Moeldoko Bikin Ribet? Ini 3 Alasan Jokowi Diam di Kisruh Demokrat

11 Mar 2021, 07:00 WIB

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis 13 Februari 2020 (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Jakarta, IDN Times - Pengamat politik President University Muhammad AS Hikam meyakini, Presiden Joko "Jokowi" Widodo terkesan membiarkan publik melihat adanya intervensi pemerintah di dalam kisruh Partai Demokrat.

Keterlibatan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko yang dipilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat hasil aklamasi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatra Utara pada 5 Maret 2021, mirip kejadian masa lalu.

"Sulit sekali menghindari ini bahwa yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi persis sama seperti yang dilakukan oleh Pak SBY dan Bu Megawati (dulu), yang seolah-olah membiarkan adanya campur tangan dari pemerintah," ungkap Hikam dalam acara Mata Najwa, Rabu, 10 Maret 2021 malam.

1. Moeldoko bikin ribet Jokowi?

Default Image IDN

Pada akhirnya, menurut Hikam, kesan publik tersebut yang mesti diselesaikan Jokowi dan segenap anggota pemerintahannya. Sebab, Moeldoko sekarang menjadi duri dalam daging bagi Jokowi, yang notabene tidak terlibat dalam konflik internal Demokrat.

"Makanya ada desakan, misalnya dari Profesor Jimly untuk misalnya Pak Moeldoko mundur saja. Tetapi yang jelas, posisi Pak Moeldoko yang masih tetap menjadi bagian dari Istana mempersulit Pak Jokowi," kata dia.

2. Sikap diam Jokowi bisa jadi karena tiga hal

Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Sejak kisruh Partai Demokrat ramai dan menjadi konsumsi publik, Jokowi belum memberikan pernyataan sekali pun. Hikam melihat ini sebagai satu hal yang memiliki banyak makna.

"Ada beberapa cara menginterpretasikan diamnya Pak Jokowi. Pertama diam karena memang tidak ingin disebut sebagai intervensi, kedua diam karena memang internal Istana terjadi pergesekan, atau yang ketiga diam karena memang tidak tahu bagaimana yang mesti dilakukan soal ini (kisruh Demokrat)," kata dia.

3. KSP tak bisa dipisahkan dari Istana

Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/2/2020) (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Lebih lanjut, Hikam menyatakan, diamnya Jokowi kemungkinan besar dianggap publik lantaran tidak tahu harus bagaimana merespons kasus kisruhnya Demokrat. Keterlibatan Moeldoko di dalam pusaran kisruh tersebut membuat Istana atau pemerintah terlibat langsung.

"Bagaimana pun yang namanya KSP Moeldoko itu adalah bagian dari Istana, bagian pemerintahan. Jadi susah sekali untuk tidak menciptakan satu reaksi publik yang menilai bahwa seolah-olah Pak Jokowi tidak tahu, tidak berdaya, bagaimana harus menyikapinya," kata dia.

4. Mahfud MD tegaskan Moeldoko bukan wakil Istana

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, Moeldoko bukan wakil dari Istana saat terpilih jadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat 5 Maret 2021.

Mahfud bahkan menyebut kebetulan saja Moeldoko saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Presiden (KSP). Tetapi bukan berarti Istana ikut cawe-cawe di dalam konflik internal partai berlambang mercy itu.

"Bukan bagian dari Istana. Sejak awal, dikatakan oleh Presiden, yang terjadi di Partai Demokrat itu adalah urusan internal. Kami tidak boleh melarang atau menyuruh orang melakukan hal-hal itu," ujar Mahfud ketika berbicara di stasiun berita Kompas TV pada Sabtu, 6 Maret 2021.

Dia juga mengklaim, selama ini Moeldoko tidak terlihat berminat menjadi Ketum Partai Demokrat. Dia berani menyampaikan hal tersebut lantaran sudah bertemu mantan Panglima TNI itu dan bertanya langsung soal ini.

"Tapi mungkin karena didesak, diancam setiap hari (melalui media sosial), beliau mengatakan bisa melakukan sesuatu yang saya pikir benar dan ini hasilnya," tutur Mahfud.