Pengakuan Rektor Unipar Jember Soal Pelecehan Seksual: Saya Spontan

Peristiwa pelecehan terjadi saat Rudi mengetuk kamar H untuk mengajak makan. Kamar tersebut bersebelahan dengan dosen lain yang turut hadir dalam kegiatan tersebut. Usai dibukakan pintu, Rudi berupaya mencium H yang masih berada di dalam kamar.

"Kamarnya bersebelahan dengan Bu H. Akhirnya, kamarnya Bu H saya ketuk, dia buka, setelah itu dia berbalik mau ambil buku. Lho itu lo kok spontanitas saya itu pingin nyium dia, baru kali ini kok," ujar Rudi saat dihubungi via telepon, Sabtu pagi (19/2021).

"Begitu ingin saya cium, dia mengelak. Akhirnya saya mohon maaf, terus saya keluar. Itu saja," tambahnya.

Saat ditanya apakah ada upaya pemaksaan saat berupaya mencium korban, Rudi mengaku tidak sampai ada kontak fisik.

"Jadi sama sekali tidak menyentuh? Tidak," ujarnya.

Saat peristiwa itu, Rudi langsung keluar kamar sembari meminta maaf.

"Itu sudah diberitakan pelecehan kasar. Saya akhirnya mohon maaf, terus keluar," katanya.

Esok harinya, setelah kegiatan diklat di Pasuruan selesai. Rudi kembali ke kampus sebagai Rektor. Ia mendengar kabar surat pengaduan dari suami korban. Mengetahui hal tersebut, Rudi mengaku telah menerima surat peringatan pertama (SP 1) dari yayasan kampusnya.

"Besoknya kembali ke kampus, dia langsung membuat laporan, terutama suaminya. Setelah kasus itu ditangani PPLT (Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI) yayasan, saya itu sudah membuat pernyataan, membuat kronologi, kemudian PPLT sudah membuat SP 1 buat saya," katanya.

Kendati demikian, Rudi juga membantah salah satu poin aduan pelecehan seksual. Dari laporan pengaduan MH kepada yayasan yang diterima IDN Times. Dalam laporan tersebut, korban mengaku sudah mendapatkan pelecehan saat masih perjalanan di dalam mobil.

Di dalam mobil, terdapat empat orang termasuk sopir. Korban H merupakan satu satunya perempuan. Ia duduk di depan samping sopir, sementara Rudi berada di barisan kursi belakangnya bersama dosen laki-laki. Korban H merasa sudah ada upaya dari Rudi untuk mulai melakukan pelecehan seksual.

"Sejak dalam mobil, sesungguhnya istri saya mulai merasakan ketakutan dengan sikap dan sepak terjang rektor. Tapi sayangnya, sepak terjang sang rektor tidak dibarengi dengan sikap pencegahan. Disayangkan memang. Di lokasi pun, istri saya
tidak pernah membayangkan bahwa rektor melakukan pelecehan seksual," kata MH.

Menanggapi hal tersebut, Rudi membantah. Peristiwa di dalam mobil menurutnya hanya unsur tidak sengaja dan bukan tergolong pelecehan.

"Kasus saya ini dibesar-besarkan. Katanya ada pelecehan di mobil kan nggak mungkin. Ada sopir, Bu H duduk di depan saya di tengah sama dosen. Kaki saya pegel, minta diluruskan saya selonjorkan yang sebelah kiri, nyenggol tangan dia. Itu katanya sudah pelecehan," ujarnya.

Kondisi di kampus Unipar, sejumlah dosen juga membuat pernyataan desakan agar Rudi mundur dari rektor terkait kasus tersebut. Ia pun akhirnya mundur.

"Tapi ternyata dipolitisir, ada pihak-pihak yang memobilisasi dosen, karyawan, membuat statement, saya yakin ada orang yang sangat berambisi ingin melengserkan saya. Padahal pengabdian saya paling lama di antara mereka mereka semua," ujarnya.

Kabar pengunduran diri RS sebagai rektor dibenarkan Kepala Biro III Unipar, Dr. Ahmad Zaki Emyus. Zaki mengatakan, surat pengunduran diri telah dilayangkan RS ke Yayasan IKIP PGRI.

"Iya benar sudah mengundurkan diri. Jadi sebenarnya ini persoalan personal yang sifatnya bukan institusi," ujar Zaki saat dihubungi IDN Times via telepon, Jumat malam, (18/6/2021).

Zaki mengatakan, pihak Yayasan IKIP PGRI telah menggelar rapat internal dan memutuskan memintanya mengundurkan diri. Hal itu dilakukan Yayasan IKIP PGRI setelah menerima pengaduan dari MH suami dari korban pelecehan seksual.

"Pada dasarnya, kita tetap menjadi lembaga yang tegas, anggap saja ini ujian. Itu sebagai upaya dari lembaga," kata Zaki.

Zaki mengatakan, kebijakan yayasan untuk meminta Rudi mundur dari jabatan sudah sesuai dalam peraturan pegawai Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi (PPLP-PT) PGRI.

"Iya kami sudah mengacu pada peraturan itu, kan sudah jelas dalam peraturan kode etik kepegawaian itu pasal 20. Menyatakan jika memang pejabat melanggar ya harus mengundurkan diri. Itu sudah jadi kesepakatan bersama," terangnya.