Penerima Bansos PKH Bertambah, Pemerintah Klaim Angka Kemiskinan Turun

BPS, lanjut Idrus, juga mencatat perbaikan pemerataan pendapatan pada periode Maret 2015 hingga Maret 2018 di mana gini ratio di perkotaan dan perdesaan pada Maret 2015 adalah 0,408 dan pada Maret 2018 turun menjadi 0,389. Menurut Idrus, hal itu tak lepas dari peran beragam bantuan sosial dan subsidi yang disalurkan pemerintah dengan prinsip 6T yakni Tepat Jumlah, Tepat Sasaran, Tepat Administrasi, Tepat Waktu, Tepat Harga dan Tepat Kualitas.

Idrus mengklaim beberapa program Kementerian Sosial menunjukkan capaian positif dalam penyaluran dan penyerapannya yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Beras Sejahtera (Rastra), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Usaha Ekonomi Prduktif (UEP). Bansos ini, lanjutnya, disinergikan dengan beragam bansos dari kementerian lain, misalnya Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat, Subsidi Pupuk, Subsidi Listrik, dan sebagainya.

“Komplementaritas bansos ini menunjukkan hasil yang positif seperti yang dilaporkan BPS yang menyebutkan bantuan sosial dari pemerintah tumbuh 87,6 persen pada Triwulan I Tahun 2018, lebih tinggi dibanding Triwulan I tahun 2017 yang hanya tumbuh 3,39 persen. Demikian halnya Program Rastra dan BPNT pada Triwulan I telah tersalurkan sesuai jadwal,” terang Idrus.

Baca juga: Pendamping PKH Lamongan Diduga Terlibat Kampanye Terselubung, Begini Kata Idrus Marham

Idrus mencontohkan, jika satu keluarga mendapat beragam bansos, subsidi atau bantuan stimulan lainnya, diharapkan mereka dapat mandiri dalam waktu kurang dari lima tahun. Misalnya anaknya dapat bantuan pendidikan dari Program Indonesia Pintar, ibunya menerima bansos PKH, kalau sakit mereka punya Kartu Indonesia Sehat. Tiap bulan mereka menerima uang BPNT yang bisa digunakan untuk membeli beras sesuai kualitas yang mereka inginkan ataupun telur sebagai salah satu sumber protein yang baik untuk anak-anak.

“Sesuai arahan Presiden Joko Widodo tentang pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Program-program yang ada diarahkan pada yang berkaitan dengan pengurangan gini ratio, pengurangan kesenjangan. Apalagi tahun depan PKH akan direncanakan ditambah anggarannya dua kali lipat untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Harapannya grafik angka kemiskinan terus menurun dan mempersempit kesenjangan,” tuturnya.

Rencana indeks bantuan sosial PKH akan dinaikkan signifikan dari Rp15,4 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp32 triliun pada tahun 2019. Tujuannya adalah mendorong keluarga untuk sejahtera sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan, mendorong kreativitas keluarga dalam meningkatkan produktivitasnya sehingga dapat mengurangi kesenjangan antar kelompok pendapatan, mendorong keluarga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga menurunkan angka gizi buruk dan stunting serta mencegah putus sekolah.

Data BPS tersebut, lanjutnya, menunjukkan pemerintahan Joko Widodo sangat serius untuk mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia dengan program yang prorakyat.

"Dengan data BPS ini menunjukkan jika pemerintahan Joko Widodo on the track dalam program pengentasan kemiskinan. Ini perlu didukung semua pihak," katanya. 

Baca juga: Ini 5 Hal Menarik tentang Mensos Baru Idrus Marham