Jakarta, IDN Times - Pengamat Politik M Sukron menilai gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mirip dengan gerakan Partai NasDem sebelum menjadi partai politik.
Sebelum NasDem resmi menjadi partai politik, Surya Paloh bersama kawan-kawannya pernah membentuk ormas yang diberi nama Nasional Demokrat (NasDem).
Saat itu, kata Sukron, Surya Paloh yang kini menjabat katua umum Partai NasDem, menggandeng banyak tokoh, seperti Anies Baswedan --sebelum menjadi gubernur DKI Jakarta. Belakangan, ormas tersebut berubah menjadi Partai NasDem.
"Jadi perlu kita mencatat soal kemurnian gerakan ini. Kalau memang dia gerakan moral, dia tidak akan berubah menjadi partai seperti NasDem dulu," kata Direktur Eksekutif Segitiga Institute itu saat dihubungi IDN Times, Kamis (28/8/2020).
Sukron menjelaskan, berbagai kritik dan usulan yang disampaikan KAMI bersifat tendensius dan tidak terlihat adanya gerakan moral. Ia membuktikan dengan adanya tuntutan yang berujung pada desakan agar Presiden Joko “Jokowi” Widodo mundur dari jabatannya.
"Kalau KAMI itu murni gerakan moral, harusnya ketika deklarasi kemarin, jangan ada poster yang menyuarakan pemakzulan presiden. Apalagi ada tokoh seperti Gatot Nurmantyo--mantan Panglima TNI, yang pada 2019 kemarin gagal jadi calon presiden," kata dia.
Sukron menilai, pernyataan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang menyindir KAMI sangat tepat, terkait tokoh dalam gerakan itu yang ngebet menjadi presiden menggantikan Jokowi.
"Jadi sindiran yang disampaikan Bu Mega itu sangat mengena," tutur dia.
Sebelumnya, Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri mengomentari deklarasi dan pernyataan sikap KAMI. Menurut dia, koalisi itu sepertinya refleksi banyaknya orang yang ingin menjadi presiden.
Komentar Megawati itu disampaikan dalam pidatonya pembukaan Sekolah Calon Kepala Daerah (Cakada) Gelombang II Menuju Pilkada Serentak 2020 secara daring, Rabu, 26 Agustus 2020.
"Kan suka begitu sekarang. Saya suka ketawa. Kan banyak orang ini kan, kemarin kemarin ada pemberitaan, ada orang yang bentuk KAMI. Wah, KAMI itu kayaknya banyak banget yang kepingin jadi presiden. Ya dari pada bikin seperti itu, kenapa ya dari dulu gak cari partai?" sindir Mega.
Megawati mengatakan, aturan di Indonesia sesuai tata kenegaraan pemerintahan bahwa untuk mengikuti pemilu maupun pilkada, maka seseorang harus mendapatkan dukungan partai politik.