Pengamat: Kepala BNPB Memang Tak Harus Dipilih dari Kalangan Militer

17 Nov 2021, 20:48 WIB

Ilustrasi gedung Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) (www.bnpb.go.id)

Jakarta, IDN Times - Analis militer dan pertahanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, mengatakan tidak ada aturan yang dilanggar bila prajurit aktif TNI menduduki posisi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sebab, Presiden Joko "Jokowi" Widodo sudah merevisi Perpres mengenai organisasi BNPB.

Di dalam Perpres nomor 1 tahun 2019 tentang BNPB pasal 63 ayat (2) tertulis "kepala BNPB dapat dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit TNI, anggota kepolisian dan profesional."

Revisi terhadap Perpres itu dibuat bersamaan dengan pelantikan Letjen TNI Doni Monardo sebagai Kepala BNPB pada 2019 lalu. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu bahkan menyebut Kepala BNPB bertanggung jawab kepada presiden dan posisinya setingkat menteri.

Ketika itu, Jokowi bahkan menyebut tidak memandang apakah Doni perwira militer aktif atau tidak saat memilihnya sebagai Kepala BNPB pada 2019. Ia hanya mempertimbangkan bahwa Doni memiliki manajemen yang kuat dalam merespons bencana.

"Saya tidak melihat aktif atau tidak aktif (status di TNI), tetapi yang ingin saya lihat adalah manajemen yang kuat dan cepat di lapangan," kata Jokowi pada 2019 lalu.

Meski begitu, Jokowi juga memiliki kewenangan untuk bisa menunjuk Kepala BNPB dari kalangan sipil. Selama ini, ia lebih memilih Kepala BNPB dari latar belakang militer karena dianggap bisa lebih mudah berkoordinasi dengan instansi lainnya.

"Selama ini kan yang dijadikan alasan bila kepalanya dari militer maka lebih mudah terkait pengerahan personel TNI. Tetapi, kan ini tidak bisa terus menerus dijadikan alasan. Kenapa tidak cara koordinasinya yang diperbaiki? Kenapa kita seolah-olah bergantung pada sosok pemimpin bukan malah sistemnya yang dibenahi?" tanya Fahmi.

Dari peristiwa ini terbukti Presiden Jokowi lebih menyukai solusi instan ketimbang memberikan warga sipil peluang untuk duduk sebagai Kepala BNPB. Ia pun tak menampik bahwa cara ini dipilih sebagai bagian dari bagi-bagi jatah jabatan bagi prajurit militer.

"Ini kan menandakan selama ini bukan karena ada masalah sistem, tapi ego sektoral sehingga tak mau dikerahkan bila dipimpin warga sipil," kata dia lagi.

Lalu, apa dampaknya terkait penanganan bencana bila dipimpin oleh prajurit militer?

1. Presiden Jokowi didesak benahi sistem terkait penanganan bencana

Presiden Jokowi Video Call dengan Suster Fira (Tangkapan Layar IG TV @jokowi)

Alih-alih terus menggantungkan harapan kepada sosok prajurit TNI aktif agar proses pengerahan personel terkait penanganan bencana lebih mudah, Presiden Jokowi didesak membuat sistem dan aturan yang jelas. Tujuannya, kata Fahmi, siapapun yang nantinya duduk sebagai Kepala BNPB bisa mengerahkan personel untuk mengatasi bencana dan instruksi itu dipatuhi hingga ke bawah.

Fahmi mengatakan hal tersebut berhasil dilaksanakan ketika BNPB dipimpin oleh Mayjen (Purn) Syamsul Maarif. Ia memimpin BNPB pada periode 2008 hingga 2015. Bahkan, Syamsul memilih mundur dari TNI agar bisa fokus mengurus BNPB.

"Buktinya Pak Syamsul yang pensiun bisa mengerahkan personel untuk membantu penanganan bencana meski tak lagi di TNI. Tak semua pensiunan TNI mudah untuk mengerahkan personel dan koordinasi," kata Fahmi.

Maka, ia mendorong agar Presiden Jokowi mengeluarkan aturan yang jelas terkait pengerahan personel untuk penanganan bencana sehingga memudahkan siapapun yang menjadi Kepala BNPB. "Jadi, ke depan kita sudah tidak lagi mendebatkan siapa yang berhak menjadi Kepala BNPB, apakah mereka dari kalangan sipil atau militer. Tetapi, Kepala BNPB dipilih karena kompetensi yang dimiliki," tutur dia lagi.

Ia pun menambahkan di lapangan bukan militer yang sulit untuk diajak berkoordinasi. Tetapi, warga sipil sudah merasa inferior ketika melihat sosok militer untuk diajak bekerja sama.

2. Kepala BNPB yang diisi perwira aktif TNI tak sesuai fokus Panglima saat fit and proper test

Mayjen TNI Suharyanto sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) (www.instagram.com/@bnpb_indonesia)

Di sisi lain, meski tak dilarang, tetapi penunjukkan Mayjen Suharyanto sebagai Kepala BNPB bertentangan dengan janji Andika yang berusaha akan membatasi keterlibatan militer dalam ranah sipil. Menurut Fahmi, hal itu bisa terjadi tak lepas lantaran pihak warga sipil yang tetap membuka pintu bagi militer menduduki posisi di institusi sipil.

"Kan nanti Pak Andika bisa saja menggunakan alasan kami harus tunduk kepada Panglima TNI tertinggi yakni presiden," kata Fahmi.

Ia menjelaskan risiko prajurit aktif duduk sebagai Kepala BNPB yakni ia memiliki dua atasan. Pertama, bertanggung jawab langsung kepada presiden. Kedua, karena masih prajurit aktif, maka ia juga bertanggung jawab ke Panglima TNI.

"Meskipun instruksi dari presiden juga tak bisa dibantah oleh Panglima TNI," ujarnya lagi.

Sementara, dalam sudut pandang Peneliti senior Marapi Consulting dan Advisory, Beni Sukadis, Suharyanto idealnya harus mundur dari institusi TNI dan masuk sebagai ASN ketika menjabat Kepala BNPB.

3. Kepala BNPB dari latar militer bisa diandalkan untuk urus pandemik COVID-19

Peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi (Dokumentasi Istimewa)

Fahmi juga menyebut Kepala BNPB dari unsur militer bersedia mendengarkan masukan dari ahli kesehatan dari unsur sipil dalam penanganan pandemik COVID-19. Di luar Indonesia pun, militer negara asing ikut dilibatkan dalam riset untuk pencarian obat COVID-19.

Permasalahan di Indonesia, kata dia, prajurit TNI tidak pernah ditunjukkan bahwa militer di Tanah Air peduli terhadap isu terkait penanganan medis. Namun, ia mendukung penuh agar militer melakukan riset secara mandiri untuk menemukan obat atau vaksin. Tetapi, yang selama ini terjadi justru TNI menggandeng universitas dalam pembuatan obat dan diklaim sebagai hasil kerja keras mereka.

"Jadi, sebaiknya mereka membuat laboratorium sendiri (militer) dan melakukan penelitian sendiri (untuk penanganan pandemik). Daripada malah militer AS tempo hari pernah menggunakan laboratorium di dalam negeri terkait pandemik flu burung, sebaiknya TNI menggunakan asetnya," tutur Fahmi.

Ia pun menyarankan agar keterlibatan militer dalam penanganan pandemik tidak tumpang tindih dengan lembaga atau instansi sipil lainnya. Keterlibatan militer, kata dia, tetap dibutuhkan untuk mengatasi pandemik COVID-19. Sebagai, contoh, TNI Angkatan Laut mendistribusikan vaksin ke pulau-pulau terpencil yang sulit dijangkau.

"Mereka kan juga mengajak nelayan untuk divaksinasi di atas kapal TNI AL," kata dia lagi.