Jakarta, IDN Times - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunda pembagian program pangan murah dan bantuan sosial bagi warga di ibu kota.
Penundaan pembagian bansos di Jakarta ditunda sampai ada perbaikan data penerima. Sementara pendistribusian program pangan murah ditunda karena mencegah kerumunan warga terjadi.
Kepala bidang ketahanan pangan dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan (KPKP) DKI Jakarta Bambang Purwanto mengatakan pihaknya tengah mempersiapkan mekanisme pendistribusian pangan murah dengan tepat, yang berpatokan pada protokol kesehatan.
Setelah semua sistem selesai, distribusi pangan murah akan kembali dilakukan. Nantinya pemerintah daerah akan menanggung seluruh biaya pengantaran kepada warga.
"Makanya ke depan warga kita kasih solusi terbaik dengan cara online mereka bisa pesan pangan murah itu, tanpa harus datang ke pasar," jelasnya.
Bila pendistribusian dilakukan seperti biasa, Bambang mengaku khawatir akan berakibat buruk pada masyarakat yakni menyebarnya virus corona. Ia menjelaskan bahwa pembagian pangan murah berbeda dengan bantuan sosial.
"Bansos, itu langsung diberikan kepada warga, kalo ini (pangan murah) harus ada mesin dan alat transaksi, apalagi kalau secara aturan kami diaudit oleh BPK
Pemprov DKI Hentikan Sementara Penyaluran Pangan Murah," jelasnya.
Secara terpisah, Kepala Divisi Perkulakan Ritel Distribusi pada Perumda Pasar Jaya, Edison Sembiring mengatakan pembagian bantuan sosial di Jakarta juga mengalami penundaan. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi kesalahan data penerima seperti yang terjadi pada tahap pertama.
"Ini sedang dibahas tingkat Pemprov DKI, kemungkinan ada penambahan jumlah penerima bansos dan juga isi paket," kata Edison.
Berdasarkan data yang dirilis Pemprov DKI Jakarta dalam situs corona.jakarta.go.id tercatat penerima bansos selama PSBB tahap satu mencapai 1.178.173 kepala keluarga (KK). Sementara target pemberian bansos yang diberikan oleh Pemprov DKI sebanyak 1,2 juta KK.