada paslon di Pemilu 2024 agar tertib dan tak membuat kegaduhan. "Termasuk dengan memproduksi berita dan informasi hoaks," ujarnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengingatkan lagi pernyataan Presiden Joko "Jokowi" Widodo bahwa pemilu harus berjalan jujur dan adil. "Presiden mengatakan bahwa pemilu akan berlangsung netral. Kita ikuti sikap tegas presiden ini sebagai arah kesibukan kita di dalam menyongsong dan menyelenggarakan pemilu sebaik-baiknya," kata dia.

3. Masyarakat sipil minta agar dugaan keterlibatan polisi dalam pemasangan baliho ditindak

Baliho Prabowo-Gibran terpasang di Sragen, Jawa Tengah. (IDN Times/Larasati Rey)

Sementara, kelompok masyarakat sipil meminta agar dugaan pelibatan personel Polri dalam pemasangan baliho Prabowo-Gibran segera ditelusuri dan ditindak. Berdasarkan laporan media, pemasangan baliho Prabowo-Gibran di Jawa Timur yang massif diduga kuat karena adanya instruksi langsung.

"Ini menambah panjang masalah baru dalam pemilu dan demokrasi kita. Hal ini justru menunjukkan sudah terjadi kondisi ketidaknetralan polisi dalam proses pemilu," ujar Ketua Perkumpulan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Julius Ibrani di dalam keterangan tertulis pada Sabtu kemarin.

Ia mengingatkan sesuai dengan mandat konstitusi UUD 1945 dan UU nomor 2 tahun 2002 mengenai Polri, tugas dan fungsi utama polisi adalah menjalankan penegakan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat. Bukan malah terlibat politik praktis dengan mendukung salah satu kandidat presiden melalui pemasangan baliho.

"Pemasangan baliho oleh polisi itu jelas mencederai sikap netral Polri dan ini merupakan bentuk kecurangan pemilu," katanya lagi.

Lebih lanjut, PBHI mendesak sejumlah instansi untuk menyelidiki dugaan kuat pemasangan baliho Prabowo-Gibran oleh polisi di Jatim. Instansi yang didesak yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kompolnas hingga Komnas HAM.

"Karena hal itu melanggar undang-undang dan tidak bisa dibenarkan dengan dalih dan alasan apapun. Kepada masyarakat sipil, mari rapatkan barisan melawan segala bentuk kecurangan dalam pemilu," ujar Julius.

Ia juga mendorong masyarakat secara umum untuk terus merawat demokrasi yang semakin hari makin mundur.