PDIP Minta Anies Tak Jadikan COVID-19 Panggung Politik
Jakarta, IDN Times - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, meminta Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak menjadikan pandemik COVID-19 atau virus Corona sebagai panggung politik. Menurutnya tidak elok menjadikan musibah sebagai panggung politik. Selain itu Pilpres 2024 juga masih lama.
"Gak usah nggege mongso (terlalu bernafsu), fokus tangani COVID-19 saja. Rakyat nanti akan menilai kinerja beliau," ujar Gembong saat dihubungi, Rabu (29/4).
1. Anies diminta fokus menangani COVID-19
Ucapan Gembong itu merujuk pada hasil survei yang dilakukan Median beberapa waktu lalu. Dalam survei itu Anies disebut lebih unggul ketimbang sejumlah kepala daerah lain, seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, hingga Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, terkait ketepatan dan kepuasan oleh publik dalam menghadapi COVID-19 atau virus corona.
Senada dengan Gembong, Ketua Fraksi Partai NasDem Wibi Andrino meminta Anies fokus bekerja dan tidak perlu menggubris hasil survei itu. Menurutnya, kurang etis membandingkan kinerja para kepala daerah di tengah pandemik COVID-19.
"Saya yakin dan percaya seluruh kepala daerah saat ini sedang berjibaku untuk menyelamatkan rakyatnya dari pandemik COVID-19," ujar Wibi dalam kesempatan terpisah.
2. Anies unggul dari sejumlah kepala daerah
Survei yang dilakukan Median melibatkan 20.658 nomor telepon responden yang dipilih secara acak dari survei Median pada September 2018-Februari 2020 dan diambil 800 nomor telepon secara acak sebagai sampel. Pengambilan data berlangsung dari 6-13 April 2020.
Berikut adalah daftar lengkap hasil survei bertajuk 'Persepsi Publik atas Penanganan Wabah COVID-19: Kinerja Pemerintah Pusat, PSBB vs Lockdown, Darurat Sipil, dan Mudik' dalam topik kepala daerah yang dinilai paling tepat menangani virus corona:
1. Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta): 24,1 persen
2. Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah): 9,6 persen
3. Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat): 8,9 persen
4. Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jawa Timur): 8,0 persen
5. Tri Rismaharini (Wali Kota Surabaya): 3,7 persen
6. Dedy Yon Supriono (Wali Kota Tegal): 2,1 persen
7. Herman Deru (Gubernur Sumaera Selatan): 1,1 persen
8. Hendrar Prihadi (Wali Kota Semarang): 1,1 persen
9. Fachrori Umar (Gubernur Jambi): 1,1 persen
10. Zulkifli Mansyah (Gubernur Nusa Tenggara Barat): 0,5 persen
11. Sulkarnain (Wali Kota Kendari): 0,5 persen
12. Tri Ahyar Abduh (Wali Kota Mataram): 0,5 persen
13. Rohidin Mersyah (Gubernur Bengkulu): 0,5 persen
14. Oded (Wali Kota Bandung): 0,5 persen
15. Nurdin Abdullah (Gubernur Sulawesi Selatan): 0,5 persen
16. Lukas Enembe (Gubernur Papua): 0,5 persen
17. FX Rudyatmo (Wali Kota Solo): 0,5 persen
18. Erzaldi Rosman (Gubernur Bangka Belitung): 0,5 persen
19. Edy Rahmayadi (Gubernur Sumatera Utara): 0,5 persen
20. Edi Darmansyah (Bupati Kutai Kartanegara): 0,5 persen
21. Benhur Tomy Mano (Wali Kota Jayapura): 0,5 persen
22. Arinal Djunaidi (Gubernur Lampung): 0,5 persen
23. Tidak tahu/tidak jawab: 33,3 persen
3. Pasien positif virus corona jadi 9.511 orang, 4.002 kasus di Jakarta
Hingga artikel ini ditulis, sudah ada 9.522 kasus virus corona di Indonesia. Provinsi DKI Jakarta masih tercatat sebagai wilayah tertinggi dengan 4.002 kasus.
"Hari ini kita dapatkan 415 kasus konfimasi baru sehingga total 9.511,” kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto mengatakan, selain Jakarta dalam keterangan pers yang disiarkan langsung dari TVRI, Selasa (28/4).
Total penyebaran virus corona tersebut terdapat di 34 Provinsi. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan penyumbang terbanyak kasus virus corona yaitu sebanyak 4.002 kasus. Lalu, peringkat kedua diduduki oleh Jawa Barat 969 kasus dan dilanjutkan oleh Jawa Timur 857 kasus.
Berikut ini data lengkap rincian penyebaran virus corona di 34 Provinsi di Indonesia :
1. Aceh 9 kasus
2. Bali 215 kasus
3. Banten 388 kasus
4. Bangka Belitung 10 kasus
5. Bengkulu 8 kasus
6. Yogyakarta 93 kasus
7. DKI Jakarta 4.002 kasus
8. Jambi 32 kasus
9. Jawa Barat 969 kasus
10. Jawa Tengah 682 kasus
11. Jawa Timur 857 kasus
12. Kalimantan Barat 51 kasus
13. Kalimantan Timur 115 kasus
14. Kalimantan Tengah 121 kasus
15. Kalimantan Selatan 150 kasus
16. Kalimantan Utara 92 kasus
17. Kepulauan Riau 89 kasus
18. Nusa Tenggara Barat 221 kasus
19. Sumatera Selatan 143 kasus
20. Sumatera Barat 144 kasus
21. Sulawesi Utara 43 kasus
22. Sulawesi Tenggara 45 kasus
23. Sumatera Utara 111 kasus
24. Sulawesi Selatan 453 kasus
25. Sulawesi Tengah 42 kasus
26. Lampung 44 kasus
27. Riau 40 kasus
28. Maluku Utara 26 kasus
29. Maluku 22 kasus
30. Papua Barat 37 kasus
31. Papua 177 kasus
32. Sulawesi Barat 37 kasus
33. Nusa Tenggara Timur 1 kasus
34. Gorontalo 15 kasus
35. Dalam proses verifikasi di lapangan 27 kasus
